Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Diponegoro Law Journal
Pujiyono Pujiyono
Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERBUATAN CABUL YANG DILAKUKAN OLEH SESAMA JENIS DALAM HUKUM PIDANA DI INDONESIA (STUDI PUTUSAN NOMOR 166/PID.B/2018/PN/DPK) Denita Salsabila Gunawan; Pujiyono Pujiyono; Rahmi Dwi Sutanti
Diponegoro Law Journal Vol 14, No 3 (2025): Volume 14 Nomor 3, Tahun 2025
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2025.52102

Abstract

Hukum pidana di Indonesia merupakan hukum yang bersifat mengikat dan memaksa serta memiliki nilai norma yang berlaku di Indonesia sesuai dengan kehidupan masyarakatnya. Eksistensi gay dalam kehidupan masyarakat Indonesia sudah termasuk dalam penyimpangan seksual. Bahkan melakukan perbuatan yang melanggar peraturan salah satunya pencabulan. Pornografi di Indonesia masih sulit untuk ditangani karena luasnya perkembangan internet dan teknologi. Pada kasus Nomor 166/Pid.B/2020/PN/Dpk merupakan kasus perbuatan cabul yang dilakukan oleh sesama jenis dipublik dan diunggah pada platform twitter untuk tujuan komersil. Penelitian Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim pada putusan dan kesesuaian penerapan hukum. pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Simpulan dari penelitian ini para terdakwa diputus dengan pasal Pasal 29 jo pasal 4 ayat (1) UU RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Jo Pasal 5 (1) ke-1 KUHP  dan telah sesuai dengan penerapan hukum menurut hukum pidana di Indonesia.
PELAKSANAAN PEMULIHAN ASET HASIL KORUPSI OLEH KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA BERDASARKAN PERJA NOMOR 7 TAHUN 2020 Andi Muhammad Yusuf Emilwan; Pujiyono Pujiyono; Rahmi Dwi Sutanti
Diponegoro Law Journal Vol 14, No 4 (2025): Volume 14 Nomor 4, Tahun 2025
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2025.53918

Abstract

Kejahatan luar biasa seperti korupsi tak hanya merugikan keuangan negara. Oleh karena itu, pemulihan aset merupakan metode penegakan hukum yang penting untuk mengembalikan kerugian negara. Penelitian ini mengkaji implementasi Peraturan Jaksa Agung (PERJA) Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemulihan Aset oleh Kejaksaan Agung RI. Menggunakan metode yuridis-empiris, penelitian ini melibatkan wawancara dan data Badan Pemulihan Aset sebagai data primer. Hasilnya, implementasi Perja telah sesuai, namun belum optimal. Terdapat berbagai hambatan di setiap tahapan, sehingga terjadi ketimpangan antara aset yang dilacak dan yang berhasil dipulihkan.Untuk mengoptimalkan pemulihan aset, Kejaksaan perlu meningkatkan koordinasi dan sinergi antarlembaga, memperkuat sumber daya manusia dan sarana prasarana, memanfaatkan teknologi, dan melakukan sinkronisasi regulasi terkait
ANALISIS HUKUM PENJATUHAN PIDANA DIBAWAH MINIMUM KHUSUS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 13/PID.SUS/2022/PNKDS) Marcello Hanif; Pujiyono Pujiyono; Rahmi Sutanti
Diponegoro Law Journal Vol 14, No 3 (2025): Volume 14 Nomor 3, Tahun 2025
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2025.51570

Abstract

Analisis hukum penjatuhan pidana dibawah minimum khusus terhadap pelaku tindak pidana narkotika menggunakan studi kasus Putusan Nomor 13/PID.SUS/2022/PN.KDS. Hakim ketika memberikan keputusan hukuman tidak diperbolehkan untuk menjatuhkan hukuman di atas batas ancaman maksimum atau di bawah batas ancaman minimum. Undang-Undang Narkotika sebagai norma khusus jelas ditetapkan untuk tujuan tertentu. Terdapat peningkatan hukuman, baik dalam bentuk hukuman minimum khusus maupun maksimum khusus. Namun, prinsip penemuan hukum yang dipakai juga harus sesuai dengan topik yang dibahas. Tentu saja, para hakim menghadapi masalah serupa mengenai konflik antara prinsip kepastian hukum dan prinsip keadilan saat memberikan hukuman di bawah batas minimum khusus
Co-Authors Andi Muhammad Yusuf Emilwan Denita Salsabila Gunawan Marcello Hanif Rahmi Dwi Sutanti Rahmi Sutanti