Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JUDGE: Jurnal Hukum International Journal of Economic, Technology and Social Sciences (Injects)
Rahul Ardian
Universitas Pembangunan Panca Budi
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Industrial & Manufacturing Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Analisis Hukum Terhadap Penyitaan dan Pemusnahan Barang Bukti Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Studi Kasus Ditresnarkoba Polda Sumut Kesia Greti Rimporok; Abdul Razak Nasutioan; Rahul Ardian
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 03 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i03.1574

Abstract

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika merupakan salah satu prioritas dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, mengingat tingginya angka peredaran dan penyalahgunaan narkotika yang mengancam stabilitas sosial dan keamanan nasional. Salah satu aspek penting dalam penegakan hukum tersebut adalah proses penyitaan dan pemusnahan barang bukti narkotika yang diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan penyitaan dan pemusnahan barang bukti narkotika di lingkungan Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Ditresnarkoba Polda Sumut), serta menilai kesesuaiannya dengan ketentuan hukum positif yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara langsung dengan aparat penegak hukum di Ditresnarkoba Polda Sumut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum, pelaksanaan penyitaan dan pemusnahan barang bukti narkotika telah dilakukan sesuai prosedur hukum, namun masih terdapat kendala di lapangan seperti keterlambatan administrasi, minimnya sarana laboratorium uji narkotika, serta risiko penyalahgunaan barang bukti sebelum dimusnahkan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa meskipun telah ada payung hukum yang kuat, efektivitas pelaksanaan penyitaan dan pemusnahan barang bukti narkotika masih memerlukan pengawasan ketat dan perbaikan dalam aspek koordinasi antar lembaga. Penulis merekomendasikan peningkatan transparansi, digitalisasi sistem pelaporan, serta penegakan sanksi bagi pelanggaran prosedural untuk memastikan integritas proses hukum dalam penanganan perkara narkotika
Implications of Changes in the Role of Mamak on the Legitimacy of Minangkabau Customary Marriages: A Socio-Legal Study in Rantau and Ranah Irma Fatmawati; Rahul Ardian; Annisa Febrina
International Journal of Economic, Technology and Social Sciences (Injects) Vol. 6 No. 2 (2025): October 2025
Publisher : CERED Indonesia Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53695/injects.v6i2.1444

Abstract

This study aims to analyze the implications of changes in the role of the 'mamak' on the validity of Minangkabau customary marriages, particularly by comparing practices in the 'ranah' (hometown) and in the 'rantau' (diaspora). In the Minangkabau matrilineal kinship system, the mamak holds a central position as clan leader, decision-maker, and the party that provides customary legitimacy for marriages. However, modernization, social mobility, and changes in family structure have led to shifts in the function and authority of the mamak in various social contexts. This study uses a socio-legal approach to examine how customary norms, religious law, and state law interact in the marriage process, while also exploring how society perceives the validity of marriage when the role of the mamak is no longer dominant. The results show that in the ranah, the role of the mamak remains relatively strong, so the validity of marriage is greatly influenced by the mamak's approval and presence in the customary proceedings. Meanwhile, in the regions, the authority of the mamak (maternal uncle) tends to decline and is often replaced by the biological father, religious figures, or other family figures, without affecting the validity of marriages according to state and religious law. This shift leads to variations in customary practices, potential family conflicts, and renegotiations of the meaning of 'valid' according to adat. Furthermore, it was found that communities make adjustments by recognizing the flexibility of adat as long as it does not conflict with sharia principles, allowing adat to continue in a changing social context. This study concludes that the changing role of the mamak has implications for the transformation of Minangkabau customary marriage practices but does not undermine the legitimacy of marriage as long as the principle of harmonization between adat, sharia, and positive law is maintained. These findings contribute to the development of customary law studies, the strengthening of the socio-legal basis in marriage studies, as well as the understanding of social change dynamics in matrilineal societies.
Reputation Crisis Due to Influencer Controversy: Implications for Brand Marketing Communication Strategies in Indonesia Annisa Febrina; Rahul Ardian; Irma Fatmawati
International Journal of Economic, Technology and Social Sciences (Injects) Vol. 6 No. 2 (2025): October 2025
Publisher : CERED Indonesia Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53695/injects.v6i2.1445

Abstract

Influencer marketing has become a dominant strategy for brands in Indonesia, offering wide reach and strong audience engagement. However, the growing reliance on influencers also exposes brands to significant reputation risks, particularly when influencers become involved in public controversies. This study examines the impact of influencer-related reputation crises on brand image and evaluates how brands respond through their marketing communication strategies. Using a qualitative approach supported by case analysis from recent controversy-driven incidents, the research identifies key patterns in consumer reactions, media amplification, and the effectiveness of various crisis response strategies. Findings show that delayed responses, inconsistent messaging, and failure to distance from problematic influencers can intensify public backlash. Conversely, proactive communication, transparent clarification, and strategic message reframing help restore brand credibility more effectively. This study contributes to a deeper understanding of crisis communication within the context of influencer marketing and provides practical recommendations for Indonesian brands to manage emerging risks in the digital ecosystem.
PERAN KEJAKSAAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA MELALUI MEKANISME KEADILAN RESTORATIF BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2025 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA NASIONAL (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan) Gani Gemilang; Rahul Ardian; Andry Syafrizal Tanjung
Judge : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 2 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v7i2.2767

Abstract

Penerapan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana merupakan bagian dari perkembangan penegakan hukum yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan korban, pertanggungjawaban pelaku, dan pemulihan hubungan sosial. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan mekanisme keadilan restoratif berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta menganalisis peran Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan dalam penyelesaian perkara penganiayaan melalui mekanisme tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui wawancara, studi dokumen, dan studi kepustakaan yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme keadilan restoratif memberikan ruang penyelesaian perkara pidana tertentu dengan menekankan pemulihan korban, pertanggungjawaban pelaku, dan keterlibatan masyarakat. Dalam perkara Idris Frenky Simanullang, Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan berperan sebagai fasilitator yang mempertemukan tersangka, korban, pendamping, tokoh masyarakat, pemerintah desa, dan Dinas Sosial untuk mencapai kesepakatan perdamaian. Penerapan tersebut menunjukkan adanya integrasi kebijakan penal dan non-penal melalui proses pertanggungjawaban hukum, perdamaian, pemberian maaf, pembayaran biaya pengobatan, pembinaan, sanksi sosial, dan reintegrasi sosial. Secara substantif, penyelesaian perkara didukung oleh pengakuan dan penyesalan tersangka, statusnya sebagai pelaku pertama, kesediaan korban memberikan maaf, kesepakatan perdamaian, serta dukungan masyarakat. Penelitian ini berkontribusi menunjukkan bahwa optimalisasi peran Kejaksaan melalui mekanisme keadilan restoratif dapat menjadi instrumen penyelesaian perkara yang mengintegrasikan kepastian hukum dengan pemulihan korban, perubahan perilaku pelaku, dan keharmonisan masyarakat.
Co-Authors Abdul Razak Nasutioan Andry Syafrizal Tanjung Annisa Febrina Gani Gemilang Irma Fatmawati Kesia Greti Rimporok