Padang, Paulus Tiku Taru
Universitas Atma Jaya Makassar

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

PEMENUHAN FUNGSI PERLINDUNGAN DAN KEPASTIAN HUKUM DALAM PENERBITAN SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH Padang, Paulus Tiku Taru; Karnadi, Vanessa Cicilia
Jurnal Pemberdayaan Hukum Vol 8, No 1 (2018): Jurnal Pemberdayaan Hukum
Publisher : Universitas Atma Jaya Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (419.143 KB)

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan pemenuhan fungsi perlindungan dan kepastian hukum dalam penerbitan sertifkat hak atas tanah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 246 K/TUN/2012 yang membatalkan, mencabut, dan selanjutnya menghapus/mencoret Sertifkat Hak Milik No. 405 Tahun 1985 atas nama Nyonya Muhtia tidak memenuhi fungsi perlindungan dan kepastian hukum. Hal ini berdasarkan ketentuan dalam Pasal 32 ayat (2) PP 24/1997 dimana Hj. Muhtia sebagai pemegang Sertifkat Hak Milik No. 405 Tahun 1985 telah memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik, secara nyata telah menguasai tanah tersebut serta gugatan telah melampaui batas waktu 5 tahun dan seharusnya memperoleh perlindungan hukum demi mencapai kepastian hukum sebagai pemegang sah hak atas tanah.
AKIBAT HUKUM SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN SAMPAI TENGGANG WAKTU BERAKHIR Padang, Paulus Tiku Taru; Dotulong, Olivia Maria
Jurnal Pemberdayaan Hukum Vol 7, No 1 (2017): Jurnal Pemberdayaan Hukum
Publisher : Universitas Atma Jaya Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (376.579 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum surat kuasa membebankan hak tanggungan yang tidak dilaksanakan sampai tenggang waktu berakhir. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif, yakni studi terhadap dokumen-dokumen hukum berupa peraturan perundangundangan, khusus yang berkaitan dengan hal-hal mengenai akibat hukum surat kuasa  membebankan hak tanggungan yang tidak dilaksanakan sampai tenggang waktu berakhir. Hasil penelitain menunjukkan akibat hukum Surat Kuasa Membebankan Hak Tangungan (SKMHT) yang tidak dilaksanakan sampai tenggang waktunya berakhir adalah batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan mengikat dan juga kreditor pemegang hak tanggungan akan kehilangan hak-hak istimewanya sebagaimana yang ditentukan dalam UUHT.
PENILAIAN HAKIM TERHADAP ALAT BUKTI DALAM PERKARA PERDATA NOMOR 41/Pdt. G/2012/PN.MKL Padang, Paulus Tiku Taru
Jurnal Pemberdayaan Hukum Vol 7, No 2 (2017): Jurnal Pemberdayaan Hukum
Publisher : Universitas Atma Jaya Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1185.904 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penilaian hakim terhadap alat bukti dalam perkara perdata nomor 41/Pdt.G/2012/PN.MKL. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif, yakni studi terhadap dokumen-dokumen hukum berupa peraturan perundangan-undangan, buku yang berkaitan dengan penilaian hakim terhadap alat bukti.    Hasil penelitian menunjukkan Putusan Pengadilan Negeri Makale No.41/Pdt.G/2012/PN.MKL bertentangan denganasas hukum yaitu  pacta sunt servanda berarti bahwa “perjanjian itu mengikat” dan bertentangan dengan Pasal 1338 KUH Perdata “menyatakan semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”, karena yang membuat perjanjian gadai tanah dengan A.P. Limbong Allo adalah Penggugat sedangkan Tergugat yang menebus tanah gadai tidak pernah mengadakan perjanjian atau mendapat surat kuasa dari Penggugat. Jadi Tergugat tidak ada hubungan hukum dengan pemberi gadai (A.P. Limbong Allo).