<![CDATA[Abstrak Transformasi digital telah menjadi salah satu strategi utama pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan e-Government. Pemerintah daerah dituntut untuk menyelenggarakan pelayanan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Kabupaten Subang sebagai salah satu daerah yang tengah mengembangkan tata kelola pemerintahan berbasis digital menghadapi tantangan dalam mengimplementasikan standar pelayanan publik yang terintegrasi dengan sistem digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi transformasi digital dalam mewujudkan e-Government melalui penerapan standar pelayanan publik pada Pemerintah Kabupaten Subang. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam, dokumentasi, serta telaah terhadap berbagai regulasi dan dokumen kebijakan yang berkaitan dengan pelayanan publik dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Subang telah mengimplementasikan berbagai bentuk transformasi digital melalui pengembangan layanan publik berbasis elektronik, peningkatan pemanfaatan teknologi informasi, serta penguatan tata kelola pelayanan yang mengacu pada standar pelayanan publik. Implementasi tersebut memberikan dampak positif terhadap peningkatan aksesibilitas layanan, efisiensi proses administrasi, transparansi informasi, dan kepuasan masyarakat. Meskipun demikian, masih ditemukan sejumlah kendala, antara lain belum optimalnya integrasi antar sistem informasi, keterbatasan infrastruktur digital, disparitas kompetensi sumber daya manusia, serta rendahnya literasi digital pada sebagian masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan transformasi digital melalui integrasi layanan, peningkatan kapasitas aparatur, pengembangan infrastruktur teknologi informasi, dan perluasan partisipasi masyarakat agar implementasi e-Government dapat berjalan secara berkelanjutan dan mampu mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, responsif, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas. Kata kunci : Standar Pelayanan Publik; Transformasi Digital; e-Government; Pelayanan Publik; Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE); Kabupaten Subang. Abstract the quality of public services through the implementation of e-Government. Local governments are required to deliver public services that are effective, efficient, transparent, accountable, and responsive to the needs of the community. As one of the regions actively developing digital governance, the Government of Subang Regency faces various challenges in implementing public service standards integrated with digital systems. This study aims to analyze the implementation of digital transformation in realizing e-Government through the application of public service standards within the Government of Subang Regency. The study employed a qualitative approach using a case study method. Data were collected through observations, in-depth interviews, documentation, and a review of regulations and policy documents related to public services and the Electronic-Based Government System (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik—SPBE). Data were analyzed using an interactive process consisting of data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings indicate that the Government of Subang Regency has implemented various forms of digital transformation through the development of electronic public services, increased utilization of information technology, and strengthened public service governance based on established public service standards. These initiatives have contributed positively to improving service accessibility, administrative efficiency, information transparency, and public satisfaction. However, several challenges remain, including the limited integration of information systems, inadequate digital infrastructure, disparities in human resource competencies, and low levels of digital literacy among some members of the community. Therefore, strengthening digital transformation policies is essential through the integration of public services, capacity building for government officials, the development of information technology infrastructure, and broader community participation. These efforts are expected to ensure the sustainable implementation of e-Government and support the realization of governance that is effective, responsive, transparent, accountable, and oriented toward high-quality public service delivery. Keywords: Public Service Standards; Digital Transformation; e-Government; Public Service; Electronic-Based Government System (SPBE); Subang Regency. ]]>
