Akhmad Basuni
Universitas Subang

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Konstruksi Masalah dan Kesenjangan Implementasi Kebijakan Pangan: Studi Kasus Beras Oplosan di Indonesia Silahudin Silahudin; Akhmad Basuni; Soleh Soleh
The World of Public Administration Journal Volume 7 Issue 2, Desember 2025
Publisher : Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/wpaj.v7i2.2535

Abstract

AbstractThe phenomenon of adulterated rice, uncovered through investigations by the Ministry of Agriculture and mass media, reveals a crisis in Indonesia’s food distribution and regulatory systems. This study aims to examine how the issue of rice adulteration is constructed as a public problem and to identify gaps in the implementation of national food policy. Using a qualitative approach and media content analysis, the article finds that weak quality control, ambiguous labeling standards, and poor law enforcement have enabled irresponsible economic actors to dominate the market. These findings reflect a failure in food distribution governance and the absence of state accountability in ensuring food justice. The article recommends reforming food labeling systems, strengthening the capacity of regulatory institutions, and involving civil society in distribution oversight.   Keywords: Adulterated Rice, Food Policy, Policy Sociology, Problem Construction, Distribution Inequality, Governance   AbstrakFenomena beras oplosan yang terungkap melalui investigasi Kementerian Pertanian dan media massa memperlihatkan realitas krisis dalam sistem distribusi dan pengawasan pangan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana kasus beras oplosan dikonstruksi sebagai masalah publik serta mengidentifikasi kesenjangan dalam implementasi kebijakan pangan nasional. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan analisis konten media, artikel ini mengungkap bahwa lemahnya pengawasan mutu, ketidakjelasan standar pelabelan, dan lemahnya penegakan hukum telah menciptakan ruang dominasi pasar oleh aktor-aktor ekonomi yang tidak bertanggung jawab. Temuan ini merefleksikan kegagalan tata kelola distribusi pangan dan ketidakhadiran negara dalam menjamin keadilan pangan. Artikel ini menyarankan perlunya reformasi sistem pelabelan pangan, penguatan kapasitas institusi pengawas, serta pelibatan masyarakat sipil dalam pengawasan distribusi.   Kata kunci: Beras Oplosan, Kebijakan Pangan, Sosiologi Kebijakan, Konstruksi Masalah, Ketimpangan Distribusi, Governance
Komunikasi Kebijakan Dalam Pengelolaan Sampah Studi Kasus Implementasi Retribusi Pelayanan Persampahan di Kabupaten Bandung Soleh Hadisutisna; Nantia Rena Dewi Munggaran; Akhmad Basuni
The World of Public Administration Journal Volume 7 Issue 2, Desember 2025
Publisher : Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/wpaj.v7i2.2536

Abstract

 Abstract Waste management is a major challenge in urban areas in Indonesia, including Bandung Regency. Waste management is a shared responsibility of all levels of society and the local government. Waste management services are a regional government responsibility, and their implementation requires costs and budgets, not all of which can be funded by the local government. Public contributions are essential to financing waste management through the payment of waste service fees. This study aims to analyze how policy communication between local governments and the public influences the successful implementation of waste service fees. Using a sociology of communication approach and qualitative analysis methods, this article examines the role of communication in mediating the interests of the state and citizens. The study's results indicate that participatory, adaptive, and education-based communication is key to building legitimacy and citizen compliance with waste levy policies.   Keywords: policy communication, garbage collection fees   Abstrak Pengelolaan sampah menjadi tantangan besar di wilayah urban Indonesia, termasuk Kabupaten Bandung. Masalah persampahan menjadi tanggung jawab bersama dari seluruh lapisan masyarakat dan Pemerintah Daerah. Pelayanan persampahan merupakan tugas Pemerintah Daerah yang dalam pelaksanaannya membutuhkan biaya dan anggaran yang tidak semua pembiayaannya dapat didanai oleh Pemerintah Daerah. Kontribusi masyarakat diperlukan dalam pembiayaan pengelolaan sampah ini melalui pembayaran retribusi pelayanan persampahan. Studi ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana komunikasi kebijakan antara pemerintah daerah dan masyarakat mempengaruhi keberhasilan implementasi retribusi pelayanan persampahan. Menggunakan pendekatan sosiologi komunikasi dan metode analisis kualitatif terhadap dokumen Background Study Peraturan Bupati No. 288 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah, artikel ini mengkaji peran komunikasi dalam memediasi kepentingan negara dan warga. Hasil kajian menunjukkan bahwa komunikasi yang bersifat partisipatif, adaptif, dan berbasis edukasi menjadi kunci dalam membangun legitimasi dan kepatuhan warga terhadap kebijakan retribusi sampah.   Kata Kunci: komunikasi kebijakan, retribusi sampah  
Etika Dan Tanggung Jawab Sosial Dalam Perilaku Organisasi Wiji Febriyani Rizkiyah; Silahudin Silahudin; Soleh Soleh; Akhmad Basuni
The World of Public Administration Journal Volume 8 Issue 1, Juni 2026
Publisher : Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/wpaj.v8i1.2671

Abstract

Abstrak Artikel ini mengelaborasi peran etika dan tanggung jawab sosial dalam membentuk perilaku organisasi yang bermartabat dan berkelanjutan. Dengan mengintegrasikan teori perilaku organisasi, studi kasus global dan lokal, serta refleksi filosofis, tulisan ini menegaskan bahwa etika bukan sekadar norma kepatuhan, melainkan orientasi eksistensial organisasi terhadap nilai dan martabat manusia. Tanggung jawab sosial dipahami sebagai komitmen organisasi terhadap keberlanjutan sosial dan pengakuan terhadap komunitas yang dilayaninya. Studi kasus seperti Enron, Uber, Theranos, dan BP Oil Spill dikaitkan dengan relevansi praktik organisasi di Indonesia, termasuk sektor publik dan BUMN. Pendekatan filosofis dari Emmanuel Levinas dan Ki Hadjar Dewantara memperkaya pemaknaan etika sebagai relasi dan pengakuan terhadap yang-lain. Artikel ini menyerukan arah baru perilaku organisasi yang berjiwa sosial, berorientasi nilai, dan mampu menjadi ruang pembentukan harapan kolektif. Kata kunci : etika organisasi, tanggung jawab sosial, perilaku organisasi, tata kelola yang penuh welas asih, studi kasus, filsafat etika.   Abstract This article elaborates on the role of ethics and social responsibility in shaping dignified and sustainable organizational behavior. By integrating organizational behavior theories, global and local case studies, and philosophical reflections, the paper argues that ethics is not merely a compliance norm but an existential orientation of organizations toward human values and dignity. Social responsibility is understood as a commitment to social sustainability and recognition of the communities served. Case studies such as Enron, Uber, Theranos, and the BP Oil Spill are linked to organizational practices in Indonesia, including the public sector and state-owned enterprises. Philosophical perspectives from Emmanuel Levinas and Ki Hadjar Dewantara enrich the meaning of ethics as relational recognition of the Other. This article calls for a new direction in organizational behavior that is socially oriented, value-driven, and capable of becoming a space for collective hope formation. Keywords: organizational ethics, social responsibility, organizational behavior, compassionate governance, case studies, ethical philosophy.