Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Madani Legal Review PESHUM
Alayya Rihadatul Aisya
Universitas Tidar
Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Efektivitas Mekanisme Pengawasan Penegakan Pelanggaran Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam Mewujudkan Perlindungan Tenaga Kerja Aqila Fayyaza Ghafur; Astri Nuraina; Alayya Rihadatul Aisya
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 5 No. 2: Februari 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v5i2.15741

Abstract

Penelitian ini mengkaji efektivitas penegakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Indonesia, yang diatur pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Latar belakangnya menyoroti tantangan struktural seperti keterbatasan jumlah pengawas ketenagakerjaan yang jauh dari standar Organisasi Perburuhan Internasional (ILO), serta ketidakefektifan sistem sanksi administratif dan pidana dalam memberi efek jera kepada perusahaan pelanggar, yang sering menyebabkan kecelakaan kerja berulang. Tujuan penelitian adalah mengevaluasi mekanisme pengawasan dan sanksi K3, serta mengidentifikasi hambatan yang menghalangi perlindungan tenaga kerja secara menyeluruh. Metode yang diaplikasikan ialah penelitian hukum normatif melalui studi pustaka, meliputi analisis peraturan perundang-undangan, literatur, maupun doktrin hukum terkait, dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menerangkan bahwa keterbatasan pengawas menyebabkan pengawasan bersifat reaktif dan melemahkan pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), sementara sanksi belum optimal karena inkonsistensi penegakan hukum dan kesadaran perusahaan yang rendah. Kesimpulan ini menekankan pentingnya peningkatan pengawas, supervisi pusat, dan evaluasi sanksi pidana korporasi untuk mewujudkan perlindungan tenaga kerja yang efektif dan berkelanjutan.
Pembatasan Pengajuan Gugatan Kepailitan terhadap Developer Apartemen Pasca SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Alayya Rihadatul Aisya; Frilia Lili Rahmawati; Astri Nuraina; Azzawa Fisarra Sinta
Madani Legal Review Vol. 10 No. 1 (2026): Madani Legal Review
Publisher : FAKULTAS HUKUM UM PAREPARE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31850/malrev.v10i1.4455

Abstract

Perkembangan sektor properti, khususnya apartemen dengan skema pre-project selling, menimbulkan hubungan hukum yang kompleks antara developer dan konsumen sebagai kreditor. Dalam hal wanprestasi, mekanisme kepailitan berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menjadi instrumen perlindungan hukum. Namun, terbitnya SEMA Nomor 3 Tahun 2023 membatasi permohonan pailit terhadap developer apartemen melalui penafsiran pembuktian sederhana. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan dan daya ikat SEMA dalam sistem peraturan perundang-undangan serta kesesuaiannya dengan asas kepastian hukum dan lex superior derogat legi inferiori. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SEMA bersifat internal dan tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan, sehingga tidak dapat membatasi hak kreditor yang dijamin undang-undang. Pembatasan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum apabila tidak diatur pada tingkat undang-undang.
Co-Authors Aqila Fayyaza Ghafur Astri Nuraina Azzawa Fisarra Sinta Frilia Lili Rahmawati