Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Science Techno Health Journal Animha Law Journal
Salvadoris Pieter
Universitas Musamus
Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Nursing Public Health

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
KEPASTIAN HUKUM PROSES PERALIHAN HAK ATAS TANAH BERKAITAN DENGAN IDENTITAS PARA PIHAK DALAM PROSES BALIK NAMA SERTIPIKAT HAK MILIK Roro Anggi Sukmawati; Julianto Jover Jotam Kalalo; Herry Hendri Fernando Mote; Salvadoris Pieter
Animha Law Journal Vol 3 No 1 (2026): Animha Law Journal
Publisher : Astha Grafika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65675/alj.v3i1.210

Abstract

Peralihan hak atas tanah merupakan perbuatan hukum yang harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Dalam proses balik nama sertipikat hak milik, identitas para pihak memegang peranan penting untuk memastikan keabsahan subjek hukum serta menjadi dasar pencatatan dalam sistem pendaftaran tanah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum dalam peralihan hak atas tanah yang berkaitan dengan identitas para pihak, serta akibat hukum apabila identitas tersebut tidak dicantumkan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Data yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepastian hukum hanya dapat tercapai apabila identitas para pihak dicantumkan secara lengkap. Identitas tersebut menjadi dasar pembuatan Akta Jual Beli oleh PPAT serta syarat dalam pendaftaran peralihan hak. Apabila identitas tidak lengkap, maka Akta Jual Beli tidak dapat dibuat dan proses pendaftaran tidak sah, sehingga penerima hak belum memperoleh perlindungan hukum. Selain itu, ketidaklengkapan identitas menyebabkan tidak terpenuhinya syarat subjektif, sehingga peralihan hak dapat dibatalkan.
Penerapan Hukum Kesehatan dalam Perspektif Perlindungan Hak Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Merauke 2024 Gusti Ayu Utami; Andi Ervin Novara Jaya; Salvadoris Pieter
Science Techno Health Journal Vol. 3 No. 1 (2025): Science Techno Health Journal
Publisher : Science Techno Health Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dari perspektif perlindungan hak Narapidana wanita , pemenuhan hak-hak narapidana wanita dalam mendapatkan akses layanan kesehatan sering kali terabaikan atau tidak menjadi prioritas utama. Hal ini dapat mengakibatkan risiko penularan penyakit menular yang lebih tinggi di antara narapidana wanita . Pemenuhan kebutuhan tersebut memerlukan peningkatan jumlah tenaga medis, perbaikan fasilitas kesehatan, dan peningkatan program pencegahan penyakit menular. Selain itu, diperlukan pula kesadaran dan komitmen yang lebih tinggi dari pihak otoritas Lembaga Pemasyarakatan untuk memastikan perlindungan hak-hak narapidana wanita , termasuk hak atas kesehatan yang layak. Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis Penerapan Hukum Kesehatan dalam Perspektif Perlindungan Hak bagi Narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Merauke 2024. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini akan mendeskripsikan hak-hak narapidana wanita dalam mendapatkan akses layanan kesehatan. Hasil penelitian akan di publikasikan dalam bentuk artikel pada jurnal hukum kesehatan masyarakat yang terakreditas nasional.
Co-Authors Andi Ervin Novara Jaya Gusti Ayu Utami Herry Hendri Fernando Mote Julianto Jover Jotam Kalalo Roro Anggi Sukmawati