Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Evaluasi Program Digital Talent Scholarship dalam Meningkatkan Kompetensi Tenaga Kerja Muda di Era Digital Ade Hani Puspa Dewi; Fernanda Firrizqi; Velya Putrica Salsabila; Andrea Maharani; Abdul Rahman
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 6 No 1: April (2026)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v6i1.2052

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas Program Digital Talent Scholarship (DTS) dalam meningkatkan kompetensi tenaga kerja muda di Indonesia pada era digital. Program DTS merupakan salah satu kebijakan strategis pemerintah yang dirancang untuk menjawab tantangan defisit talenta digital nasional melalui penyediaan pelatihan keterampilan digital dasar hingga menengah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur, yang bersumber dari dokumen resmi pemerintah, artikel ilmiah, laporan kebijakan, serta penelitian terdahulu yang relevan dengan pengembangan kompetensi digital. Evaluasi program juga dilakukan dengan menggunakan Model Empat Level Kirkpatrick, yang mencakup reaksi peserta, capaian pembelajaran, perubahan perilaku, dan hasil akhir program. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa Program DTS mampu meningkatkan literasi dan pengetahuan digital dasar peserta, namun efektivitas pelaksanaannya belum optimal pada setiap level evaluasi. Pada level reaksi, peserta belum sepenuhnya memperoleh pengalaman belajar yang memuaskan akibat keterbatasan kualitas penyampaian materi, interaksi instruktur, dan platform pembelajaran daring. Pada level pembelajaran, peningkatan kompetensi terjadi tetapi belum merata karena perbedaan latar belakang kemampuan peserta dan kurikulum yang masih bersifat umum. Pada level perilaku, penerapan keterampilan digital di lingkungan kerja masih terbatas akibat minimnya kesempatan praktik dan pendampingan pascapelatihan. Sementara itu, pada level hasil, dampak program terhadap pemenuhan kebutuhan talenta digital nasional dan peningkatan kualitas tenaga kerja secara makro belum terlihat signifikan. Penelitian ini menemukan bahwa program Digital Talent Scholarship (DTS) harus ditingkatkan dengan meningkatkan kurikulum berbasis kompetensi, meningkatkan kualitas instruktur, mengoptimalkan metode pembelajaran berbasis praktik, dan meningkatkan kolaborasi dengan industri dan pemerintah daerah. Dengan perbaikan ini, DTS diharapkan dapat memberikan dampak yang lebih berkelanjutan dalam mencetak tenaga kerja muda yang berbakat dan berdaya saing di era ekonomi saat ini.
Fungsi Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik oleh Ombudsman Republik Indonesia sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Velya Putrica Salsabila; Yeni Sulistiowati; Khoirul Anwar
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 6 No 2: Agustus (2026)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v6i2.3026

Abstract

Pelayanan publik yang berkualitas merupakan hak dasar warga negara yang penyelenggaraannya harus terhindar dari praktik maladministrasi. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai bentuk maladministrasi yang berpotensi menurunkan kualitas pelayanan publik. Sebagai lembaga pengawas eksternal, Ombudsman Republik Indonesia melakukan transformasi instrumen pengawasan dari Penilaian Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik berdasarkan Peraturan Ombudsman Nomor 22 Tahun 2016 menjadi Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik berdasarkan Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2025. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan dan karakteristik Penilaian Maladministrasi dalam sistem pengawasan Ombudsman Republik Indonesia serta menganalisis fungsinya sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research) melalui penelaahan peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, serta publikasi resmi Ombudsman Republik Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penilaian Maladministrasi berkedudukan sebagai instrumen pengawasan preventif dalam sistem pengawasan Ombudsman Republik Indonesia. Penilaian dilakukan terhadap dimensi input, proses, output, pengaduan, kepercayaan masyarakat, serta kepatuhan penyelenggara terhadap Tindakan Korektif, Saran Perbaikan, dan/atau Saran Penyempurnaan yang hasilnya dituangkan dalam Opini Ombudsman Republik Indonesia. Instrumen ini berfungsi sebagai mekanisme peringatan dini (early warning system) terhadap potensi maladministrasi, sarana perbaikan tata kelola pelayanan publik, penguatan akuntabilitas penyelenggara, serta penyediaan informasi yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi kinerja organisasi. Dengan demikian, Penilaian Maladministrasi tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengawasan preventif, tetapi juga sebagai mekanisme yang berkontribusi terhadap pencegahan maladministrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan.