Armei Rapudin
Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Muhammadiyah Mataram

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

Konsep Kebijakan Kesiapan Pengembangan Kota Baru Berbasis Kawasan Pertambangan di Kecamatan Hu'u - Dompu Fariz Primadi Hirsan; Baiq Harly Widayanti; Sri Rahmi Yunianti; Armei Rapudin
Jurnal Pertambangan dan Lingkungan Vol 7, No 1 (2026): Juni 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jpl.v7i1.39879

Abstract

Pengembangan kawasan pertambangan seringkali memicu pertumbuhan wilayah baru yang tidak terencana, sehingga berpotensi menimbulkan masalah sosial, lingkungan, dan tata ruang. Kecamatan Hu'u di Kabupaten Dompu merupakan salah satu wilayah yang mengalami transformasi spasial signifikan akibat aktivitas pertambangan emas oleh PT Sumbawa Timur Mining yang berkembang pesat sejak tahun 2012. Penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis kesiapan pengembangan kota baru berbasis kawasan pertambangan pada lima aspek utama, yaitu sosial ekonomi, lingkungan, infrastruktur, kelembagaan, dan partisipasi masyarakat; serta (2) merumuskan konsep kebijakan pengembangan kota baru yang adaptif dan berkelanjutan. Metode penelitian mengintegrasikan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan analisis tematik dan penguatan kuantitatif melalui Indeks Kesiapan Pengembangan Kawasan (IKPK) berbasis pembobotan Analytical Hierarchy Process (AHP) dan Weighted Overlay Analysis (WOA). Data diperoleh melalui observasi lapangan, wawancara pemangku kepentingan, dan kajian dokumen sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai IKPK tanpa pembobotan adalah 49,0 (kategori Kurang Siap), sedangkan nilai IKPK-AHP adalah 50,35 (batas bawah kategori Cukup Siap). Kelembagaan menjadi bottleneck utama (skor 40), diikuti oleh aspek lingkungan (skor 45) dan partisipasi masyarakat (skor 45). Berdasarkan simulasi WOA, intervensi kebijakan terintegrasi berpotensi meningkatkan IKPK hingga 66,5. Model kebijakan "Integrated Mining-Based New Town Development Policy" yang mencakup penguatan kelembagaan, pembangunan infrastruktur dasar, pengelolaan lingkungan berkelanjutan, diversifikasi ekonomi lokal, dan partisipasi masyarakat berbasis komunitas direkomendasikan sebagai kerangka strategis bagi Pemerintah Kabupaten Dompu.