Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

STRATEGI MENINGKATKAN MOTIVASI BELAJAR SISWA SELAMA PADEMI COVID-19 DI SMP ISLAM NURULHIDAYAH KOMPLEK PERUMAHAN RENIJAYA UTAMA, PODOK PETIR, BOJONGSARI, DEPOK TAHUN 2020 Utaminingsih, Sri; Sumanto, Djoko; Haryanti, Amelia; Prastini, Endang; Kurniawan, Ferry
Abdi Laksana : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 2 No 1 (2021): Abdi Laksana : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : LPPM Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/al-jpkm.v2i1.8765

Abstract

Dalam keadaan seperti ini akan sangat mempengaruhi kehidupan sosial kemasyarakatan dalam menjalankan aktivitasnya, termasuk dalam dunia Pendidikan dan pengajaran. Oleh sebab itu, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menerbitkan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 2 tentang Pencegahan dan Penanganan covid-19 di lingkungan Kemdikbud dan Surat Edaran No. 3 tentang Pencegahan dan Penanganan covid-19 pada Satuan Pendidikan. Pembelajaran online dilakukan dengan memanfaatkan teknologi khususnya internet dengan sistem belajar jarak jauh, dimana Kegiatan Belajar dan Mengajar (KBM) tidak dilakukan secara tatap muka. Pembelajaran dilakukan dengan menggunakan media, baik media cetak (modul) maupun non cetak (audio/video), komputer/internet, siaran radio dan televisi, dan ini berlaku di seluruh Indonesia, dan ini terjadi juga di SMP Islam Nurul Hidayah. Dengan pembelajaran online ini, guru dan peserta didik di SMP Nurul Hidayah mempunyai permasalahan yang sama, yaitu menghadapi proses belajar mengajar baru dari yang sebelumnya. Bagi guru permasalahan belajar online cepat mengadopnya, namun bagi siswa sangat besar pengaruhnya, karena banyak factor yang mempengaruhinya, misalnya: faktor ekonomi, situasi dan kondisi, sosial kemasyarakatan, kebersamaan.
PENYULUHAN UU ITE NO.19 TAHUN 2016 "BIJAK MENGGUNAKAN MEDIA SOSIAL DIKALANGAN MASYARAKAT" Pujilestari, Yulita; Santoso, Bambang; Haryanti, Amelia; Setiawati, Setiawati; Khoiri, Moch
Abdi Laksana : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 2 No 2 (2021): Abdi Laksana : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : LPPM Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/al-jpkm.v2i2.10493

Abstract

Berkembangnya teknologi dan informasi yang sangat cepat di Indonesia memudahkan bagi masyarakat untuk bisa berkomunikasi dengan orang lain tanpa batas, baik itu untuk mengembangkan bisnis, pengetahuan, maupun untuk saling bertukar informasi tanpa terhalang oleh waktu dan tempat, dan lebih memudahkan masyarakat dalam mendukung kegiatan dan rutinitas sehari-hari.  Kegiatan PKM yang kepanjangan dari (pengabdian kepada masyarakat) bertujuan umum adalah untuk memberikan gambaran serta pemahaman tentang bagaimana cara menggunakan media sosial yang bijak agar tidak terjadi penyalahgunaan. . Dari substansi permasalahan tersebut, maka tujuan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah: Sosialisasi UU ITE No.19 Tahun 2016. Sosialisasi kendala apa saja yang menghambat masyarakat tidak emngetahui UU ITE. Pada pengabdian masyarakat metode yang akan digunakan adalah melalui kegiatan Penyuluhan. Hal mendasar yang ditawarkan untuk ikut memecahkan masalah adalah melalui kegiatan penyuluhan kepada masyarakat khusunya guru SMP Plus Pewaris  Peradaban  yang dikemas dengan nama kegiatan “Penyuluhan UU ITE NO.19 Tahun 2016 Bijak Menggunakan Media Sosial Dikalangan Masyarakat.”
The Relationship of State Power Branches in the Perspective of Trias Politika Theory After 25 Years of Reform Haryanti, Amelia
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 24 No. 1 (2025): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v24i2.6698

Abstract

This study examines the configuration of relations between the branches of state power in Indonesia—executive, legislative, and judicial—from the perspective of the trias politika theory, after two and a half decades of the reform era. The 1998 reform became an important milestone in the paradigm shift in the state constitution, marked by efforts to redistribute power to erode the dominance of the executive that emerged during the New Order period. With a juridical-normative approach and qualitative-descriptive analysis methods, this study examines various laws and regulations, institutional practices, and important decisions of judicial institutions that reflect the dynamics of relations between branches of power. The findings show that although normatively there is a more proportionate separation and division of powers, there are still practical identification of the tendency to dominate the executive branch, weak legislative control, and challenges to the independence of the judiciary. The implication of this condition shows the need to substantively strengthen the principle of checks and balances, as well as continuous institutional reform so that the ideals of trias politik can be actualized in a democratic and accountable system of government.
Phishing di Sektor Perbankan: Antara Kejahatan Siber dan Perlindungan Konsumen Ekawati, Dian; Herdiana, Dadan; Haryanti, Amelia
SIGn Jurnal Hukum Vol 7 No 1: April - September 2025
Publisher : CV. Social Politic Genius (SIGn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37276/sjh.v7i1.422

Abstract

The escalating utilization of electronic banking services corresponds with a heightened threat of cybercrime, particularly phishing, leading to significant financial losses for customers and eroding public trust in the digital banking system. This research aims to analyze the forms of legal protection available and the construction of banks’ civil liability, as well as to identify the legal remedies accessible to customers victimized by phishing under Law Number 8 of 1999. Employing a normative legal research methodology integrating statute and conceptual approaches, the study analyzed relevant legislation and legal doctrines. Findings indicate that banks bear specific legal obligations mandated by Financial Services Authority Regulations, Law Number 27 of 2022, and Law Number 8 of 1999, about the assurance of system and data security. Consequently, banks’ civil liability for phishing-induced losses can be established, primarily on the grounds of unlawful acts (tort), contingent upon proof of failure to discharge these specific duties involving fault or negligence. However, the practical determination of liability remains complex, invariably factoring in customer contributory negligence. Victims possess options including criminal reporting and general civil litigation, yet Law Number 8 of 1999 offers a more structured consumer dispute resolution pathway. This pathway encompasses mandatory internal complaints submitted to the bank, potentially followed by escalation to LAPS SJK as the principal forum for out-of-court settlement. The study concludes that while the legal framework establishes a basis for bank liability, the adequate protection of customers is heavily contingent upon evidentiary success in disputes and the optimized functioning of resolution mechanisms, particularly LAPS SJK.
Implementasi Kebijakan Permendikbud No. 20 Tahun 2019 tentang Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Jenjang Tingkat SMP Untuk Meningkatkan Pemerataan dan Mutu Pendidikan Haryanti, Amelia
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Vol.7 No.2 September 2020
Publisher : Prodi PPKn FKIP Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/jpkn.v7i2.y2020.p97-106

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui impementasi dari kebijakan Permendikbud No. 20 Tahun 2019 di Kota Tangerang Selatan.  Peraturan ini berlaku bagi seluruh sekolah negeri, baik dari jenjang sekolah dasar, dan sekolah menengah pertama. Khusus untuk sekolah menegah atas dan sekolah menengah kejuruan negeri dan sekolah khusus negeri peraturan yang digunakan menggunakan peraturan gubernur Nomor 22 Tahun 2020 tentang penerimaan peserta didik baru. Digunakannya sistem zonasi ini dalam rangka meningkatkan pemerataan dan mutu pendidikan di Kota Tangerang Selatan. Penelitian ini dilaksanakan selama 4 bulan dari bulan April 2020 sampai dengan bulan Juli 2020. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Subjek yang digunakan adalah orang tua calon peserta didik yang akan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, kepala sekolah menengah pertama, dan kepala seksi kurikulum SMP. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil dari penelitian ini, pemberlakuan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru di Kota Tangerang Selatan berjalan cukup baik dan telah berhasil memeratakan serta meningkatkan mutu pendidikan di wilayah Kota Tangerang Selatan, jumlah sebaran siswa dari sisi jarak sudah sesuai dengan domisili dan dari sisi input juga sebaran siswa sudah tersebar diberbagai sekolah, sehingga tidak ada lagi sebutan sekolah favorit  dan tidak favorit.