Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Analysis of Government Policy Implementation in Natural Disaster Management Through National Search And Rescue (Sar) In Indonesia Kusworo Kusworo; Zubakhrum Tjenreng
Jurnal Ilmu Pemerintahan : Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah Vol. 10 No. 2 (2025)
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24905/jip.10.2.2025.154-163

Abstract

Indonesia is highly vulnerable to natural disasters due to its geographical location at the convergence of three major tectonic plates. This study aims to analyze how the government implements policies to address disasters, particularly in the context of national-level Search and Rescue (SAR) operations. Using a qualitative descriptive method and a literature review approach, this research evaluates data from national policy documents, academic references, and Warfield’s (2008) disaster management theory. The findings reveal that although legal and institutional frameworks are in place through Law No. 24 of 2007 and the existence of BNPB and BASARNAS there are still major challenges in implementation. The main issues include weak inter-sectoral coordination, disparities in regional capacities, limited Search and Rescue (SAR) technology, and low levels of community preparedness. The integration of the six stages of disaster management proposed by Warfield (mitigation, preparedness, emergency response, recovery, capacity building, and adaptation) into Search and Rescue (SAR) policy has not been effectively implemented. There is a need to strengthen policies that are risk-based, sustainable, collaborative, and responsive to social and environmental changes. This study recommends improving inter-agency coordination, investing in Search and Rescue (SAR) technology, and empowering local communities as a strategic approach to disaster management in Indonesia. These findings highlight the need to strengthen inter-agency coordination and implement collaborative governance that can directly support the effectiveness of SAR policies at the practical level.
EVALUASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS RDF (REFUSED DERIVED FUEL) DI TEMPAT PENGELOLAAN SAMPAH TERPADU BANTAR GEBANG DKI JAKARTA Amri Restu Rianto; Nurliah Nurdin; Zubakhrum Tjenreng
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 7 (2026): 2026 Juli
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i7.1093

Abstract

Peningkatan volume sampah di DKI Jakarta memberikan tekanan besar terhadap TPST Bantargebang. Sebagai upaya mengurangi ketergantungan pada landfill, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerapkan kebijakan pengelolaan sampah berbasis Refuse Derived Fuel (RDF). Penelitian ini bertujuan mengevaluasi kebijakan RDF di TPST Bantargebang serta merumuskan strategi pengelolaan yang lebih ideal. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Analisis dilakukan menggunakan teori evaluasi kebijakan William N. Dunn dan manajemen strategi Fred R. David. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja kebijakan RDF belum optimal. Kontribusi RDF terhadap pengurangan timbulan sampah masih terbatas, sementara biaya operasional relatif tinggi akibat tingginya kadar air sampah. Selain itu, implementasi RDF masih terkendala rendahnya pemilahan sampah dari sumber, keterbatasan kapasitas teknologi, dan minimnya partisipasi masyarakat. Analisis strategi menunjukkan bahwa permasalahan utama terletak pada lemahnya integrasi pengelolaan sampah dari hulu ke hilir. Penelitian ini menyimpulkan bahwa RDF merupakan kebijakan yang tepat secara konseptual, namun memerlukan penguatan pemilahan sampah, peningkatan kapasitas teknologi, dan kolaborasi multipihak untuk mewujudkan pengelolaan sampah yang berkelanjutan.