Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Diponegoro Law Journal
Nabitatus Sa'adah
Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
PENGAWASAN TERHADAP ROKOK ILEGAL DI WILAYAH KERJA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA CUKAI TMPA SEMARANG Fatra Algheno Akbar; Budi Ispriyarso; Nabitatus Sa'adah
Diponegoro Law Journal Vol 14, No 4 (2025): Volume 14 Nomor 4, Tahun 2025
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2025.53371

Abstract

Indonesia memerlukan dana pembangunan yang salah satunya bersumber dari penerimaan cukai. Cukai dikenakan pada barang tertentu yang konsumsinya perlu diawasi, seperti rokok. Namun, maraknya peredaran rokok ilegal merugikan negara karena beredar tanpa membayar bea masuk, cukai, maupun PPN, serta tidak mematuhi ketentuan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yaitu meneliti kondisi nyata di masyarakat untuk menemukan fakta, kemudian menganalisis permasalahan secara sistematis dan menyeluruh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peredaran rokok ilegal di wilayah kerja KPPBC TMPA Semarang terjadi karena daerah ini menjadi jalur utama distribusi dari wilayah timur ke barat Pulau Jawa, meskipun bukan wilayah penghasil maupun pasar utama. Upaya pengawasan dilakukan melalui kerja sama antarinstansi, operasi bersama, pengembangan intelijen, serta penggunaan teknologi cyber crawling. Selain itu, pemerintah menerapkan sanksi hukum bagi produsen dan pengedar sesuai Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai.  
Analisis Hak Pekerja Yang Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja Karena Usia Pensiun (Studi Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Smg) Noval Maulana Rosyadi; Nabitatus Sa'adah; Suhartoyo Suhartoyo
Diponegoro Law Journal Vol 14, No 4 (2025): Volume 14 Nomor 4, Tahun 2025
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2025.53519

Abstract

Indonesia sebagai negara welfare state menjamin perlindungan pekerja, termasuk hak akibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena pensiun. Penelitian ini bertujuan menjelaskan pengaturan hak pekerja pensiun, menganalisis praktik penolakan PHK karena usia pensiun, serta meninjau Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Smg. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis melalui kajian peraturan, putusan pengadilan, serta wawancara pendukung. Hasil penelitian menunjukkan adanya pergeseran pengaturan hak pensiun dari undang-undang ke peraturan pemerintah yang melemahkan perlindungan normatif. Putusan pengadilan menegaskan kewajiban pemberi kerja membayar pesangon, penghargaan masa kerja, dan penggantian hak, namun praktik di lapangan masih mencerminkan lemahnya kesadaran hukum pemberi kerja serta ketidakpastian prosedural. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan antara norma hukum dan implementasi, sehingga berpotensi merugikan pekerja pensiun. Diperlukan penguatan regulasi dan pengawasan ketenagakerjaan untuk menjamin keseimbangan kepentingan pekerja dan pemberi kerja
TINJAUAN PEMENUHAN HAK PEKERJA DALAM KASUS PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DI PT. SURYA MADISTRINDO (STUDI PUTUSAN PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL NOMOR 10/PDT.SUS-PHI/2023/PN.SMG) Carissa Maharani; Sonhaji Sonhaji; Nabitatus Sa'adah
Diponegoro Law Journal Vol 14, No 2 (2025): Volume 14 Nomor 2, Tahun 2025
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2025.49447

Abstract

Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) masih sering ditemukan, salah satu penyebabnya karena tidak terpenuhinya hak-hak pekerja yang terkena PHK, seperti yang terjadi pada kasus dalam Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Smg. Permasalahan yang diteliti adalah bagaimana kebijakan PHK dan pemenuhan hak pekerja di PT. Surya Madistrindo ditinjau dari peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, serta bagaimana putusan hakim dalam kasus tersebut jika dikaitkan dengan pemenuhan kepentingan kedua belah pihak yang bersengketa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan PHK dan pemenuhan hak Penggugat oleh Tergugat tidak sesuai dengan ketentuan dalam peraturan ketenagakerjaan yang berlaku. Putusan hakim dalam kasus ini sudah sesuai dengan perundang-undangan ketenagakerjaan, khususnya terkait pemenuhan hak Penggugat atas PHK berupa Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, dan Uang Penggantian Hak. Putusan tersebut dapat dikatakan telah mengakomodasi kepentingan masing-masing pihak yang berperkara dengan penggunaan dasar hukum yang tepat sebagai dasar putusannya
Co-Authors Budi Ispriyarso Carissa Maharani Fatra Algheno Akbar Noval Maulana Rosyadi Sonhaji Sonhaji Suhartoyo Suhartoyo