Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.882
P-Index
This Author published in this journals
All Journal SIMBOL : Jurnal Administrasi Publik dan Pemerintahan Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Hakamain: Journal of Sharia and Law Studies Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial
Freddy Harris
Universitas Esa Unggul
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Social Sciences Other

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023: Penelitian Cecilia Darmadi; Freddy Harris
Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Vol. 4 No. 3 (2026): Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Volume 4 Nomor 3 (Januari 202
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jerkin.v4i3.4581

Abstract

This study analyzes the implementation of the Job Creation Law in the employment sector in Indonesia, with an emphasis on employment law policies and efforts to achieve legal certainty in its implementation. The research problem formulation includes: (1) how the Job Creation Law is implemented after the Constitutional Court Decision Number 168/PUU-XXI/2023 from the perspective of implementation and legal protection for related parties; (2) what the obstacles and legal challenges faced in the implementation process, and the legal solutions that can be proposed. The research method applied is normative with a descriptive-qualitative approach, which includes an inventory, interpretation, and evaluation of laws and regulations, legal doctrine, jurisprudence, and related scientific literature, especially Law Number 6 of 2023 concerning Job Creation and the Constitutional Court Decision Number 168/PUU-XXI/2023. Secondary data collection was carried out through literature studies and document analysis, which were then analyzed critically and in depth. The research findings indicate that the implementation of the Job Creation Law in the employment sector requires comprehensive interpretation and evaluation to ensure legal certainty and worker protection. Pasca putusan MK, UU tersebut harus diterapkan secara holistik demi keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan dalam hubungan industrial.
Hak Normatif Pekerja Borongan Penyadap Karet yang Telah Bekerja Puluhan Tahun Pasca Undang-Undang Cipta Kerja 2023 dan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 168/PUU-XXI/2023 Cipta Kerja: Penelitian Eka Ayu Astriastutik; Freddy Harris
Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Vol. 4 No. 3 (2026): Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Volume 4 Nomor 3 (Januari 202
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jerkin.v4i3.5067

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status hukum pekerja borongan di PTPN I Regional 7 Lampung dan pemenuhan hak-hak normatif mereka ditinjau dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 serta peraturan perundang-undangan terkait. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif-yuridis dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan data lapangan berupa wawancara dengan perwakilan serikat buruh (FPSBI-KSN) serta kuesioner pekerja. Hasil dari wawancara akan dirumuskan dengan berdasarkan aturan perundang-undangan dan putusan MK NO. 168/PUU-XXI/2023. Penulis merumuskan permasalahan terkait status perjanjian kerja pekerja borongan dan hak normatifnya pekerja borongan. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi (das sollen) dan realitas (das sein). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan kepastian hak-hak yang seharusnya diterima oleh pekerja sesuai dengan hukum positif. Pekerja borongan di lokasi penelitian telah bekerja selama puluhan tahun dengan perjanjian tidak tertulis pada pekerjaan inti berupa penyadapan karet, namun statusnya tidak dialihkan menjadi karyawan tetap (PKWTT), melainkan dibiarkan dalam ketidakpastian tanpa perjanjian tertulis. Hal ini bertentangan dengan Putusan MK Nomor 168/PUU-XXI/2023 yang membatasi PKWT maksimal 5 tahun. Selain itu, ditemukan pelanggaran hak normatif berupa upah di bawah Upah Minimum Kabupaten (UMK) dan ketiadaan jaminan sosial (BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan).
The Limits of the Administrative Court’s Absolute Jurisdiction Over Election Disputes and Factual Actions Following the enactment of the Government Administration Act Irmanjaya Thaher; Freddy Harris
Hakamain: Journal of Sharia and Law Studies Vol. 3 No. 2 (2024): HAKAMAIN: Journal of Sharia and Law Studies
Publisher : Yayasan Lembaga Studi Makwa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57255/hakamain.v3i2.1775

Abstract

This article examines the absolute jurisdiction of the Administrative Court (PTUN) in adjudicating administrative disputes, focusing on two main dimensions: jurisdiction over Administrative Decisions (KTUN) and jurisdiction over factual acts of government agencies and/or officials (PMH/TF). The study is based on Law No. 5 of 1986 as amended by Law No. 51 of 2009 on Administrative Courts, and is further elaborated through an analysis of two specific cases from 2024: the Jakarta Administrative Court’s dismissal of the PDI Perjuangan’s lawsuit regarding the appointment of Gibran Rakabuming Raka as Vice President, and the PMH case No. 11/G/TF/2024/PTUN.JKT. These two cases provide concrete examples of how the Administrative Court defines and applies the boundaries of its absolute jurisdiction amid the complexity of contemporary public law disputes. This article also analyzes the legal implications of the expansion of the scope of disputes before the Administrative Court following the enactment of Law No. 30 of 2014 on Government Administration.
Klausula Eksonerasi dalam Perjanjian Baku Sebagai Cerminan Ketimpangan Para Pihak dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Secure Parking): Penelitian Prabaswara Alifiya Burhani; Freddy Harris; Rita Alfiana
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Vol. 4 No. 2 (2026): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 4 Nomor 2 June - September
Publisher : PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70292/pchukumsosial.v4i2.489

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan klausula eksonerasi dalam perjanjian baku jasa perparkiran serta mengkaji implikasinya terhadap perlindungan konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa klausula eksonerasi yang membatasi atau mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen, khususnya dalam jasa perparkiran, bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Klausula tersebut juga mencerminkan ketimpangan posisi tawar antara pelaku usaha dan konsumen, sehingga berpotensi merugikan konsumen. Oleh karena itu, klausula eksonerasi dalam perjanjian baku jasa perparkiran dapat dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum. Penelitian ini merekomendasikan perlunya pengawasan yang lebih ketat serta penegakan hukum yang efektif untuk menjamin perlindungan konsumen.
Perlindungan Konsumen dalam Click Wrap Agreement sebagai Perjanjian Baku pada Platform Tokopedia ditinjau dari Asas Kesetaraan Kontraktual Nurliza Try Rahayu; Freddy Harris; Rita Alfiana
Jurnal Administrasi Publik dan Pemerintahan Vol. 5 No. 2 (2026): Vol. 5 No. 2 (2026): SIMBOL : Jurnal Administrasi Publik dan Pemerintahan
Publisher : LPPM STISIP IMAM BONJOL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55850/simbol.v5i2.467

Abstract

This study discusses the legal status of the click wrap agreement as a standard agreement on the Tokopedia platform and consumer protection in its use from the perspective of the principle of contractual equality. This study aims to analyze the legal status of the click wrap agreement based on Article 1320 and Article 1338 of the Civil Code and Article 18 paragraph (1) of the Electronic Information and Transactions Law, and examine consumer protection from the perspective of the principle of contractual equality. The research method used is normative legal research with a statutory approach and a conceptual approach through a literature study of primary, secondary, and tertiary legal materials. The results of the study indicate that the click wrap agreement on the Tokopedia platform meets the requirements for a valid agreement and has the power to bind as an electronic contract. However, its standard nature causes consumers to not have an equal role in determining the substance of the agreement. Therefore, the existence of the Consumer Protection Law is an important instrument to guarantee the protection of consumer rights and encourage the realization of balance in contractual relations in electronic transactions.
Co-Authors Alfiana, Rita Cecilia Darmadi Eka Ayu Astriastutik Irmanjaya Thaher Nurliza Try Rahayu Prabaswara Alifiya Burhani