Yuliana Dewi Purnama Sari
Universitas Ngudi Waluyo

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Analisis Hukum Mengenai Legitime Portie dan Implikasinya terhadap Keabsahan Surat Wasiat di Indonesia Yuliana Dewi Purnama Sari; Indra Yuliawan
Rampai Jurnal Hukum (RJH) Vol. 3 No. 2 (2024): September
Publisher : Universitas Ngudi Waluyo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35473/rjh.v3i2.3767

Abstract

It is very important to resolve problems that arise as a result of giving an inheritance that violates the rules and requirements as well as the legitime portie of the legitimate heir. By studying how inheritance arrangements must be in accordance with applicable provisions, namely the Civil Code, it is an effort to minimize the occurrence of problems and the rights of other people are not harmed; legal force of will; and the legal impact of wills on legitimate inheritance rights according to the Civil Code. In the Civil Code, Legitime portie is the minimum portion of inheritance that must be given to certain heirs. This provision limits a person's freedom in making a will so that they cannot ignore the rights of the heirs who are entitled to legitimate inheritance. This article aims to analyze the legal position of legitime portie, its influence on the freedom to make a will, and how this arrangement protects the rights of heirs. The method used in this research is a normative juridical method with an approach to law, doctrine and relevant cases. The research results show that the legal portie arrangement aims to maintain a balance between the right to freedom of will and the moral obligation to fulfill the rights of certain heirs.   Abstrak Sangat penting untuk menyelesaikan masalah yang muncul sebagai hasil dari pemberian warisan yang melanggar peraturan dan persyaratan serta legitime portie ahli waris legitimaris. Dengan cara mempelajari bagaimana pengaturan pewarisan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu KUHPerdata merupakan suatu upaya untuk meminimalisir terjadinya permasalahan dan hak orang lain tidak dirugikan; kekuatan hukum surat wasiat; dan dampak hukum surat wasiat pada hak waris legitimaris menurut KUHPerdata. Dalam KUHPerdata, Legitime portie adalah porsi minimum warisan yang wajib diberikan kepada ahli waris tertentu. Ketentuan tersebut memberi batasan kebebasan seseorang dalam membuat surat wasiat sehingga tidak dapat mengabaikan hak para ahli waris yang berhak atas legitime portie. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis bagaiman kedudukan hukum legitime portie, pengaruhnya terhadap kebebasan membuat surat wasiat, serta bagaimana pengaturan tersebut melindungi hak ahli waris. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang, doktrin, dan kasus-kasus relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan legitime portie bertujuan menjaga keseimbangan antara hak kebebasan berwasiat dan kewajiban moral untuk memenuhi hak-hak ahli waris tertentu.
Relevansi Satuan Pendidikan Ramah Anak dengan Safeguarding untuk Pencegahan Tindak Bullying dalam Perspektif UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Yuliana Dewi Purnama Sari; Arista Candra Irawati
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 2: Februari 2026
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v5i2.15013

Abstract

Bullying merupakan bentuk kekerasan terhadap anak yang masih sering terjadi di lingkungan satuan pendidikan. Pemerintah Indonesia mengembangkan kebijakan Satuan Pendidikan Ramah Anak (SRA) sebagai upaya preventif dan sistemik dalam perlindungan anak. Konsep safeguarding berkembang sebagai pendekatan perlindungan anak yang menekankan pencegahan risiko kekerasan melalui kebijakan dan mekanisme institusional. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis relevansi antara Satuan Pendidikan Ramah Anak (SRA) dan safeguarding dalam mencegah tindak bullying dari perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Metode penelitian yang digunakan Metode penelitian yang digunakan adalah normatif–empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kasus di Madrasah Aliyah Darul Ma’arif Pringapus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi SRA dan safeguarding, khususnya perlindungan hokum preventif menurut teori M. Hadjon melalui kegiatan sosialisasi anti-bullying, relevan dengan amanat UU No. 35 Tahun 2014 dan efektif sebagai langkah pencegahan bullying di lingkungan pendidikan.