Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.497
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Lex Jurnalica (Ilmu Hukum) Jurnal Pengabdian Masyarakat AbdiMas Arus Jurnal Sosial dan Humaniora
Alfiana, Rita
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 9 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

 1 
ASPEK HUKUM KORPORASI TERHADAP UMKM DALAM PEMBERDAYAAN UMKM DI ERA INDUSTRI 4.0 PADA UMKM BINAAN KECAMATAN CIATER SUBANG JAWA BARAT Susetio, Wasis; Alfiana, Rita; Taher, Irman Jaya; Azis, Rizka Amelia; Muliawan, Anatomi; Feriza, Gousta; Hayati, Nur
Jurnal Pengabdian Masyarakat AbdiMas Vol 8, No 03 (2022): Jurnal Pengabdian Masyarakat Abdimas
Publisher : Universitas Esa Unggul

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/abd.v8i03.5207

Abstract

Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat ini diawali dengan adanya permintaan dari mitra (Kecamatan Ciater Subang Jawa Barat) untuk dapat dilaksanakannya kegiatan penyuluhan hukum terkait aspek hukum korporasi terhadap UMKM khusunya mengenai perizinan dan legalitas badan usaha. Keadaan Pandemik ternyata tidak menghalangi perkembangan perekonomian, dari hari ke hari perekonomian semakin meningkat. Walapun banyak kegiatan usaha yang terdampak, namun roda perekonomian terus berputar. Dengan perkembangan perekonomian tersebut sudah tentu badan usaha juga memerlukan daftar perusahaan yang legal, mengingat masih banyaknya badan usaha yang belum memiliki izin usaha atau legalitas. Daftar perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan undang-undang dan atau peraturan-peraturan pelaksanaannya yang memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang dari kantor pendaftaran perusahaan. Tujuan pengabdian ini lebih menitik beratkan kepada pelaku UMKM binaan Kecamatan Ciater Subang Jawa Barat yang belum memiliki izin usaha secara resmi sehingga pelaku usaha tersebut dapat mengetahui cara melegalkan usahanya. Metode yang digunakan dalam pengabdian kepada masyarakat ini yaitu dengan metode pemaparan materi, penyuluhan hukum, kemudian diakhiri dengan diskusi dan tanya jawab. Waktu pelaksanaan kegiatan ini yaitu tanggal 04-05 Desember 2021dan diselenggarakan di Aula lembah Sarimas Subang, Jawa Barat. Kata Kunci : Badan usaha, Perizinan, UMKM.
PENYULUHAN HAK DAN KEWAJIBAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI SMP TUNAS HARAPAN NUSANTARA BEKASI Sekti, Binastya Anggara; Lisasih, Nin Yasmine; Erzed, Nixon; Wahyudi, Endik; Rahmahani, Adhining Prabawati; Ahmad, Ahluddin Saiful; Wasahua, Idris; Antara, Nyoman Putra; Harris, Freddy; Alfiana, Rita; Fitria, Annisa
Jurnal Pengabdian Masyarakat AbdiMas Vol 11, No 01 (2024): Jurnal Pengabdian Masyarakat Abdimas
Publisher : Universitas Esa Unggul

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/abd.v11i01.8356

Abstract

Penyuluhan hak dan kewajiban anak adalah upaya edukatif yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran anak-anak mengenai hak-hak mereka dan tanggung jawab yang harus mereka patuhi dalam masyarakat. Program ini penting untuk memastikan bahwa anak-anak memahami perlindungan hukum yang tersedia bagi mereka serta kewajiban yang harus dipenuhi untuk mendukung tatanan sosial yang harmonis. Pengabdian masyarakat ini bermaksud untuk memberikan pendidikan mengenai hak dan tanggung jawab anak yang berhadapan dengan hukum. Anak-anak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana seringkali tidak paham akan hak mereka serta kewajiban yang harus ditaati. Penyuluhan ini dirancang agar meningkatkan tingkat pengetahuan dan pemahaman mereka tentang hal ini, untuk memastikan adanya perlindungan hukum yang lebih baik bagi anak-anak. Beberapa metode digunakan dalam penyuluhan ini antara lain presentasi, diskusi interaktif, dan studi kasus yang relevan. Hasil dari penyuluhan menunjukkan bahwa ada peningkatan besar pada pemahaman anak-anak tentang hak-hak dan tugas-tugas ketika mereka dipertemukan dengan hukum. Juga, penelitian ini menekankan tentang pentingnya peran orang tua, guru, dan otoritas dalam membantu anak sepanjang proses hukumnya. Diharapkan jika hasil dari pengajaran ini dapat dijadikan sebagai panduan bagi acara-acara serupa di masa depan untuk menciptakan sistem peradilan yang adil dan efisien bagi anak-anak.
PENYULUHAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT SEKITAR KAMPUS MENGENAI TUGAS DAN FUNGSI LEMBAGA KONSULTASI BANTUAN HUKUM UNIVERSITAS ESA UNGGUL Judge, Zulfikar; Triningsih, Anna; Subiyanto, Achmad Edi; Taher, Irmanjaya; Widarto, Joko; Siswanto, Ade Hari; Suprajogi, Agus; Muliawan, Anatomi; Ernawati, Ernawati; Nazah, Farida Nurun; Olivia, Fitria; Feriza, Gousta; Arianto, Henry; Kurniawan, I Gede Hartadi; Menwih, Menwih; Alfiana, Rita; Slamet, Sri Redjeki
Jurnal Pengabdian Masyarakat AbdiMas Vol 10, No 03 (2024): Jurnal Pengabdian Masyarakat Abdimas
Publisher : Universitas Esa Unggul

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/abd.v10i3.7350

Abstract

AbstractNot all people have access to good legal protection, especially underprivileged people. The law feels sharp downwards but blunt upwards. Therefore, LKBH Esa Unggul collaborates with the Faculty of Law, Esa Unggul University to provide Community Service in the form of counseling and socialization of LKBH Esa Unggul activities with the aim of many communities around the campus benefiting from the existence of LKBH Esa Unggul. The implementation of Community Service carried out by LKBH Esa Unggul University is carried out locally using the counseling method. Esa Unggul University LKBH in collaboration with the Esa Unggul University Faculty of Law invited the community around the Esa Unggul University campus and also the Esa Unggul University Academic Community. After this outreach activity, the community around the campus and related stakeholders understood the role and function of the Esa Unggul University Legal Aid and Consultation Institute. Keywords: Community, duties and functions, Legal Assistance and Consultation Institute AbstrakTidak semua masyarakat mendapatkan akses perlindungan hukum yang baik, khususnya masyarakat kurang mampu. Hukum terasa tajam kebawah namun tumpul keatas. Oleh karena itu LKBH Esa Unggul bekerajasama dengan Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul mengadakan Pengabdian Kepada Masyarakat yang berupa penyuluhan dan sosialisasi kegiatan LKBH Esa Unggul dengan tujuan banyak masyarakat sekitar kampus mendapatkan manfaat dari adanya LKBH Esa Unggul. Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh LKBH Universitas Esa Unggul dilakukan di lingkup lokal dengan metode penyuluhan. LKBH Universitas Esa Unggul yang bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul mengundang masyarakat di sekitar kampus Universitas Esa Unggul dan juga Civitas Akademi Universitas Esa Unggul. Setelah kegiatan penyuluhan ini masyarakat di sekitar kampus, para stakeholders terkait memahami tentang peran dan fungsi Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Esa Unggul. Kata kunci: Masyarakat, tugas dan fungsi, Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum
PENYULUHAN HUKUM TENTANG PERMASALAHAN DAN PENCEGAHAN SENGKETA KEPEMILIKAN TANAH DI DESA TAMANSARI KABUPATEN BOGOR Widiatno, Men Wih; Susetio, Wasis; Judge, Zulfikar; Triningsih, Anna; Bertha, Anna; Saragih, Horadin; Taher, Irmanjaya; Widarto, Joko; Siswanto, Ade Hari; Suprajogi, Agus; Muliawan, Anatomi; Hikmawati, Elok; Rahmadani, Adhining Prabawati; Nazah, Farida Nurun; Olivia, Fitria; Citra, Lana Fadila; Feriza, Gousta; Arianto, Henry; Kurniawan, I Gede Hartadi; Alfiana, Rita; Slamet, Sri Redjeki; Azis, Riska Amelia; Nurhayani, Nurhayani; Wardhani, Sri Pramudya
Jurnal Pengabdian Masyarakat AbdiMas Vol 11, No 03 (2025): Jurnal Pengabdian Masyarakat Abdimas
Publisher : Universitas Esa Unggul

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/abd.v11i03.8723

Abstract

AbtractLand is an important aspect in people's lives, but there are still many village people who do not know information about the land administration process. Similarly, the community in Tamansari Village, Bogor District, has expressed concerns over the lack of advocacy regarding their land rights. For this reason, legal counseling on problems and prevention of land ownership disputes in Tamansari Village, Bogor District, is essential. This counseling aims to enhance the community’s understanding of their rights to land, the correct procedures for managing land certificates, and the legal avenues available for resolving disputes over land ownership. This community service initiative focuses on providing legal counseling and socialization, centered on the theme of addressing and preventing land ownership conflicts within the Tamansari Village community, Bogor Regency, West Java. Through this initiative, legal counseling serves not only as a preventive measure but also as a tool to empower the community to manage their land assets more wisely and sustainably.. Keywords: problems and prevention,  land ownership disputes, land rights AbsrakPertanahan merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan masyarakat, namun masih banyak masyarakat desa yang belum mengetahui informasi mengenai proses administrasi pertanahan. Sama halnya dengan masyarakat desa Tamansari kabupaten Bogor yang merasakan kurangnya advokasi mengenai pertanahan di wilayah mereka. Untuk itu, penyuluhan hukum tentang pertanahan di desa  Tamansari kabupaten Bogor menjadi sangat penting. Penyuluhan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat mengenai hak-hak mereka atas tanah, prosedur yang benar dalam pengurusan sertifikat, dan bagaimana cara menyelesaikan sengketa tanah secara hukum. kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah dengan melakukan penyuluhan hukum dan sosialisasi dengan mengangkat tema permasalahan dan pencegahan sengketa kepemilikan tanah pada masyarakat desa Tamansari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.  Melalui kegiatan penyuluhan ini, penyuluhan hukum ini tidak hanya menjadi langkah preventif, tetapi juga menjadi sarana pemberdayaan masyarakat agar lebih berdaya dalam mengelola aset tanah mereka secara bijak dan berkelanjutan. Kata Kunci : permasalahan dan pencegahan, sengketa kepemilikan tanah, hak-hak atas tanah
DAMPAK SOSIAL PEMBERIAN HAK MILIK ATAS SATUAN RUMAH SUSUN BAGI WARGA NEGARA ASING PASCA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA Alfiana, Rita; Purwandhani, Ayu
Lex Jurnalica Vol 21, No 3 (2024): LEX JURNALICA
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/lj.v21i3.8731

Abstract

AbstractLand is a component of the earth's surface that plays an important role in supporting people's lives such as cultural, social, economic, political and legal assets that can be used for the prosperity and welfare of the Indonesia nation. The issuance of Law No. 5 of 1960 concerning the Basic Regulations on Agrarian Principles or referred to as the UUPA aims to prosper and prosper the Indonesia nation. The UUPA expressly stipulates that holders of Indonesian citizenship (WNI) are specifically entitled to land with land conditions of Property Rights (HM), Building Rights (HGB), and Business Use Rights (HGU), while Foreign Citizens (WNA) are specifically given only land rights in the form of Use Rights and Lease Rights. The issuance of Law No. 6 of 2023 concerning the Stipulation of Government Regulations in Lieu of Law No. 2 of 2022 concerning Job Creation, the ownership of flats is limited to Indonesia, Indonesia legal entities, Foreign Citizens (WNA) who have permits in accordance with the provisions of applicable laws and regulations and are only granted in Special Economic Zones (SEZs), Industrial Zones, Trade Zones and Free Ports, and other economic areas. Regulations regarding the ownership of flats for Foreign Citizens (WNA) contained in the Basic Agrarian Law (UUPA) and the Job Creation Law, there are indications of overlap in the two laws and regulations. To elaborate on this, in this study, the author uses a normative juridical research method with a statute approach. Keywords: Flats, Foreigners, Ownership AbstrakTanah adalah komponen permukaan bumi yang berperan penting dalam menunjang kehidupan masyarakat sebagai aset budaya, sosial, ekonomi, politik dan hukum yang dapat dimanfaatkan bagi kemakmuran dan kesejahteraan bangsa Indonesia. Diterbitkannya UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria atau disebut dengan UUPA bertujuan untuk kemakmuran dan kesejahteraan bangsa Indonesia. UUPA secara tegas mengatur bahwa pemegang kewarganeraan Indonesia (WNI) secara khusus berhak atas tanah dengan kondisi tanah Hak Milik (HM), Hak Guna Bangunan (HGB), serta Hak Guna Usaha (HGU), sedangkan Warga Negara Asing (WNA) diberikan secara khusus hanya hak atas tanah berupa Hak Pakai dan Hak Menyewa. Diterbitkannya UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, kepemilikan rumah susun dibatasi hanya bagi orang Indonesia, badan hukum Indonesia, Warga Negara Asing (WNA) yang mempunyai izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hanya diberikan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Industri, Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas, dan kawasan ekonomi lain. Peraturan mengenai kepemilikan satuan rumah susun bagi Warga Negara Asing (WNA) yang terdapat dalam Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) dan Undang-Undang Cipta Kerja, terdapat indikasi tumpang tindih dalam kedua peraturan perundang-undangan tersebut. Untuk menguraikan hal tersebut, maka pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach).Kata Kunci: Satuan Rumah Susun, WNA, Kepemilikan
EVALUASI FILOSOFIS DAN ETIS SISTEM PEMASYARAKATAN PADA LAPAS PEREMPUAN & LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LKPA) TANGERANG Judge, Zulfikar; Subiyanto, Achmad Edi; Suprajogi, Agus; Nurhayani, Nurhayani; Siswanto, Ade Hari; Hikmawati, Elok; Aziz, Rizka Amelia; Widarto, Joko; Widiatno, Men Wih; Triningsih, Anna; Susetio, Wasis; Muliawan, Anatomi; Wiraguna, Sidi Ahyar; Feriza, Gousta; Juanda, Juanda; Thaher, Irmanjaya; Alfiana, Rita; Harahap, Pardamean; Kurniawan, I Gede Hartadi; Fitria, Annisa
Jurnal Pengabdian Masyarakat AbdiMas Vol 11, No 5 (2025): Jurnal Pengabdian Masyarakat Abdimas
Publisher : Universitas Esa Unggul

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/abd.v11i5.9522

Abstract

AbstractThis community service activity aimed to critically evaluate the implementation of legal philosophy and professional ethics principles in Indonesia's correctional system, focusing on vulnerable groups (women and children). The study was conducted through site visits to the Tangerang Class II A Women's Correctional Facility and the Special Development Institution for Children (LKPA) Tangerang. Using a combination of direct observation, semi-structured interviews, and document analysis, the study assessed how rehabilitation programs align with restorative justice values and the ethical standards expected of modern correctional institutions. These values include equality of capabilities, the non-degradation principle, and agency recognition. The institutions were evaluated for their gender-responsive and child-centered innovations, such as trauma-informed care, arts-based therapy, adaptive education programs, and family mediation initiatives. However, structural issues like overcrowding, insufficient staff-to-inmate ratios, and infrastructure limitations were found to be significant barriers that hinder the realization of human dignity restoration, as mandated by Article 3 of Law No. 12 of 1995. The paper proposes strategic solutions, including institutional collaborations, programmatic innovations, and systemic reforms, to bridge the gap between normative ideals and the current realities of the correctional system. Ultimately, the findings contribute academic insight to support the advancement of a humane, just, and rehabilitative correctional framework in Indonesia. Keywords: restorative justice, vulnerable groups, human dignity. AbstrakKegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk mengevaluasi secara kritis implementasi prinsip filsafat hukum dan etika profesi dalam sistem pemasyarakatan Indonesia, dengan fokus pada kelompok rentan (perempuan dan anak). Studi dilakukan melalui kunjungan lapangan ke Lapas Perempuan Kelas II A Tangerang dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LKPA) Tangerang. Dengan metode observasi, wawancara, dan analisis dokumen, kegiatan ini menilai kesesuaian program pembinaan dengan nilai-nilai keadilan restoratif. Evaluasi ini berfokus pada tiga pilar utama dalam etika pemasyarakatan modern, yaitu kesetaraan akses rehabilitasi, perlindungan integritas psikologis, dan pengakuan partisipasi aktif warga binaan. Temuan menunjukkan adanya inovasi yang responsif terhadap gender dan usia, termasuk program berbasis potensi lokal, kurikulum edukatif adaptif, serta mediasi keluarga sebagai bagian dari proses restoratif. Meski demikian, keterbatasan struktural seperti kepadatan penghuni, rasio petugas yang rendah, dan minimnya fasilitas fisik menjadi hambatan dalam pencapaian restorasi martabat manusia sebagaimana amanat Pasal 3 UU No. 12 Tahun 1995. Rekomendasi strategis diajukan, antara lain kolaborasi lintas lembaga, pengembangan program non-residensial, serta integrasi pendekatan psikososial dalam pembinaan. Kegiatan ini memberikan kontribusi penting untuk memperkuat sistem pemasyarakatan yang lebih adil dan manusiawi di Indonesia. Kata kunci: keadilan restoratif, kelompok rentan, martabat manusia.
Dampak Hukum terhadap Hak Asuh Anak yang Diasuh Oleh Pihak Keluarga Istri yang Beda Agama Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan : (Analisis Putusan Perkara Nomor; 1676/Pdt.G/2024/Pa.Smg) Muswara, Moli; Alfiana, Rita
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 5 No 2: Agustus (2025)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v5i2.1448

Abstract

Konflik yang terjadi sebelum dan pasca putusan perkara perceraian dan hak asuh anak atau hadhanah dalam putusan Nomor 1676/Pdt.G/2024/PA.Smg adalah masalah hak asuh anak yang diasuh oleh orang tua penggugat yang berbeda agama. Tergugat yang di halang-halangi bertemu dengan anak di rumah orang tua penggugat (Semarang). Adapun yang menjadi landasan dasar hukum dalam perkara Putusan 1676/Pdt.G/2024/PA.Smg adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, SEMA Nomor 1 tahun 2017, Undang- Undang No. 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana hak asuh anak pasca perceraian yang diasuh oleh pihak keluarga istri yang beda agama, bagaimana hak asuh anak pasca perceraian tidak berdasarkan Undang Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.]Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan Undang-undang dan studi kasus. Analisis bahan hukum normatif melibatkan metode deskriptif-analisis dan argumentatif, fokus pada bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian adalah hak asuh anak merupakan hak bersama antara orang tua dan anak dan tidak ada yang boleh membatasi dari pihak ketiga. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan mengenai kewajiban kedua orang tua untuk memelihara dan mendidik anak sebaik mungkin sampai berumur 18 tahun. Tergugat bisa mengajukan gugatan kembali apabila ada pihak ke tiga yang membatasi atau diasuh oleh pihak beda agama. Harus ada pengawasan dari Pengadilan berdasarkan putusan yang menyatakan tidak boleh membatasi untuk bertemu dan berkomunikasi dengan anak sehingga ada pembaharuan hukum yang menyatakan secara tegas tentang bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pihak pengadilan atau instansi terkait.
Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pasca Undang-Undang Data Pribadi Nomor 27 Tahun 2022 : (Studi Kasus BPJS Kesehatan) Alfiana, Rita; Aisyah, Nita Nur
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 5 No 2: Agustus (2025)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v5i2.1542

Abstract

Di dunia digital saat ini, informasi pribadi menjadi suatu yang sanngat bernilai tetapi juga bisa disalahgunakan. Dengan berkembang teknologi yang pesat bisa mengumpulkan, mengelola dan menjual data pribadi. Karena itu privasi menjadi hal yang sangat penting dan harus di perhatikan. Privasi menjadi hal yang penting dan harus diperhatikan. Untuk menghadapi masalah ini Indonesia telah membuat UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), yang merupakan langkah penting untuk menetapkan aturan jelas mengenai pengelolaa data pribadi. Penelitian ini membahas bagaimana UU PDP melindungi data pribadi dengan mempelajari berbagai peraturan, gagasan, dan tulisan terkait hukum. Menunjukan bahwa UU PDP mengadopsi kejujuran tanggung jawab dan pengumpulan data secukupnya. Undang-Undang ini memberikan hak kepada Masyarakat, hak mengetahui data pribadi mereka, bagaimana data tersebut digunakan. Selain itu UU PDP juga menjelaskan tugas yang harus dilakukan n oleh pihak yang mengendalikan dan memproses data serta konsekuensi jika melanggar ketentuan, menggunakan data tanpa izin atau kebocoran data. Meskipun UU PDP penting, Undang-undang ini masih menghadapi beberapa tantangan, kurangnya pemahaman masyarakat. Untuk mengatasi masalah pemerintah, perusahan dan masyarakat perlu bekerja sama menciptakan system yang kuat dan bekelanjutan untuk melindungi data pribadi.
Hak Asuh Anak dalam Hukum Indonesia: Tinjauan Yuridis Serta Dampak Sosial Bagi Anak dan Keluarga Nuraini, Alika; Alfiana, Rita
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 5 No 2: Agustus (2025)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v5i2.1632

Abstract

Hak asuh anak pasca perceraian merupakan isu yang kompleks dan berdampak signifikan, baik secara hukum maupun sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia mengenai hak asuh anak setelah perceraian, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta untuk menganalisis sejauh mana upaya hukum dalam sistem keluarga di Indonesia mampu memberikan perlindungan yang efektif bagi anak dengan mempertimbangkan aspek sosial. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi hukum telah memberikan dasar yang jelas mengenai hak asuh anak, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal perlindungan psikologis dan sosial anak. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan hukum yang lebih holistik dengan mengintegrasikan pertimbangan sosial dalam proses penetapan hak asuh, guna memastikan kepentingan terbaik bagi anak tetap menjadi prioritas utama.
Co-Authors Achmad Edi Subiyanto Ade Hari Siswanto Ahmad, Ahluddin Saiful Aisyah, Nita Nur Anatomi Muliawan Anna Triningsih, Anna Annisa Fitria Antara, Nyoman Putra Azis, Riska Amelia Azis, Rizka Amelia Aziz, Rizka Amelia Bertha, Anna Binastya Anggara Sekti Citra, Lana Fadila Ernawati Ernawati Feriza, Gousta Fitria Olivia Freddy Harris, Freddy Harahap, Pardamean Henry Arianto Hikmawati, Elok Horadin Saragih I Gede Hartadi Kurniawan Irmanjaya Thaher Juanda Juanda Lisasih, Nin Yasmine Menwih, Menwih Muswara, Moli Nazah, Farida Nurun Nixon Erzed Nur Hayati Nuraini, Alika Nurhayani nurhayani Purwandhani, Ayu Rahmadani, Adhining Prabawati Rahmahani, Adhining Prabawati Sri Redjeki Slamet Suprajogi, Agus Wahyudi, Endik Wardhani, Sri Pramudya Wasahua, Idris Wasis Susetio Widiatno, Men Wih Wiraguna, Sidi Ahyar Zulfikar Judge