Ignatius Bambang Sukarno Hatta
Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, Indonesia

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

MODEL KOLABORATIF PENCEGAHAN KEKERASAN BERBASIS PERMENDIKBUDRISTEK NO. 46 TAHUN 2023: PENDEKATAN AKSI-PARTISIPATIF Gunawan Widjaja; Wagiman Martedjo; Ignatius Bambang Sukarno Hatta
Collegium Studiosum Journal Vol. 8 No. 2 (2025): Collegium Studiosum Journal
Publisher : LPPM STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/csj.v8i2.1835

Abstract

This article aims to analyze the implementation gaps of the Ministry of Education Regulation No. 46 of 2023 on the Prevention and Handling of Violence in Educational Institutions and to propose a collaborative model based on participatory action as an alternative solution. Using a descriptive qualitative method and normative legal approach, this study explores principles of education law, community participation, and the institutional effectiveness of schools in violence prevention. Findings reveal that the regulation’s implementation still faces structural and cultural challenges, including low regulatory literacy among educators and limited stakeholder engagement. The proposed collaborative model emphasizes stakeholder synergy through tiered training, participatory dialogue forums, strategic partnerships, and community-based evaluation. It is expected to contribute to the creation of a safe, inclusive, and just learning environment.
Hak Asasi Manusia dalam Hubungannya dengan Regulasi Perdagangan Digital & E-Commerce Global Wagiman Martedjo; Ignatius Bambang Sukarno Hatta
Collegium Studiosum Journal Vol. 9 No. 1 (2026): Collegium Studiosum Journal
Publisher : LPPM STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/csj.v9i1.2094

Abstract

Pertumbuhan perdagangan digital dan e-commerce global telah merekonstruksi pola hubungan ekonomi internasional sekaligus menciptakan kerentanan baru terhadap perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Data pribadi pengguna telah berubah menjadi komoditas strategis yang bernilai ekonomi tinggi, namun pada saat yang sama membuka peluang pelanggaran privasi, penyalahgunaan data, diskriminasi algoritmik, serta eksploitasi pekerja platform. Kesenjangan normatif muncul antara rezim perdagangan digital yang berorientasi liberalisasi pasar dengan rezim HAM yang menempatkan martabat manusia sebagai pusat perlindungan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis integrasi prinsip HAM dalam regulasi perdagangan digital internasional berdasarkan ICCPR dan GDPR; (2) membandingkan efektivitas kebijakan Indonesia, Singapura, dan Thailand; serta (3) merumuskan model harmonisasi hukum ASEAN yang berperspektif HAM. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa arsitektur hukum ASEAN melalui ASEAN Agreement on Electronic Commerce masih menitikberatkan fasilitasi transaksi dan belum mengintegrasikan kewajiban HAM secara eksplisit. Terdapat disparitas standar perlindungan data antarnegara yang berpotensi menciptakan safe haven pelanggaran lintas batas. Penelitian merekomendasikan pembentukan ASEAN Digital Rights Framework, kewajiban akuntabilitas algoritma, serta penguatan otoritas perlindungan data independen guna memastikan pertumbuhan ekonomi digital tetap sejalan dengan kewajiban negara berdasarkan ICCPR.