Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

Bendesa Adat dan Pemilu 2019: Studi Kasus Calon Legislatif Bendesa Adat di Kabupaten Klungkung, Bangli, dan Badung Teddy Chrisprimanata Putra
Pratyaksa: Jurnal Ilmu Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 1 No. 1 (2025): Januari
Publisher : Samsara Institute Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pentingnya posisi desa adat sebagai institusi yang bertanggung jawab atas kelestarian ritus adat dan budaya di Bali beriringan dengan pentingnya peran dari pemimpin desa adat, atau yang disebut sebagai Bendesa Adat. Dalam konteks Bali, Bendesa Adat memiliki kekuatan dan pengaruh lebih besar tinimbang Kepala Desa atau Perbekel. Berbagai kelebihan tersebut mengantarkan Bendesa Adat terlibat langsung ke dalam dunia politik. Dalam konteks Pemilu 2019, terdapat enam belas Bendesa Adat yang maju menjadi caleg di tingkat kabupaten. Penelitian ini menggunakan metode deksriptif-kualitatif melalui pendekatan studi kasus tiga Bendesa Adat yang maju sebagai caleg, yakni I Ketut Gunaksa selaku Bendesa Adat Jungutbatu, I Made Sudiasa selaku Bendesa Adat Undisan Kelod, dan I Made Wijaya selaku Bendesa Adat Tanjung Benoa. Penelitian ini menggunakan menggunakan teori patron klien James Scott dan ditunjang beberapa teori soal kekuasaan dan jaringan sosial. Hasilnya, ditemukan bahwa hubungan patron klien yang terjadi antara Bendesa Adat sebagai patron dan krama adat sebagai klien masuk ke dalam kelompok patron klien klaster, karena Bendesa Adat yang maju sebagai caleg pada Pemilu 2019 melakukan interaksi langsung dengan krama adat-nya. Interaksi langsung tersebut mendorong terbangunnya hubungan personal antara Bendesa Adat dengan krama adat-nya. Kedekatan antara patron dan klien tersebut menimbulkan loyalitas krama adat kepada Bendesa Adat sebagai sebuah bentuk balas jasa. Loyalitas tersebut masuk ke ruang-ruang politik dengan mendukung Bendesa Adat untuk duduk menjadi anggota legislatif meski tanpa kesepakatan tertulis. Hal tersebut kemudian menciptakan hubungan timbal balik (resiprositas) yang tidak seimbang.
PERSONALISASI PARTAI DAN DINAMIKA ELEKTORAL GERINDRA DI KOTA DENPASAR PADA PEMILU 2024 Teddy Chrisprimanata Putra
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 12 No. 2 (2025): 2025 Desember
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v12i2.594

Abstract

This study examines the phenomenon of party personalization within the Great Indonesia Movement Party (Gerindra) and its implications for the party’s electoral performance in Denpasar City during the 2024 General Election. Party personalization refers to the emergence of a dominant figure whose influence leads to the party’s dependence on a small elite. This research employs a qualitative-explanatory method, analyzing relevant literature, expert commentary, and data drawn from official documents and related articles. The findings indicate that the strong personal leadership of Prabowo Subianto, serving as both the Chairperson and the Chair of the Advisory Board of Gerindra, was the primary factor behind the party’s increased electoral gains. Prabowo’s charisma, military background, socio-economic status, and the entrenched culture of patronage further consolidated his dominance within the party. At the local level, the political stature of Made Muliawan Arya (De Gadjah), Chairperson of Gerindra’s Bali Regional Leadership Council, significantly contributed to the rise in votes in Denpasar City. In the 2024 election, Gerindra Denpasar secured 64,114 votes—an increase of 111% compared to the 2019 election—and won nine legislative seats. While party personalization can yield electoral advantages, it also poses long-term risks, including the erosion of internal democracy, leadership circulation, and policy orientation toward elite interests. Therefore, leadership regeneration is essential to ensure the sustainability of party and national democracy.
Dari Hashtag ke Jalanan: Aktivisme Digital dan Transformasi Gerakan Sosial di Indonesia, Hong Kong, dan Korea Selatan Teddy Chrisprimanata Putra; Frichicilia Grace Stahlumb; Ivandra Solihin
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 5 No. 1: Desember 2025
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v5i1.12920

Abstract

Platform digital telah memberi bentuk baru pada gerakan aktivisme dan kemudian berimplikasi langsung terhadap gerakan sosial di sebuah negara. Meski telah menjadi satu bidang yang cukup intens diteliti, nyatanya pengaruh aktivisme digital terhadap gerakan sosial di rezim kekuasaan yang berbeda masih perlu dikaji lebih mendalam. Penelitian ini menggunakan teori gerakan sosial, aktivisme sosial media, dan represi digital sebagai pisau bedah utama. Menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan, studi ini akan mengkaji secara mendalam perihal pengaruh aktivisme sosial media terhadap sebuah gerakan sosial, termasuk di dalamnya faktor-faktor penguat dan pembatas pengaruh aktivisme di sosial media. Penelitian ini menunjukkan bahwa aktivisme digital memiliki peran penting dalam membentuk konstelasi gerakan sosial kontemporer, baik di Asia Tenggara maupun di Asia Timur. Namun pengaruhnya sangatlah ditentukan oleh konteks politik dalam negeri dan karakter rezim di masing-masing negara, sehingga pengaruh aktivisme digital terhadap gerakan sosial tidak dapat dipahami secara seragam—ia bekerja melalui interaksi kompleks antara affordance teknologi digital; struktur jaringan formal dan informal; peluang politik yang dihadirkan oleh dinamika rezim.
PENINGKATAN DAYA BERPIKIR KRITIS MAHASISWA MELALUI SESI TALKSHOW DALAM RUANG DISKUSI ZADANKAI Solihin, Ivandra; Stahlumb, Frichicilia Grace; Putri, Bilqis Oktaviani; Novianti, Sarah; Putra, Teddy Chrisprimanata
Masyarakat: Jurnal Pengabdian Vol. 3 No. 1 (2026)
Publisher : Yayasan Pendidikan Dan Pengembangan Harapan Ananda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58740/m-jp.v3i1.683

Abstract

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini diselenggarakan untuk melatih kemampuan berpendapat dan berpikir kritis mahasiswa terhadap isu terkini dengan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai dinamika ekonomi dan kebijakan luar negeri Jepang serta implikasinya terhadap hubungan Jepang dan Indonesia. Melalui kegiatan Zadankai yang bertajuk “Taruhan Ketidakpastian: Ekonomi Jepang Era Takaichi”, kegiatan yang dilaksanakan di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Kegiatan ini disajikan dalam bentuk talkshow dengan pendekatan edukatif dan interaktif. Selain sesi talkshow bersama narasumber, kegiatan ini juga dilengkapi dengan sesi tanya jawab dan diskusi kepada peserta sebagai wadah untuk menganalisis dinamika ekonomi dan kebijakan publik era Takaichi terhadap stabilitas regional dan ketahanan ekonomi Jepang dan implikasinya pada Indonesia; serta melatih critical thinking dengan diskusi kritis dan pertukaran gagasan yang konstruktif. Melalui kegiatan Zadankai, mahasiswa sebagai peserta kegiatan tidak hanya memiliki wawasan baru mengenai perkembangan geopolitik di kawasan Indo-Pasifik, tetapi juga memperkuat kemampuan menyampaikan pendapat dalam ruang diskusi dan critical thinking mereka terhadap isu yang sedang terjadi. Tentunya ini dapat menjadi bekal mahasiswa saat terjun dalam dunia profesional ketika mereka dihadapi sebuah fenomena ataupun masalah yang baru ditemui.
Kuasi Gerakan Sosial: Studi Kasus Aksi 25 Agustus 2025 Tias, Nadira Cahyaning; Fadhilah, Firyal Nur; Hadinugroho, Dwi Septian; Ummah, Aniqotul; Putra, Teddy Chrisprimanata
Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 5 No. 2 (2026): JURRISH: Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jurrish.v5i2.7485

Abstract

This study investigates the phenomenon of quasi-social movements that emerged during the August 25, 2025 protests in Indonesia. Quasi-social movements are defined as forms of public mobilization that appear to arise spontaneously, lack formal organizational structures, and are often leveraged for particular political agendas. Using a qualitative method supported by literature review, this research examines social movement theories, the functions of social media, and the socio-political dynamics that shaped the protests. The findings indicate that the protests were not purely the result of spontaneous civic engagement, but were instead driven by top-down mobilization orchestrated by elite actors through digital narratives, disinformation, and the broader influence of communication technology. This phenomenon signals a shift in the relationship between citizens and the state, including evolving patterns of political participation that do not always follow organized forms. The protests further illustrate how mass mobilization in the digital era can be generated through narrative construction and manipulation of public perception. In conclusion, quasi-social movements represent a new pattern of technology-mediated political expression, highlighting the need for more critical perspectives on modern forms of social mobilization.
Penguatan Literasi Digital pada Serikat Petani Indonesia Kota Bogor sebagai Penguatan Partisipasi Publik Jumaynah, Fullah; Putra, Teddy Chrisprimanata; Pertiwi, Gema; Fadilla, Afghan
Joong-Ki : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 5 No. 2: Februari 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/joongki.v5i2.15554

Abstract

ABSTRAK Di era perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, literasi digital menjadi kebutuhan penting bagi kelompok masyarakat sipil termasuk kelompok tani. Bagi serikat petani Indonesia, literasi digital tidak hanya berhubungan dengan pemanfaatan teknologi untuk mendukung kegiatan jual beli pertanian. Literasi digital diperlukan untuk meningkatan partisipasi publik melalui akses informasi dan komunikasi yang lebih cepat dan luas. Pemanfaatan media digital dapat menjadi akses alternative untuk menyampaikan aspirasi dan kepentingan petani yang sering kali terdapat gap dan menjadi pemicu konflik yang melibatkan petani dengan pemerintah. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk menguatkan literasi digital pada anggota Serikat Petani Indonesia (SPI) Kota Bogor sebagai upaya memperkuat partisipasi publik petani. Metode yang digunakan adalah pendekatan partisipatif melalui penyampaian materi secara interaktif, diskusi partisipatif, dan refleksi bersama. Sasaran kegiatan adalah anggota SPI Kota Bogor yang berjumlah 17 orang. Hasil kegiatan menunjukan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai pentingnya literasi digital, khususnya untuk memanfaatkan ruang digital sebagai sarana komunikasi publik dan penyampaian aspirasi. Selain itu, kegiatan ini mengidentifikasi kebutuhan tindak lanjut berupa penguatan kapasitas pengelolaan media campaign untuk anggota serikat. Secara garis besar, kegiatan pengabdian ini berkontribusi dalam penguatan kapasitas partisipasi publik petani melalui pendekatan literasi digital untuk membangun organisasi petani yang kontekstual dan berkelanjutan.
Institutionalization of Indonesia's Dark Social Movement in the Campaign Against the 2025 TNI Law: Dynamics and Strategies of Digital Resistance Tsalitsa Haura Layyina; Nurain; Cindy; Aniqotul Ummah; Teddy Chrisprimanata Putra
ARRUS Journal of Social Sciences and Humanities Vol. 5 No. 6 (2025)
Publisher : PT ARRUS Intelektual Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35877/soshum4516

Abstract

This research presents analysis of the Indonesian Dark Social Movement which was institutionalized as a digital resistance to the 2025 TNI Bill considered to jeopardize civilian supremacy and democratic principles. Initially, the movement was formed by public dissatisfaction with the military's growing role in the civilian sector and the opaque legislative process, then it evolved into a digital movement with a common identity, communication strategies, and organized cross-platform coordination. Through qualitative approaches via documentation studies and content analysis of a variety of digital materials, the research draws a map of the dynamics of digital resource mobilization, narrative formation, and coordination that characterize the movement's institutionalization process. The results indicate that Indonesia Gelap was able to convert sporadic actions into a structured movement through symbolic consistency, internal division of roles, strategic use of digital platforms, and partnering with civil society networks. Nonetheless, this evolution faced difficulties in the form of government repression, misinformation, and inconsistencies in digital involvement. This research demonstrates that the digital environment is not only the outlet of people’s grievances but also the place where the adaptive and sustainable movement institutions are formed and this has consequences for social movements' overall strategies in the day of digital democracy.
IDENTITAS, ISU, DAN INTERAKSI: ANALISIS BRANDING POLITIK AKUN INSTAGRAM PRAMONO ANUNG DAN RANO KARNO SELAMA MASA KAMPANYE PILKADA DKI JAKARTA 2024 Teddy Chrisprimanata Putra; Yumiriyah Abdullah
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 5 (2026): 2026 Mei
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i5.868

Abstract

Penggunaan sosial media Instagram dalam kontestasi politik seperti pemilihan kepala daerah menjadi sangat penting untuk memperkenalkan diri kepada calon pemilih, sekaligus membangun citra politik. Bagaimanapun, dua hal tersebut menjadi faktor penting dalam meningkatkan probabilitas keterpilihan pasangan calon dalam kontestasi. Penelitian ini menggunakan tiga indikator utama, yakni identifikasi diri, positioning, dan produk politik sebagai pisau analisis. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis konten langsung, memberi ruang untuk mengeksplorasi setiap postingan yang diunggah Pramono Anung dan Rano Karno dalam membangun citra politiknya. Penelitian ini menunjukkan bahwa strategi yang dilakukan oleh Pramono Anung dan Rano Karno dalam membangun citra politiknya lewat identitas, isu, dan pelbagai interaksi yang tercipta telah berhasil meraih simpati masyarakat DKI Jakarta untuk memilih mereka. Kata kunci: Pilkada DKI Jakarta, Branding Politik, Pramono-Rano
Kebijakan Gerbong Khusus Perempuan dan Ketimpangan Gender dalam Transportasi Publik: Studi Pengguna KRL di Jakarta Farsya Ellysya; Nur Azizah Hikmatulloh; Zafirah Irdina Mulyana; Aniqotul Ummah; Teddy Chrisprimanata Putra
ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Vol. 4 No. 3 (2026): ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora
Publisher : LP3M INSTITUT KH YAZID KARIMULLAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59246/pb5zhr75

Abstract

This study examines the policy of women-only train cars and gender inequality in public transportation, particularly the KRL commuter line in Jakarta. The research is motivated by the continuing issues of safety and comfort experienced by women in their daily mobility within urban public spaces. The study aims to understand women’s experiences as KRL users, identify forms of gender inequality in public transportation, and analyze the implementation of women-only train car policies in everyday practice. This research employs a qualitative approach using semi-structured interviews with KRL users, field observations, and reviews of relevant documents and academic journals. The informants consist of female KRL users as the primary subjects and male users as comparative informants. The findings indicate that women still face issues related to safety concerns, overcrowding, and the risk of sexual harassment while using the KRL. The women-only train car policy is perceived as helping improve passengers’ sense of security; however, it has not fully resolved broader issues of gender inequality in public transportation. The study concludes that more inclusive transportation policies are needed through stronger security systems, better supervision, and the provision of safer public spaces for all users.