Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal POLITICA: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam Jurnal Cendekia Ilmiah
Yuliana Setiadi
Universitas Jayabaya, Indonesia
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Tanggung Jawab Notaris terhadap Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang Didasarkan pada Risalah Rapat Palsu Rohidah Rohidah; Putra Hutomo; Yuliana Setiadi
Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam Vol. 12 No. 2 (2025): POLITICA: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam
Publisher : Prodi Tata Negara (Siyasah) IAIN Langsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32505/politica.v12i2.13182

Abstract

The Deed of Statement of Decisions of the General Meeting of Shareholders constitutes an authentic deed with perfect evidentiary value as regulated in Article 1868 of the Civil Code. In practice, there are still cases where a Deed of Statement of Decisions of the General Meeting of Shareholders is drawn up based on meeting minutes containing false information, which gives rise to legal problems concerning the legal consequences of the deed and the liability of the notary as a public official. This study aims to analyze the legal consequences of a Deed of Statement of Decisions of the General Meeting of Shareholders made on the basis of meeting minutes containing false information, as well as the forms of notarial liability arising from the preparation of such a deed. This research employs a normative legal research method using statutory and case approaches. The data used consist of secondary data in the form of laws and regulations, legal doctrines, and court decisions. The analysis is conducted using the theory of legal consequences and the theory of legal liability. The results of the study indicate that a Deed of Statement of Decisions of the General Meeting of Shareholders made on the basis of falsified meeting minutes remains valid as an authentic deed as long as it has not been annulled by a final and binding court decision. However, if it is proven to contain false information, the deed may be annulled and give rise to civil, criminal, administrative, and ethical liability for the notary. This study emphasizes the importance of the principle of prudence for notaries in examining meeting minutes and shareholder attendance lists in order to ensure legal certainty.
Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Pembeli Terkait Pemalsuan Sertipikat oleh Pihak Penjual dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Dhede Aisya Alhodri; Anriz N. Halim; Yuliana Setiadi
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 3: April 2026
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/j-ceki.v5i3.16244

Abstract

Pihak penjual dan pihak pembeli dalam perjanjian pengikatan jual beli memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Namun, fenomena yang terjadi terdapat perjanjian pengikatan jual beli yang dilakukan dengan menggunakan sertipikat palsu oleh pihak penjual. Sehingga menimbulkan kerugian dan ketidakpastian hukum bagi pihak pembeli terhadap objek tanah yang diperjanjikan. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana akibat hukum pemalsuan sertipikat oleh pihak penjual dalam akta perjanjian pengikatan jual beli dan bagaimana perlindungan hukum terhadap pihak pembeli terkait pemalsuan sertipikat dalam akta perjanjian pengikatan jual beli Teori yang digunakan dalam penelitian ini, Teori Akibat Hukum menurut R. Soeroso dan Teori Perlindungan Hukum menurut Satjipto Rahardjo. Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum kepustakaan atau data sekunder dengan sumber bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Adapun pendekatan penelitian yang dipergunakan, yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan analitis, pendekatan konseptual dan teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara mengidentifikasikan dan menginventarisasikan aturan hukum positif, literatur buku, jurnal dan sumber bahan hukum lainnya. Untuk teknik analisa bahan hukum dilakukan dengan penafsian hukum (interprestasi),yaitu penafsiran gramatikal, penafsiran sistematis dan metode konstruksi hukum, yaitu konstruksi analogi dan konstruksi penghalusan hukum. Dari hasil penelitian dapat diperoleh Pemalsuan sertipikat oleh pihak penjual dalam Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli menimbulkan akibat hukum berupa pertanggungjawaban pidana karena memenuhi unsur tindak pidana pemalsuan surat, sehingga menghapus perlindungan hukum terhadap perbuatan hukum yang dilakukan. Perlindungan hukum bagi pihak pembeli diwujudkan melalui penegakan hukum pidana terhadap penjual sebagai pelaku, guna melindungi hak pembeli yang dirugikan, memberikan keadilan, serta mencegah terulangnya praktik pemalsuan sertipikat.
Pertanggungjawaban Kantor Pertanahan Terhadap Kesalahan Letak Objek pada Sertipikat Tanah Devi Aryati; Wira Franciska; Yuliana Setiadi
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 3: April 2026
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/j-ceki.v5i3.16245

Abstract

Pertanggungjawaban Kantor Pertanahan terhadap kesalahan letak objek pada sertipikat tanah merupakan isu penting dalam rangka mewujudkan kepastian dan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah. Namun, Kesalahan letak objek dalam sertipikat tanah sering terjadi dilapangan. Aadapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana prosedur pembuatan pensertipikatan oleh Kantor Pertanahan terkait kesalahan peletakan objek tanah? dan bagaimana pertanggungjawaban Kantor Pertanahan terkait kesalahan peletakan objek tanah pada sertipikat? Teori yang digunakan dalam penelitian ini, Teori Pendaftaran Tanah menurut Urip Santoso, dan Teori Tanggungjawab menurut Sudikno Mertokusumo. Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum kepustakaan atau data sekunder dengan sumber bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Adapun pendekatan penelitian yang dipergunakan, yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan analitis, pendekatan konseptual dan teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara mengidentifikasikan dan menginventarisasikan aturan hukum positif, literatur buku, jurnal dan sumber bahan hukum lainnya. Untuk teknik analisa bahan hukum dilakukan dengan penafsian hukum (interprestasi),yaitu penafsiran gramatikal, penafsiran sistematis dan metode konstruksi hukum, yaitu konstruksi analogi dan konstruksi penghalusan hukum. Dari hasil penelitian dapat diperoleh bahwa kesalahan letak objek pada sertipikat tanah merupakan bentuk cacat administrasi dalam pelaksanaan pendaftaran tanah yang seharusnya menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi pemegang hak. Kantor Pertanahan sebagai lembaga yang berwenang memiliki kewajiban hukum untuk bertanggung jawab atas cacat administrasi tersebut melalui perbaikan data pendaftaran tanah atau tindakan korektif lainnya. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan pertanggungjawaban tersebut belum dilakukan secara konsisten, sehingga berpotensi menimbulkan kerugian hukum, sengketa pertanahan, dan berkurangnya kepastian hukum bagi masyarakat.
Co-Authors Anriz N. Halim Devi Aryati Dhede Aisya Alhodri Putra Hutomo Rohidah Rohidah Wira Franciska