Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Dita Ayu Wulandari
Universitas Islam Syekh-Yusuf
Economics, Econometrics & Finance Education

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
TANGGUNG JAWAB PERDATA PLATFORM MARKETPLACE ATAS KERUGIAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE DI INDONESIA Dita Ayu Wulandari; Fariya Zahira Rahman; Husnul Khatimah; Dippo Alam
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 13, No 7 (2026): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v13i7.2026.%p

Abstract

Perkembangan transaksi elektronik (e-commerce) di Indonesia telah melahirkan hubungan hukum tripartit antara konsumen, pelaku usaha, dan penyedia platform marketplace yang belum sepenuhnya terakomodasi dalam kerangka hukum perdata konvensional. Artikel ini bertujuan menganalisis konstruksi tanggung jawab perdata platform marketplace atas kerugian yang dialami konsumen dalam transaksi elektronik, serta mengkaji kesesuaian pengaturan yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 dengan kebutuhan perlindungan konsumen digital. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, dianalisis secara kualitatif terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Hasil kajian menunjukkan bahwa keabsahan kontrak elektronik telah terpenuhi sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata, tetapi posisi platform sebagai penyelenggara sistem elektronik masih diperlakukan sebagai perantara pasif sehingga tanggung jawabnya terhadap kerugian konsumen menjadi kabur. Diperlukan penguatan konstruksi tanggung jawab perdata platform, baik melalui prinsip tanggung jawab berbasis kelalaian (duty of care) maupun melalui harmonisasi regulasi, agar tercipta kepastian hukum dan keadilan bagi konsumen dalam ekosistem perdagangan digital
KONFIGURASI POLITIK: PENGARUH NILAI DEMOKRATIS DAN OTORITER TERHADAP PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA I Nengah Widya Adhi Pratama; Kamandanu Adji; M. Izzal Wildan; Dita Ayu Wulandari; Fariya Zahira; Husnul Khatimah; Yusmedi Yusuf
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 13, No 7 (2026): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v13i7.2026.%p

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh konfigurasi politik demokratis dan otoriter terhadap penegakan hukum di Indonesia dengan mendasarkan kajian pada teori determinasi produk hukum oleh konfigurasi politik. Metode yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, hasil penelitian terdahulu, serta data indeks dari lembaga kredibel seperti Badan Pusat Statistik, Economist Intelligence Unit, Transparency International, dan World Justice Project. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konfigurasi politik yang demokratis cenderung melahirkan produk hukum yang responsif dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia, sementara konfigurasi politik yang otoriter melahirkan produk hukum yang ortodoks, represif, dan berpihak pada kepentingan penguasa. Data terkini memperlihatkan Indeks Demokrasi Indonesia berada pada kategori sedang, Indeks Persepsi Korupsi masih tergolong rendah, dan Indeks Negara Hukum menunjukkan tren stagnan, yang mengindikasikan adanya tarik-menarik antara nilai demokratis dan kecenderungan otoriter dalam penegakan hukum nasional. Penelitian ini juga menelaah aspek kelembagaan penegakan hukum, meliputi kepolisian, kejaksaan, dan peradilan, sebagai arena konkret berlangsungnya kontestasi nilai tersebut, serta membandingkannya secara terbatas dengan pengalaman transisi demokrasi di beberapa negara lain untuk memperkaya perspektif analisis. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan independensi lembaga penegak hukum dan konsolidasi demokrasi substantif merupakan syarat mutlak bagi tegaknya supremasi hukum di Indonesia
Co-Authors Dippo Alam Fariya Zahira Fariya Zahira Rahman Husnul Khatimah I Nengah Widya Adhi Pratama Kamandanu Adji M. Izzal Wildan Yusuf, Yusmedi