Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Sanskara Hukum dan HAM Masyarakat: Jurnal Pengabdian
Sarah Novianti
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
PENINGKATAN DAYA BERPIKIR KRITIS MAHASISWA MELALUI SESI TALKSHOW DALAM RUANG DISKUSI ZADANKAI Ivandra Solihin; Frichicilia Grace Stahlumb; Bilqis Oktaviani Putri; Sarah Novianti; Teddy Chrisprimanata Putra
Masyarakat: Jurnal Pengabdian Vol. 3 No. 1 (2026)
Publisher : Yayasan Pendidikan Dan Pengembangan Harapan Ananda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58740/m-jp.v3i1.683

Abstract

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini diselenggarakan untuk melatih kemampuan berpendapat dan berpikir kritis mahasiswa terhadap isu terkini dengan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai dinamika ekonomi dan kebijakan luar negeri Jepang serta implikasinya terhadap hubungan Jepang dan Indonesia. Melalui kegiatan Zadankai yang bertajuk “Taruhan Ketidakpastian: Ekonomi Jepang Era Takaichi”, kegiatan yang dilaksanakan di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Kegiatan ini disajikan dalam bentuk talkshow dengan pendekatan edukatif dan interaktif. Selain sesi talkshow bersama narasumber, kegiatan ini juga dilengkapi dengan sesi tanya jawab dan diskusi kepada peserta sebagai wadah untuk menganalisis dinamika ekonomi dan kebijakan publik era Takaichi terhadap stabilitas regional dan ketahanan ekonomi Jepang dan implikasinya pada Indonesia; serta melatih critical thinking dengan diskusi kritis dan pertukaran gagasan yang konstruktif. Melalui kegiatan Zadankai, mahasiswa sebagai peserta kegiatan tidak hanya memiliki wawasan baru mengenai perkembangan geopolitik di kawasan Indo-Pasifik, tetapi juga memperkuat kemampuan menyampaikan pendapat dalam ruang diskusi dan critical thinking mereka terhadap isu yang sedang terjadi. Tentunya ini dapat menjadi bekal mahasiswa saat terjun dalam dunia profesional ketika mereka dihadapi sebuah fenomena ataupun masalah yang baru ditemui.
Starlink dan Tata Kelola Ruang Antariksa: Analisis Hukum Internasional terhadap Dual-Use dan Dominasi Orbit Damaris Septyana; Abyan Azhale Azhari; Mohammad Ichwanul Hakim; Raflah Dzaki Alwassi; Sarah Novianti
Sanskara Hukum dan HAM Vol. 4 No. 02 (2025): Sanskara Hukum dan HAM (SHH)
Publisher : Eastasouth Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/shh.v4i02.696

Abstract

The development of SpaceX's Starlink mega satellite constellation has created significant changes in modern space governance and challenged the effectiveness of the international legal framework, which still relies on the 1967 Outer Space Treaty. With thousands of satellites operating in low Earth orbit, Starlink contributes to orbital congestion, global access inequality, and the strategic dependence of countries on private communications infrastructure. This study analyzes how Starlink's expansion has direct implications for the fundamental principles of space law. First, the principle of non-appropriation is threatened by Starlink's de facto dominance of orbital slots and frequency spectrum, which has the potential to transform space from a global commons into an arena of corporate control. Second, the principle of peaceful use faces challenges due to Starlink's dual-use nature in military operations, as seen in Ukraine, blurring the line between civilian and military use and potentially making commercial satellites targets of conflict. Third, the principle of state responsibility becomes problematic when the launching state, in this case the United States, legally bears international responsibility for SpaceX's activities, while operational decisions that have geopolitical implications are in the hands of corporations. The findings of this study confirm the existence of a law lag between the development of satellite technology and the legal framework that regulates it, and demonstrate the urgency of establishing new legal instruments that are capable of regulating private mega-constellations in a clearer, fairer, and more sustainable manner. Thus, this descriptive study using normative legal methods analyzed qualitatively contributes to the discussion on space governance reform in an era dominated by non-state actors.
Co-Authors Abyan Azhale Azhari Bilqis Oktaviani Putri Damaris Septyana Frichicilia Grace Stahlumb Ivandra Solihin Mohammad Ichwanul Hakim Raflah Dzaki Alwassi Teddy Chrisprimanata Putra