Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Science and Education Journal Jurnal Akademik Pengabdian Masyarakat Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum
Selviana Afriza
Universitas Pamulang
Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Industrial & Manufacturing Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
PENYULUHAN HUKUM TENTANG PELECEHAN VERBAL DAN NON VERBAL SERTA JERAT PIDANANYA TERHADAP PERGAULAN SISWA Reno Anugrah Pratama; Iman Aditia; Muhammad Fahrudin; Selviana Afriza; Siti Selmi Fauziah
JURNAL AKADEMIK PENGABDIAN MASYARAKAT Vol. 4 No. 3 (2026): Mei
Publisher : CV. KAMPUS AKADEMIK PUBLISING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61722/japm.v4i3.10180

Abstract

Pelecehan seksual di lingkungan pelajar masih sering terjadi dan kerap dipahami secara sempit hanya sebagai tindakan fisik. Padahal, pelecehan seksual juga dapat terjadi dalam bentuk verbal maupun nonverbal yang berdampak negatif terhadap korban serta lingkungan sekolah. Kurangnya pemahaman mengenai batasan pergaulan serta minimnya edukasi hukum menjadi faktor yang mendorong munculnya perilaku tersebut. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum siswa mengenai bentuk-bentuk pelecehan seksual serta konsekuensi hukumnya. Kegiatan dilaksanakan melalui penyuluhan hukum kepada siswa Madrasah Aliyah Darul Irfan Kota Serang dengan menggunakan metode edukatif dan partisipatif, yang meliputi penyampaian materi, diskusi interaktif, serta studi kasus. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa sebelum penyuluhan sebagian besar siswa masih memahami pelecehan seksual secara terbatas. Setelah kegiatan berlangsung, terjadi peningkatan pemahaman siswa mengenai bentuk-bentuk pelecehan seksual, dampaknya terhadap korban, serta ketentuan hukum yang mengaturnya. Dengan demikian, kegiatan penyuluhan hukum dapat menjadi salah satu upaya preventif yang efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum pelajar serta mendorong terciptanya lingkungan sekolah yang aman, sehat, dan saling menghormati.
Efektifitas Badan Pertanahan Nasional Dalam Menyelesaikan Sengketa Pertanahan Atika Ayu Setia Harnum; Selviana Afriza
Science and Education Journal (SICEDU) Vol 5 No 3 (2026): Science and Education Journal 2026
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/sicedu.v5i3.1367

Abstract

Efektivitas adalah sejauh mana hokum itu berlaku dan berfungsi secara nyata dalam masyarakat sesuai dengan tujuan pembentukannya. Jadi hukum dikatakan efektif apabila norma atau aturan hukum tidak hanya tertulis di atas kertas, tetapi benar-benar dipatuhi, dilaksanakan, dan mampu menyelesaikan masalah di masyarakat. Sengketa adalah suatu situasi dimana para pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain. Pada dasarnya sengketa muncul karena adanya lebih dari satu individu atau kelompok yang mempunyai kepentingan terhadap objek yang sama. Pemerintah menyusun suatu peraturan dalam sistem hukum pertanahan nasional yaitu menerbitkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang disebut dengan (UUPA). Penyelesaian sengketa pertanahan juga dapat diselesaikan melalui cara musyawarah, melalui jalur badan peradilan, dan melalui jalur arbitrase dan alternative penyelesaian sengketa. Penelitian ini meneliti terkait apakah Badan Pertanahan sudah efektif dalam menyelesaikan sengketa pertanahan. Permasalahan sengketa pertanahan yang menjadi fokus pada penelitian ini adalah terkait efektivitas Badan Pertanahan Nasional dalam penyelesaian sengketa pertanahan apakah sudah efektiv atau belum , dan Peraturan Perundang-undangan mengenai sengketa pertanahan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Data yang diperoleh untuk penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Dan Peraturan Perundang-undangan mengenai penyelesaian sengketa pertanahan yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternative Penyelesaian Sengketa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tingkat efektivitas Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam penyelesaian sengketa pertanahan di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menelaah penerapan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelesaian sengketa pertanahan, khususnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) serta Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dalam praktik penyelesaian sengketa di lapangan. Penelitian ini membahas efektivitas Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam penyelesaian sengketa pertanahan. Efektivitas hukum dilihat dari sejauh mana aturan hukum, seperti UUPA Tahun 1960 dan UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, diterapkan secara nyata di masyarakat. Sengketa tanah umumnya terjadi karena perbedaan kepentingan terhadap objek yang sama. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris dengan metode kualitatif untuk mengetahui apakah BPN telah menjalankan perannya secara efektif dalam menyelesaikan sengketa pertanahan serta untuk mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya.
Interfaith Marriage in Indonesia: Juridical Dilemmas and a Maqāṣid al-Sharia Reconstruction for the Legal Status of Children Sahrul Hanafi; Selviana Afriza; Angelina Dwi Puspitasari
Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum Vol 4 No 2 (2026): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : PT. Meja Ilmiah Publikasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70308/p13eaj02

Abstract

Interfaith marriage in Indonesia presents a complex juridical dilemma arising from the interaction between religious family-law restrictions, constitutional rights, and population-administration rules. This study analyzes the normative relationship between the Compilation of Islamic Law (KHI) and the 1945 Constitution, examines legal uncertainty in marriage registration and its consequences for children, and formulates a maqāṣid al-sharia-based reconstruction aimed at protecting children’s civil rights. Using normative legal research with statutory, conceptual, case-based, and limited comparative approaches, the study distinguishes the hierarchy and function of the relevant norms and separates current positive law from proposals for reform. The analysis finds no automatic or absolute contradiction between the KHI and the Constitution; restrictions must instead be assessed within the constitutional framework of lawful and proportionate limitations. The principal concern lies in administrative and normative uncertainty that may burden children’s identity, parentage, and other civil rights. A reconstruction grounded in ḥifẓ al-nasl and maṣlaḥah al-ṭifl supports regulatory harmonization, clearer civil-status procedures, institutional reform, and convergence with the best-interests-of-the-child principle. These reforms should protect children without treating administrative registration as an automatic validation of an otherwise invalid marriage.
Co-Authors Angelina Dwi Puspitasari Atika Ayu Setia Harnum Iman Aditia Muhammad Fahrudin Reno Anugrah Pratama Sahrul Hanafi Siti Selmi Fauziah