Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

ANALISIS KEKUATAN HUKUM BARANG BUKTI ELEKTRONIK DALAM HUKUM ACARA PERDATA Poetri Enindah Suradinata; Rachel Wawengkang; Intan Nur Anisa B
Animha Law Journal Vol 3 No 1 (2026): Animha Law Journal
Publisher : Astha Grafika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65675/alj.v3i1.241

Abstract

Penelitian ini menganalisis kedudukan dan kekuatan hukum alat bukti elektronik dalam sistem pembuktian hukum acara perdata di Indonesia. Perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola interaksi dan transaksi masyarakat, namun hukum formil perdata konvensional (HIR dan RBg) belum mengatur secara spesifik mengenai dokumen digital. Permasalahan utama yang dikaji meliputi bagaimana status yuridis alat bukti elektronik serta bagaimana penilaian kekuatan pembuktiannya oleh hakim di persidangan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, penelitian ini menemukan bahwa secara normatif bukti elektronik telah diakui sebagai perluasan alat bukti yang sah berdasarkan Undang-undang Informasi dan transaksi elektroni. Kedudukannya dipersamakan dengan alat bukti surat. Namun, kekuatan pembuktiannya tidak bersifat otomatis dan mutlak. Alat bukti elektronik tersebut harus memenuhi syarat formil (keabsahan sistem elektronik) dan syarat materiil (keutuhan dan kebenaran informasi) agar dapat dipertanggungjawabkan keasliannya. Hakim memiliki kebebasan penilaian (vrij bewijskracht) untuk menentukan nilai pembuktian berdasarkan relevansi dan kesesuaiannya dengan alat bukti lain. Hasil penelitian menyarankan perlunya standardisasi tata cara penyerahan dan verifikasi bukti digital dalam hukum acara, sehingga memberikan kepastian hukum yang adil bagi para pihak yang bersengketa di era peradilan modern.
VALIDITAS PERJANJIAN ELEKTRONIK DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA: ANALISIS NORMATIF TERHADAP KERANGKA HUKUM, YURISPRUDENSI, DAN TANTANGAN IMPLEMENTASI Poetri Enindah Suradinata; Charles Rory; Muhammad Ihsan
Animha Law Journal Vol 3 No 1 (2026): Animha Law Journal
Publisher : Astha Grafika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65675/alj.v3i1.245

Abstract

The development of digital technology has transformed the paradigm of legal transactions, notably through the emergence of electronic contracts. Utilizing a normative-empirical legal research method with statutory, conceptual, and case approaches, this study aims to analyze the validity of electronic contracts within the Indonesian positive legal system, jurisprudential trends, and implementation challenges. The results indicate that although the Law on Electronic Information and Transactions (UU ITE) provides a legal basis recognizing electronic contracts as valid evidence, practical implementation still faces various technical, legal, and social hurdles. Jurisprudence shows a growing acceptance of digital contracts, yet inconsistencies in court applications persist. The primary challenges include data security, digital literacy, and regulatory ambiguity surrounding smart contracts and cryptocurrency. This study recommends a comprehensive revision of the UU ITE, optimization of Personal Data Protection Law implementation, and the development of alternative online dispute resolution (ODR) systems to support an inclusive and equitable digital legal ecosystem.
Pernikahan Dini Sebagai Ancaman Multidimensi : Peningkatan Literasi Kesehatan Reproduksi, Sosial, dan Moral pada Remaja di SMA IT Ibnu Khaldun Merauke Sabrina Rahmadea Putri Aryana; Astri Sahfriyani; Rendi Kurnianto; Farah Virana Zyaila; Gusti Ayu Utami; Poetri Enindah Suradinata; Andi Evin Novara Jaya
Aksi Kita: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 1 No. 6 (2025): NOVEMBER-DESEMBER
Publisher : Indo Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63822/y0n4ap29

Abstract

Pernikahan dini atau perkawinan yang dilakukan sebelum batas usia legal dan kematangan biologis merupakan isu sosial dan kesehatan masyarakat yang mendesak di banyak negara, termasuk Indonesia. Kegiatan pengabdian ini, dilaksakan di SMA IT Ibnu Khaldun Merauke, bertujuan untuk meningkatkan literasi dan kesadaran hukum siswa-siswi mengenai pernikahan dini sebagai ancaman multidimensi, mencakup aspek kesehatan reproduksi, konsekuensi sosial, dan tuntutan moral. Hasil dari diskusi menunjukkan adanya perubahan pandangan yang signifikan di kalangan siswa-siswi, dari sekedar perspektif sosial menjadi kesadaran berbasis bukti mengenai kerentanan fisik dan psikologis mereka. Sehingga dapat di simpulkan bahwa kematangan adalah persyaratan wajib untuk kesehatan dan moral sebelum menikah. Program ini berhasil meningkatkan kesadaran kritis bahwa pernikahan dini menghambat potensi dan merupakan resiko kesehatan yang tidak dapat ditoleransi. Oleh karena itu, direkomendasikan perlunya integrasi materi ini ke dalam kurikulum sekolah dan perluasan edukasi kepada orang tua dan juga masyarakat.
Membangun Kesadaran Digital: Sosialisasi Hak dan Kewajiban dalam Penggunaan Media Sosial di SMA 1 Yapis Merauke Dyana Hesti Kamila; Roro Anggi Sukmawati; Syadila Ainun Nisa; Yulidiana Zesa Azis; Poetri Enindah Suradinata; Zegovia Parera; Nasri Wijaya; Ahmad Ali Muddin; Anton Johanis Silubun
Sagu: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 2 No 2 (2025): SAGU - JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT
Publisher : Astha Grafika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65675/sjp.v2i2.162

Abstract

  In the era of globalization, social media has become the main communication tool that affects people's lives, especially teenagers. The community service activity entitled "Wise at the Fingertips: The Importance of Understanding Rights and Obligations in Using Social Media" was implemented at SMA 1 Yapis Merauke to improve digital legal literacy among students. Through interactive lecture methods, group discussions, and case study simulations, this activity aims to provide an understanding of the ITE Law and legal issues related to the use of social media. Although attended by only 9 students, this activity succeeded in creating an atmosphere of in-depth discussion and increasing students' awareness of the legal risks that may arise from their online activities. Evaluation results showed a significant increase in understanding of digital ethics and social media responsibility. This activity emphasizes the importance of communicative and relevant legal education to form a wise and responsible young generation in using social media. Recommendations for the development of similar programs include expanding the range of participants and collaborating with more schools.