Garuda - Garba Rujukan Digital

Law Enforcement In The Case of Binary Option Under The Guise Of Investment and Trading Plaikoil, Maureen
Perspektif Hukum VOLUME 24 ISSUE 1
Publisher : Faculty of Law Hang Tuah University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30649/ph.v24i1.270

Binary option is one type of online trading that works by predicting the movement of an asset, and until now binary option in Indonesia is illegal. The purpose of this study is to explain how the form of criminal liability for parties who commit fraud under the guise of binary option investment and preventive efforts that can be made by both the government and the community. This study uses normative legal research methods. The results of this study show that regarding commodities as regulated in the law and BAPPEBTI regulations, binary options are not included in the subject of futures contracts, which makes binary options illegal. The legal basis used to ensnare the perpetrators behind the binary option case includes articles of fraud to money laundering. This paper is expected to benefit the community in general as additional knowledge and information in investing, as well as input for the government in encouraging and strengthening financial literacy in the community.

PEMBERDAYAAN DESA ANTI POLITIK UANG UNTUK MENCIPTAKAN PILKADA BERINTEGRITAS H Indah, Rambu; Rambu Susanti M.Maramba; Mauren P; Edwinhard U.L.Hamaratu; Hendra K. Rara; Mina Hoi; Kristoforus Karis Wela
PAKDEMAS : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 4 No 2 (2025): April
Publisher : Fakultas Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58222/pakdemas.v4i2.319

Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) merupakan instrumen yang dijalankan Negara dalam upaya penegakan proses demokratisasi di Indonesia. Warga secara langsung memilih dan menentukan siapa yang berhak menduduki jabatan Kepala Daerah di wilayahnya. Pemilukada mendominasi peran penentuan sukses atau gagalnya proses otonomi di suatu daerah karena pelaksanaannya merupakan konsekuensi pelaksanaan desentralisasi kekuasaan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah. Pada tahun 2020 data Bawaslu Indonesia mencatat terdapat 166 kasus dugaan politik uang, diteruskan ke penyidik 31, 76 putusan pengadilan, 96 dihentikan oleh pengawas karena tidak memenuhi unsur terpenuhi. Semenara saat ini Kabupaten Sumba Timur sedang mempersiapakan diri untuk menyambut pesta demoktasi bulan November mendatang. Berdasarkan hal tersebut maka tim PKM Prodi Hukum di bawah naungan LPPM Unkriswina Sumba melakukan Sosialisasi Pemberdayaan desa anti politik uang dalam menyambut pemilukada tersebut sehingga masyarakat desa pambotanjadra dapat mengerti ap aitu pilitik uang beserta konsekuensi hukum yang ada. Lokasi PKM tersebut dilaksanakan di desa Pambotanjadara, Kec. Kota Waingapu, Kab. Sumba Timur Petunjuk

JOKI ANAK DI BAWAH UMUR DALAM TRADISI PACUAN KUDA DI SUMBA TIMUR PERSPEKTIF TEORI LAW AS A TOOL OF SOCIAL ENGINEERING Delvis Tamu Boku; Fransiskus Saverius Nurdin; Maureen V. Plaikoil
Law Jurnal Vol 7, No 1 (2026)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lj.v7i1.8719

Penelitian ini bertujuan menganalisis fenomena penggunaan anak di bawah umur sebagai joki dalam tradisi pacuan kuda di Kabupaten Sumba Timur, dengan menggunakan teori law as a tool of social engineering sebagai basis pijakan analisis. Praktik penggunaan joki anak tersebut merupakan tradisi yang sudah dianggap budaya yang telah berlangsung lama, namun menimbulkan persoalan hukum terkait perlindungan anak. Hal ini menunjukkan adanya ketegangan antara praktik budaya dan norma hukum posistif yang menuntut perlindugan terhadap anak. Untuk mengantar analisis sampai kilimaks maka penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan perundang-undangan dan filsafat hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam perspektif hukum sebagai alat rekayasa sosial (law as a tool of social engineering), hukum harus mampu menyeimbangkan antara pelestarian budaya dan perlindungan anak melalui regulasi yang adaptif serta peningkatan kesadaran masyarakat pentingnya ketaatan terhadap hukum atau hukum adalah sarana yang dapat digunakan untuk membentuk masyarakat dan mengatur tingkah laku manusia

Synergy Between Government and Community in Preventing Savanna Fires: An Environmental Law Review Maureen Vinalia Plaikoil; Alfando Lorens Juku Aja; Clarita Adecristi Tamu Ina
LEGAL BRIEF Vol. 14 No. 5 (2025): December: Law Science and Field
Publisher : IHSA Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35335/legal.v14i5.1503

Forest and grassland fires in East Sumba Regency have continued to increase to catastrophic levels. From the beginning to the middle of 2025 alone, there have been more than five cases of savanna fires in several different villages. To date, there has been no court ruling or action by the local government in East Sumba Regency to impose sanctions on those responsible for burning savanna grasslands. This study employs a normative-empirical legal method. The approaches used in this study include the statute approach to analyse relevant legal provisions and the socio-legal approach to assess the application of these provisions in practice through interviews and observations. Savanna fires in Sumba are prohibited by environmental law, but due to weak enforcement, the justification of local wisdom, and the difficulty of proving guilt, almost all cases end without sanctions, even though thousands of hectares of savanna are burned each year, causing harm to the community. Local governments are required to establish technical regulations for savannas due to their unique and vulnerable nature, whether in the form of district regulations or village regulations. The best approach is a combination of education, regulation, conservation, and law enforcement

JOKI ANAK DI BAWAH UMUR DALAM TRADISI PACUAN KUDA DI SUMBA TIMUR PERSPEKTIF TEORI LAW AS A TOOL OF SOCIAL ENGINEERING Delvis Tamu Boku; Fransiskus Saverius Nurdin; Maureen V. Plaikoil
Law Jurnal Vol. 7 No. 1 (2026)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lj.v7i1.8719

Penelitian ini bertujuan menganalisis fenomena penggunaan anak di bawah umur sebagai joki dalam tradisi pacuan kuda di Kabupaten Sumba Timur, dengan menggunakan teori law as a tool of social engineering sebagai basis pijakan analisis. Praktik penggunaan joki anak tersebut merupakan tradisi yang sudah dianggap budaya yang telah berlangsung lama, namun menimbulkan persoalan hukum terkait perlindungan anak. Hal ini menunjukkan adanya ketegangan antara praktik budaya dan norma hukum posistif yang menuntut perlindugan terhadap anak. Untuk mengantar analisis sampai kilimaks maka penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan perundang-undangan dan filsafat hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam perspektif hukum sebagai alat rekayasa sosial (law as a tool of social engineering), hukum harus mampu menyeimbangkan antara pelestarian budaya dan perlindungan anak melalui regulasi yang adaptif serta peningkatan kesadaran masyarakat pentingnya ketaatan terhadap hukum atau hukum adalah sarana yang dapat digunakan untuk membentuk masyarakat dan mengatur tingkah laku manusia

Title

Found 5 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 5 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 5 Documents
Search