Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.608
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Mustashfa MAHKAMAH: Jurnal Kajian Hukum Islam IJOIS: Indonesian Journal of Islamic Studies Jurnal Riset Ilmiah Rechtsvinding Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum Edulaw : Journal of Islamic Law and Yurisprudance Fast in Social Sciences Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Pengkajian Penelitian Syariah dan Ilmu Hukum Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah PEPAKEM: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam
Sahrul Hanafi
Universitas Pamulang
Religion Arts Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 17 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 17 Documents
Search

 1   2 
PENETAPAN DISPENSASI NIKAH SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN PERNIKAHAN USIA DINI KARENA KEHAMILAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF MASLAHAT hanafi, sahrul
Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 9, No 2 (2024)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/mahkamah.v9i2.18325

Abstract

Pengadilan agama dapat mengeluarkan dispensasi pernikahan kepada calon pengantin yang berada di bawah usia pernikahan yang sah karena alasan yang memaksa, seperti kehamilan yang tidak terduga. Metodologi kualitatif berdasarkan analisis deskriptif dan penilaian menyeluruh terhadap literatur yang relevan membentuk strategi penelitian penelitian ini. Berikut hasil penelitian tersebut: Berdasarkan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 sampai dengan Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang perubahan usia minimum perkawinan, calon pengantin harus berusia 19 tahun untuk menikah, menurut analisis hukum dari putusan perkara perkawinan. Namun demikian, menurut Pasal 7 (2), dalam keadaan darurat, pasangan tersebut dapat mengajukan permohonan pengabaian ke pengadilan dengan memberikan bukti yang cukup. Yang kedua adalah perlindungan jiwa dan anak-anak melalui dispensasi pernikahan bagi ibu hamil, yang didasarkan pada berkah dzaruriyah dan memastikan hak dan kehormatan anak ditegakkan.
Protection of Personal Data Abuse in Online Lending in Indonesia Hanafi, Sahrul
Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Vol 10, No 2 (2025)
Publisher : UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/jm.v10i2.20386

Abstract

The misuse of personal data in online lending in Indonesia has become an important issue alongside the rapid growth of the digital finance sector. This study aims to analyze personal data protection in the context of online lending, focusing on Law No. 27 of 2022 and POJK No. 22 of 2023. The method used is a normative legal approach with a descriptive-analytical approach, which includes an analysis of legislation and data protection practices in the industry. The research subjects include both regulations and how they are applied in practice. Data collection techniques were conducted through document studies, including analysis of laws, regulations, and related literature. The main theory used is the theory of personal data protection, which emphasizes individual rights and the responsibilities of data controllers. The results of the study show that Law No. 27 of 2022 and POJK No. 22 of 2023 provide a comprehensive legal framework for personal data protection in online lending, with an emphasis on individual rights and the responsibilities of data controllers. Although this legal framework is already strong, there are still challenges in its implementation, so further efforts are needed to ensure effective personal data protection in this sector. The academic contribution of this research is to provide new insights into the effectiveness of regulations in protecting personal data and to encourage discussion on improving data protection implementation in the digital finance sector.Keywords: Personal Data Protection, Online Lending.
The Implementation of Corruption Crime from the Perspective of Tafsir and Hadith Akhmadi, Nurman; Hanafi, Sahrul; Ridwan, Ahmad Hasan
Fast in Social Sciences Vol. 1 No. 5 (2025): December
Publisher : Forum Akademisi dan Dosen Peneliti (FAST)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37640/crp7d484

Abstract

The crime of corruption is an extraordinary crime that has a broad impact on the morality of the nation, social justice, and the sustainability of national development. In the Islamic perspective, corruption is not only seen as a violation of positive law, but also as an act of great sin that contains elements of betrayal of trust and creates social damage (fasad fil-ardh). Therefore, handling corruption is not sufficient through legal instruments alone, but also requires a moral and spiritual approach based on the values of the Qur'an and hadith. This article aims to examine the implementation of corruption crimes in the perspective of tafsir and hadith by examining Qur'anic verses related to the concepts of ghulul (betrayal), risywah (bribery), sariqah (theft), and hirabah (robbery), as well as traditions that condemn similar behavior. This study uses a normative qualitative approach with thematic interpretation (mauḍu'i) and hadith analysis methods to find Islamic universal values in the prevention and eradication of corruption. The results of the study show that the implementation of the crime of corruption in the perspective of tafsir and hadith is a moral and spiritual deviation that is contrary to Islamic teachings. The Qur'an describes corruption through the terms ghulul (embezzlement), risywah (bribery), which will cause fasad fil-ardh (damage), all of which indicate the unauthorized deprivation of other people's rights. QS. Al-Baqarah: 188 prohibits consuming wealth through unlawful means, while the Hadith narrated by Bukhari No. 3196 emphasizes severe punishment for the perpetrators. Corruption is a grave sin that violates the principles of trust and justice, so its eradication must be through strict law enforcement and moral guidance based on the values of the Qur'an and hadith.
Pencegahan Sengketa Tanah Warisan Melalui Pendekatan Hukum Perdata Sahrul Hanafi; Anita Fitria
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 1 No. 2 (2026): Edisi: Februari-April
Publisher : Pustaka Bangsa Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sengketa tanah warisan merupakan permasalahan kronis di masyarakat pedesaan Indonesia, termasuk Desa Pasirpeuteuy, Kabupaten Pandeglang. Permasalahan utama timbul akibat rendahnya literasi hukum masyarakat mengenai mekanisme pewarisan dan prosedur administrasi peralihan hak atas tanah. Penelitian pengabdian ini bertujuan menganalisis efektivitas pendekatan hukum perdata dalam mencegah sengketa tanah warisan melalui peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Metode normatif-empiris dengan Participatory Action Research digunakan melalui penyuluhan hukum, diskusi interaktif, simulasi pembagian waris, dan evaluasi kuesioner. Hasil menunjukkan peningkatan signifikan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya Akta Pembagian Hak Bersama oleh PPAT dan prosedur balik nama sertifikat. Edukasi hukum efektif menjembatani kesenjangan norma hukum dan praktik sosial, mendorong tertib administrasi pertanahan dan keharmonisan sosial desa.
Pemberdayaan Masyarakat Desa Pasirpeuteuy Melalui Edukasi Hukum Waris dan Hibah Sahrul Hanafi; Dewa Sukma Kelana
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 1 No. 2 (2026): Edisi: Februari-April
Publisher : Pustaka Bangsa Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Program Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan literasi hukum masyarakat Desa Pasirpeuteuy terkait ketentuan waris dan hibah dalam hukum perdata Indonesia. Permasalahan utama yang dihadapi adalah masih minimnya pemahaman masyarakat mengenai prosedur peralihan hak atas tanah, yang sering kali hanya mengandalkan kesepakatan lisan sehingga berpotensi menimbulkan sengketa keluarga. Melalui pendekatan partisipatif, kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk penyuluhan hukum, diskusi kelompok, serta simulasi penyusunan dokumen akta autentik. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta secara signifikan mengenai pentingnya akta PPAT, mekanisme pewarisan, serta prosedur hibah sesuai dengan ketentuan KUHPerdata dan PP No. 24 Tahun 1997. Program ini berhasil menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat sekaligus mendorong tertib administrasi pertanahan, sehingga berkontribusi pada pencegahan konflik dan penguatan ketahanan sosial di tingkat desa. Kegiatan ini juga dapat menjadi model pemberdayaan hukum yang dapat diterapkan pada desa-desa lainnya.
UPAYA PEMULIHAN PSIKOLOGIS ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL BERDASARKAN MAQASHID SYARI’AH DI YAYASAN RUMAH AMAN WADAH KREATIF CIREBON Sahrul Hanafi; Edy Setyawan; Samsudin Samsudin
INKLUSIF (JURNAL PENGKAJIAN PENELITIAN SYARIAH DAN ILMU HUKUM) Vol. 9 No. 1 (2024): Juni 2024
Publisher : UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/inklusif.v9i1.17246

Abstract

Kasus kekerasn seksual terhadap anak masih kerap terjadi, tragisnya dalam banyak kasus kekerasan seksual terhadap anak, pelaku paling sering berasal dari lingkungan keluarga atau lingkungan di mana anak tersebut berada (rumah, masyarakat, sekolah, dan lain-lain). Wujud perlindungan dalam Islam termuat dalam konsep Maqashid Syariah yang setidaknya mencakup 5 bentuk perlindungan yakni: hifdz al-din (menjaga agama), hifdz an-nafs (menjaga jiwa), hifdz al-aql (menjaga akal), hifdz an-nasl (menjaga kehormatan/ keluarga) dan hifdz al-mal (menjaga harta). Tujuan penelitian ini adalah pertama untuk mengetahui lebih dalam psikologis anak korban kekerasan seksual pasca ditangani oleh Yayasan Rumah Aman Wadah Kreatif Cirebon. Kedua, Untuk mengkaji lebih upaya penanganan secara psikologis yang dilakukan oleh Yayasan Rumah Aman Wadah Kreatif Cirebon terhadap anak korban kekerasan seksual. Ketiga, Untuk mengkaji lebih dalam perlindungan anak korban kekerasan seksual berdasarkan Maqosid Syari’ah.Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode kualitatif, dimana penelitian ini bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dan memanfaatkan teori sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang dilakukan secara sistematis dan mengambil data di lapangan, seperti mengamati lingkungan dan mengambil data yang dibutuhkan untuk penelitian dalam bentuk wawancara. Pendekatan Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif.Kesimpulan yang dapat diperoleh adalah Pertana bahwa kondisi psikologis anak sebelum dibina oleh yayasan rumah aman anak cenderung stress, pendiam, mengalami perasaan tidak berharga, bahwa dirinya tidak berguna dan menjadi anak yang tidak diinginkan. Kedua, penangan psikologis yayasan rumah aman adalah dengan pendekatan Exposure therapy,dan Cognitive Therapy. Ketiga, kekerasan seksual ditinjau dari sudut pandang Hukum Islam dalam konsep Maqashid Syariah berada pada posisi yang sangat urgen, yakni pada tingkatan derajat dharuriyyah.
UPAYA PEMULIHAN PSIKOLOGIS ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL BERDASARKAN MAQASHID SYARI’AH DI YAYASAN RUMAH AMAN WADAH KREATIF CIREBON Sahrul Hanafi; Edy Setyawan; Samsudin Samsudin
INKLUSIF (JURNAL PENGKAJIAN PENELITIAN SYARIAH DAN ILMU HUKUM) Vol. 9 No. 1 (2024): Juni 2024
Publisher : UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/inklusif.v9i1.17246

Abstract

Kasus kekerasn seksual terhadap anak masih kerap terjadi, tragisnya dalam banyak kasus kekerasan seksual terhadap anak, pelaku paling sering berasal dari lingkungan keluarga atau lingkungan di mana anak tersebut berada (rumah, masyarakat, sekolah, dan lain-lain). Wujud perlindungan dalam Islam termuat dalam konsep Maqashid Syariah yang setidaknya mencakup 5 bentuk perlindungan yakni: hifdz al-din (menjaga agama), hifdz an-nafs (menjaga jiwa), hifdz al-aql (menjaga akal), hifdz an-nasl (menjaga kehormatan/ keluarga) dan hifdz al-mal (menjaga harta). Tujuan penelitian ini adalah pertama untuk mengetahui lebih dalam psikologis anak korban kekerasan seksual pasca ditangani oleh Yayasan Rumah Aman Wadah Kreatif Cirebon. Kedua, Untuk mengkaji lebih upaya penanganan secara psikologis yang dilakukan oleh Yayasan Rumah Aman Wadah Kreatif Cirebon terhadap anak korban kekerasan seksual. Ketiga, Untuk mengkaji lebih dalam perlindungan anak korban kekerasan seksual berdasarkan Maqosid Syari’ah.Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode kualitatif, dimana penelitian ini bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dan memanfaatkan teori sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang dilakukan secara sistematis dan mengambil data di lapangan, seperti mengamati lingkungan dan mengambil data yang dibutuhkan untuk penelitian dalam bentuk wawancara. Pendekatan Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif.Kesimpulan yang dapat diperoleh adalah Pertana bahwa kondisi psikologis anak sebelum dibina oleh yayasan rumah aman anak cenderung stress, pendiam, mengalami perasaan tidak berharga, bahwa dirinya tidak berguna dan menjadi anak yang tidak diinginkan. Kedua, penangan psikologis yayasan rumah aman adalah dengan pendekatan Exposure therapy,dan Cognitive Therapy. Ketiga, kekerasan seksual ditinjau dari sudut pandang Hukum Islam dalam konsep Maqashid Syariah berada pada posisi yang sangat urgen, yakni pada tingkatan derajat dharuriyyah.
Protection of Personal Data Abuse in Online Lending in Indonesia Sahrul Hanafi
Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Vol. 10 No. 2 (2025)
Publisher : UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/jm.v10i2.20386

Abstract

The misuse of personal data in online lending in Indonesia has become an important issue alongside the rapid growth of the digital finance sector. This study aims to analyze personal data protection in the context of online lending, focusing on Law No. 27 of 2022 and POJK No. 22 of 2023. The method used is a normative legal approach with a descriptive-analytical approach, which includes an analysis of legislation and data protection practices in the industry. The research subjects include both regulations and how they are applied in practice. Data collection techniques were conducted through document studies, including analysis of laws, regulations, and related literature. The main theory used is the theory of personal data protection, which emphasizes individual rights and the responsibilities of data controllers. The results of the study show that Law No. 27 of 2022 and POJK No. 22 of 2023 provide a comprehensive legal framework for personal data protection in online lending, with an emphasis on individual rights and the responsibilities of data controllers. Although this legal framework is already strong, there are still challenges in its implementation, so further efforts are needed to ensure effective personal data protection in this sector. The academic contribution of this research is to provide new insights into the effectiveness of regulations in protecting personal data and to encourage discussion on improving data protection implementation in the digital finance sector.Keywords: Personal Data Protection, Online Lending.
Islamic Family Law and International Inheritance: An Analysis of Mixed Marriages from the Perspective of International Civil Law Sahrul Hanafi; Nurman Akhmadi; Siah Khosyi’ah; Ahmad Fathoni
Rechtsvinding Vol. 4 No. 1 (2026)
Publisher : Civiliza Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59525/rechtsvinding.1769

Abstract

Globalization has increased the number of mixed-nationality and interfaith marriages, giving rise to cross-jurisdictional legal complexities, particularly for Muslim parties. This study aims to analyze the application of the principles of Private International Law—namely, lex patriae, lex domicilii, lex loci celebrationis, and lex rei sitae—in the resolution of disputes regarding mixed-nationality marriages and international inheritance. The methodology employed is normative legal research using a comparative law approach and analysis of court decisions. The results of the study indicate that the validity of mixed marriages is determined through a combination of formal requirements based on lex loci celebrationis and substantive requirements subject to lex patriae or lex domicilii, which often conflict with Sharia norms and the public policy of the forum state. In international inheritance, the differences between the faraidh system and Western law lead to fragmentation in dispute resolution, particularly regarding immovable property governed by lex rei sitae. To reduce legal uncertainty, cross-jurisdictional marriage contracts, international wills, mandatory bequests, and asset transfers that comply with the principle of dual compliance are necessary. This study underscores the importance of harmonizing national law, religious law, and human rights
Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Penundaan Perkawinan Karena Faktor Ekonomi Sahrul Hanafi
Edulaw : Journal of Islamic Law and Yurisprudance Vol. 8 No. 1 (2026): Edulaw : Journal of Islamic Law and Yurisprudance
Publisher : Islamic Criminal Law Study Program, Bunga Bangsa Cirebon Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47453/edulaw.v8i1.4130

Abstract

Fenomena penundaan perkawinan akibat faktor ekonomi semakin mengemuka di kalangan pemuda Muslim, menciptakan ketegangan antara anjuran syar’i dan tekanan sosio-ekonomi kontemporer. Penelitian ini bertujuan menganalisis status hukum penundaan perkawinan karena faktor ekonomi menurut hukum Islam, membedakan batasan antara penundaan yang diperbolehkan (jaiz) dan terlarang (makruh/haram), serta mengevaluasi keselarasan praktik tersebut dengan prinsip maqashid al-syari’ah. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif Islam dengan pendekatan kualitatif-deskriptif, mengolah data primer (Al-Qur’an, Hadis, kitab fikih) dan sekunder (fatwa MUI, literatur kontemporer) melalui teknik istimbath, kaidah fikih, dan analisis maqashidi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penundaan perkawinan hukumnya jaiz apabila bersifat sementara, dilandasi kesulitan ekonomi objektif, dan disertai ikhtiar nyata memenuhi nafkah dasar. Namun, status hukum bergeser menjadi makruh jika didorong oleh standar materialistis yang memberatkan, dan haram apabila berpotensi menimbulkan kemudaratan syar’i seperti zina, gangguan psikologis berat, atau pelanggaran hak pasangan. Evaluasi maqashidi menegaskan bahwa perlindungan agama, jiwa, dan keturunan (hifz al-din, al-nafs, al-nasl) memiliki prioritas lebih tinggi daripada perlindungan harta, sehingga penundaan yang mengorbankan unsur daruri demi gengsi sosial tidak proporsional. Penelitian ini merekomendasikan revitalisasi pendidikan pranikah berbasis kesederhanaan, penguatan literasi keuangan syariah di tingkat komunitas, serta kebijakan afirmatif pemerintah untuk memudahkan akses pernikahan tanpa mengabaikan prinsip taysir.
Co-Authors Ahmad Fathoni Akhmad Shodikin Akhmadi, Nurman Anita Fitria Basyarudin Basyarudin Dewa Sukma Kelana Dewa Sukma Kelana Edy Setyawan Idzam Fautanu Nurman Akhmadi Rian Rusmana Ridwan, Ahmad Hasan Saebani, Beni Ahmad Samsudin Samsudin Samsudin, Samsudin Siah Khosyi’ah Siti dea nurindah Sari Tiara Masayu Auliyadina