<![CDATA[Abstrak Transformasi digital telah mendorong perubahan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, termasuk pelayanan administrasi kependudukan. Salah satu bentuk transformasi tersebut adalah pemanfaatan Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai identitas penduduk dalam format digital. Di Kabupaten Subang, penerapan IKD telah didukung melalui kegiatan aktivasi, sosialisasi, pemanfaatan sistem informasi, serta dukungan pemerintah daerah. Namun, proses transformasi tersebut masih menghadapi sejumlah kendala. Penelitian ini bertujuan menganalisis transformasi digital pelayanan administrasi kependudukan melalui IKD di Kabupaten Subang dengan menelaah kesiapan organisasi, pelaksanaan layanan digital, akses masyarakat, serta integrasi IKD dalam ekosistem pelayanan publik. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan memanfaatkan data empiris dari penelitian sebelumnya mengenai pelaksanaan IKD di Kabupaten Subang. Data penelitian diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan informan yang terdiri atas unsur pelaksana IKD dan pengguna IKD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transformasi digital telah mulai berlangsung melalui pemanfaatan sistem informasi, aktivasi IKD, sosialisasi, dan pemantauan pelayanan. Namun, transformasi tersebut belum optimal karena masih ditemukan keterbatasan perangkat dan dukungan anggaran, belum adanya petugas khusus IKD, sosialisasi yang belum terjadwal secara rutin, keterbatasan perangkat dan biaya internet bagi sebagian masyarakat, serta belum seragamnya penerimaan IKD oleh instansi pelayanan publik. Proses aktivasi yang masih memerlukan bantuan petugas juga menunjukkan adanya tarik-menarik antara tuntutan kemudahan layanan digital dan kebutuhan keamanan serta verifikasi identitas. Temuan ini menunjukkan bahwa transformasi digital pelayanan administrasi kependudukan tidak cukup dilakukan melalui penyediaan aplikasi, tetapi membutuhkan kesiapan organisasi, sumber daya, inklusivitas masyarakat, keamanan data, serta integrasi antaraktor pelayanan publik. Kata kunci: transformasi digital; pelayanan publik; administrasi kependudukan; Identitas Kependudukan Digital; IKD. Abstract Digital transformation has brought significant changes to public service delivery, including population administration services. One form of this transformation is the utilization of Digital Population Identity (Identitas Kependudukan Digital/IKD) as a digital form of population identity. In Subang Regency, the implementation of IKD has been supported through activation activities, public dissemination, information system utilization, and local government support. However, the transformation process still faces several challenges. This study aims to analyze the digital transformation of population administration services through IKD in Subang Regency by examining organizational readiness, digital service implementation, public accessibility, and the integration of IKD within the public service ecosystem. This study employs a qualitative approach using empirical data from a previous study on IKD implementation in Subang Regency. Data were collected through observation, interviews, and documentation involving IKD implementers and users. The findings indicate that digital transformation has begun through the utilization of information systems, IKD activation, dissemination activities, and service monitoring. Nevertheless, the transformation has not been optimal due to limited equipment and budgetary support, the absence of dedicated IKD officers, irregular dissemination activities, limited access to supporting devices and internet costs for some citizens, and inconsistent acceptance of IKD among public service providers. The activation process, which still requires officer assistance, also reflects a tension between the demand for convenient digital services and the need for identity verification and data security. These findings indicate that digital transformation in population administration services cannot rely solely on the provision of digital applications but requires organizational readiness, adequate resources, social inclusion, data security, and integration among public service actors. Keywords: digital transformation; public service; population administration; Digital Population Identity; IKD. ]]>
