Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Legal Reasoning Pancasila Law Review
Devioleta Putri Aulia
Fakultas Hukum Universitas Pancasila
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
POLEMIK AKIBAT HUKUM KEABSAHAN KAWIN KONTRAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERKAWINAN ISLAM DAN HUKUM NASIONAL Putri Ayu Maharani; Devioleta Putri Aulia; Rayhan Riadi; Habibana Bill Qistie; Muhammad Fauzan Rizqon Rangkuti
Jurnal Legal Reasoning Vol. 8 No. 2 (2026): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis keabsahan kawin kontrak menurut Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, KompIlasi Hukum Islam dan akibat hukumnya. Keabsahan perkawinan dapat dilihat dari rukun, syarat sahnya, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Polemik praktIk kawin kontrak di Indonesia masih menjadi masalah yang sampai dengan dewasa ini belum juga menampakan penurunan. Jelas berarti aturan dari pemerintah belum memberikan efek perubahan perilaku masyarakat yang menjadi masyarakat madani yang sadar dan patuh hukum. Lebih dalam lagi penelitian ini menfokuskan 1 kasus yang terjadi pada Cahaya yang telah melakukan 15 kali kawin kontrak sejak ia berumur 13 tahun. Urgensi dari penelitian ini adalah perlunya peran aparat penegak hukum agar peraturan perundang-undangan yang sudah lama berlaku dapat memberikan efek perubahan perilaku masyarakat ke arah yang lebih baik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, yang bertujuan untuk mengkaji dan  menganalisis  keabsahan  praktik  kawin  kontrak  dalam  kasus  Cahaya berdasarkan hukum perkawinan Islam dan hukum nasional di Indonesia. Hasil penelitian menegaskan bahwa kawin kontrak tersebut tidak sah karena tidak memenuhi rukun dan syarat sah perkawinan menurut Hukum Islam dan Hukum Nasional. Kawin kontrak bertentangan dengan tujuan membentuk keluarga stabil, serta menciptakan ketidakpastian hukum bagi korban. Dengan demikian perlu penanganan optimal menuntut pendekatan terpadu melalui penguatan regulasi, penegakan hukum oleh aparat, sosialisasi hukum-keagamaan, dan pendampingan psikososial untuk melindungi perempuan dan anak secara berkeadilan.
Analisis Yuridis Terhadap Praktik Perjanjian Nominee oleh WNA dalam Kepemilikan Hak Milik di Bali Devioleta Putri Aulia; Habibana Bill Qistie; Della Putri Cahyani; Syanin Ayuputri Kusworo; Nirmawati Nirmawati
Pancasila Law Review Vol. 3 No. 1 (2026): July
Publisher : Pancasila Law Review

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tanah dalam sistem hukum Indonesia bukan sekadar objek transaksi privat, melainkan instrumen kedaulatan dan kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 dan dijabarkan dalam UUPA melalui pengaturan Hak Milik yang hanya dapat dimiliki oleh Warga Negara Indonesia. Dalam praktik di Kabupaten Badung, perkembangan pariwisata dan derasnya investasi asing mendorong munculnya perjanjian nominee, ketika WNA menggunakan WNI sebagai pemegang formal Sertifikat Hak Milik melalui rangkaian akta kuasa mutlak, sewa jangka panjang, dan pengakuan utang fiktif, sehingga penguasaan substantif atas tanah bergeser ke tangan pihak asing. Permasalahan yang dikaji adalah kedudukan hukum perjanjian nominee ini dalam perspektif asas nasionalitas, teori kedaulatan agraria, dan fungsi sosial hak atas tanah, serta bagaimana pengadilan menilai dan meresponsnya. Dengan metode penelitian hukum yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, artikel ini menafsir UUD 1945, UUPA, KUHPerdata, serta menelaah putusan pengadilan terkait perkara nominee di Badung. Hasilnya menunjukkan bahwa perjanjian nominee merupakan bentuk penyelundupan hukum terhadap Pasal 21 dan Pasal 26 UUPA dan mengandung causa terlarang menurut KUHPerdata, sehingga batal demi hukum meskipun dibungkus akta otentik. Di sisi lain, lemahnya pengaturan tentang pemilik manfaat dan pengawasan terhadap praktik pejabat pertanahan dan notaris membuat skema ini tetap berkembang dan berimplikasi negatif terhadap kedaulatan agraria dan keadilan sosial
Co-Authors Della Putri Cahyani Habibana Bill Qistie Muhammad Fauzan Rizqon Rangkuti Nirmawati Nirmawati Putri Ayu Maharani Rayhan Riadi Syanin Ayuputri Kusworo