Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.162
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan Jurnal Loyalitas Sosial: Journal of Community Service in Humanities and Social Sciences Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum SIGn Jurnal Hukum Abdi Laksana : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional Jurnal Mahasiswa Karakter Bangsa Sinergi International Journal of Law Jurnal Legislasi Indonesia
Haryanti, Amelia
Unknown Affiliation
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 19 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 19 Documents
Search

 1   2 
STRATEGI MENINGKATKAN MOTIVASI BELAJAR SISWA SELAMA PADEMI COVID-19 DI SMP ISLAM NURULHIDAYAH KOMPLEK PERUMAHAN RENIJAYA UTAMA, PODOK PETIR, BOJONGSARI, DEPOK TAHUN 2020 Utaminingsih, Sri; Sumanto, Djoko; Haryanti, Amelia; Prastini, Endang; Kurniawan, Ferry
Abdi Laksana : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 2 No 1 (2021): Abdi Laksana : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : LPPM Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/al-jpkm.v2i1.8765

Abstract

Dalam keadaan seperti ini akan sangat mempengaruhi kehidupan sosial kemasyarakatan dalam menjalankan aktivitasnya, termasuk dalam dunia Pendidikan dan pengajaran. Oleh sebab itu, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menerbitkan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 2 tentang Pencegahan dan Penanganan covid-19 di lingkungan Kemdikbud dan Surat Edaran No. 3 tentang Pencegahan dan Penanganan covid-19 pada Satuan Pendidikan. Pembelajaran online dilakukan dengan memanfaatkan teknologi khususnya internet dengan sistem belajar jarak jauh, dimana Kegiatan Belajar dan Mengajar (KBM) tidak dilakukan secara tatap muka. Pembelajaran dilakukan dengan menggunakan media, baik media cetak (modul) maupun non cetak (audio/video), komputer/internet, siaran radio dan televisi, dan ini berlaku di seluruh Indonesia, dan ini terjadi juga di SMP Islam Nurul Hidayah. Dengan pembelajaran online ini, guru dan peserta didik di SMP Nurul Hidayah mempunyai permasalahan yang sama, yaitu menghadapi proses belajar mengajar baru dari yang sebelumnya. Bagi guru permasalahan belajar online cepat mengadopnya, namun bagi siswa sangat besar pengaruhnya, karena banyak factor yang mempengaruhinya, misalnya: faktor ekonomi, situasi dan kondisi, sosial kemasyarakatan, kebersamaan.
PENYULUHAN UU ITE NO.19 TAHUN 2016 "BIJAK MENGGUNAKAN MEDIA SOSIAL DIKALANGAN MASYARAKAT" Pujilestari, Yulita; Santoso, Bambang; Haryanti, Amelia; Setiawati, Setiawati; Khoiri, Moch
Abdi Laksana : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 2 No 2 (2021): Abdi Laksana : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : LPPM Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/al-jpkm.v2i2.10493

Abstract

Berkembangnya teknologi dan informasi yang sangat cepat di Indonesia memudahkan bagi masyarakat untuk bisa berkomunikasi dengan orang lain tanpa batas, baik itu untuk mengembangkan bisnis, pengetahuan, maupun untuk saling bertukar informasi tanpa terhalang oleh waktu dan tempat, dan lebih memudahkan masyarakat dalam mendukung kegiatan dan rutinitas sehari-hari.  Kegiatan PKM yang kepanjangan dari (pengabdian kepada masyarakat) bertujuan umum adalah untuk memberikan gambaran serta pemahaman tentang bagaimana cara menggunakan media sosial yang bijak agar tidak terjadi penyalahgunaan. . Dari substansi permasalahan tersebut, maka tujuan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah: Sosialisasi UU ITE No.19 Tahun 2016. Sosialisasi kendala apa saja yang menghambat masyarakat tidak emngetahui UU ITE. Pada pengabdian masyarakat metode yang akan digunakan adalah melalui kegiatan Penyuluhan. Hal mendasar yang ditawarkan untuk ikut memecahkan masalah adalah melalui kegiatan penyuluhan kepada masyarakat khusunya guru SMP Plus Pewaris  Peradaban  yang dikemas dengan nama kegiatan “Penyuluhan UU ITE NO.19 Tahun 2016 Bijak Menggunakan Media Sosial Dikalangan Masyarakat.”
Phishing di Sektor Perbankan: Antara Kejahatan Siber dan Perlindungan Konsumen Ekawati, Dian; Herdiana, Dadan; Haryanti, Amelia
SIGn Jurnal Hukum Vol 7 No 1: April - September 2025
Publisher : CV. Social Politic Genius (SIGn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37276/sjh.v7i1.422

Abstract

The escalating utilization of electronic banking services corresponds with a heightened threat of cybercrime, particularly phishing, leading to significant financial losses for customers and eroding public trust in the digital banking system. This research aims to analyze the forms of legal protection available and the construction of banks’ civil liability, as well as to identify the legal remedies accessible to customers victimized by phishing under Law Number 8 of 1999. Employing a normative legal research methodology integrating statute and conceptual approaches, the study analyzed relevant legislation and legal doctrines. Findings indicate that banks bear specific legal obligations mandated by Financial Services Authority Regulations, Law Number 27 of 2022, and Law Number 8 of 1999, about the assurance of system and data security. Consequently, banks’ civil liability for phishing-induced losses can be established, primarily on the grounds of unlawful acts (tort), contingent upon proof of failure to discharge these specific duties involving fault or negligence. However, the practical determination of liability remains complex, invariably factoring in customer contributory negligence. Victims possess options including criminal reporting and general civil litigation, yet Law Number 8 of 1999 offers a more structured consumer dispute resolution pathway. This pathway encompasses mandatory internal complaints submitted to the bank, potentially followed by escalation to LAPS SJK as the principal forum for out-of-court settlement. The study concludes that while the legal framework establishes a basis for bank liability, the adequate protection of customers is heavily contingent upon evidentiary success in disputes and the optimized functioning of resolution mechanisms, particularly LAPS SJK.
Implementasi Kebijakan Permendikbud No. 20 Tahun 2019 tentang Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Jenjang Tingkat SMP Untuk Meningkatkan Pemerataan dan Mutu Pendidikan Haryanti, Amelia
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Vol.7 No.2 September 2020
Publisher : Prodi PPKn FKIP Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/jpkn.v7i2.y2020.p97-106

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui impementasi dari kebijakan Permendikbud No. 20 Tahun 2019 di Kota Tangerang Selatan.  Peraturan ini berlaku bagi seluruh sekolah negeri, baik dari jenjang sekolah dasar, dan sekolah menengah pertama. Khusus untuk sekolah menegah atas dan sekolah menengah kejuruan negeri dan sekolah khusus negeri peraturan yang digunakan menggunakan peraturan gubernur Nomor 22 Tahun 2020 tentang penerimaan peserta didik baru. Digunakannya sistem zonasi ini dalam rangka meningkatkan pemerataan dan mutu pendidikan di Kota Tangerang Selatan. Penelitian ini dilaksanakan selama 4 bulan dari bulan April 2020 sampai dengan bulan Juli 2020. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Subjek yang digunakan adalah orang tua calon peserta didik yang akan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, kepala sekolah menengah pertama, dan kepala seksi kurikulum SMP. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil dari penelitian ini, pemberlakuan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru di Kota Tangerang Selatan berjalan cukup baik dan telah berhasil memeratakan serta meningkatkan mutu pendidikan di wilayah Kota Tangerang Selatan, jumlah sebaran siswa dari sisi jarak sudah sesuai dengan domisili dan dari sisi input juga sebaran siswa sudah tersebar diberbagai sekolah, sehingga tidak ada lagi sebutan sekolah favorit  dan tidak favorit.
The Relationship of State Power Branches in the Perspective of Trias Politika Theory After 25 Years of Reform Haryanti, Amelia
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 24 No. 1 (2025): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v24i2.6698

Abstract

This study examines the configuration of relations between the branches of state power in Indonesia—executive, legislative, and judicial—from the perspective of the trias politika theory, after two and a half decades of the reform era. The 1998 reform became an important milestone in the paradigm shift in the state constitution, marked by efforts to redistribute power to erode the dominance of the executive that emerged during the New Order period. With a juridical-normative approach and qualitative-descriptive analysis methods, this study examines various laws and regulations, institutional practices, and important decisions of judicial institutions that reflect the dynamics of relations between branches of power. The findings show that although normatively there is a more proportionate separation and division of powers, there are still practical identification of the tendency to dominate the executive branch, weak legislative control, and challenges to the independence of the judiciary. The implication of this condition shows the need to substantively strengthen the principle of checks and balances, as well as continuous institutional reform so that the ideals of trias politik can be actualized in a democratic and accountable system of government.
Upacara Adat Ngaruwat Bumi sebagai Kajian Nilai Budaya Masyarakat Adat Banceuy dalam Melestarikan Lingkungan Haryanti, Amelia
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 5 No. 2 September 2018
Publisher : Prodi PPKn FKIP Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/jpkn.v5i2.y2018.p151-166

Abstract

Upacara adat ngaruwat bumi adalah tradisi yang rutin dilaksanakan oleh masyarakat adat di kampung Banceuy Kabupeten Subang Jawa Barat sebagai bentuk dan upaya dalam melestarikan lingkungan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan nilai-nilai budaya adat dalam melestarikan lingkungan yang dilakukan masyarakat adat Banceuy. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang bersifat deskripsi atau menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu gejala sosial, baik individu-individu, kelompok-kelompok, dan keadaan sosial tertentu. Hasil penelitian menunjukan bahwa dengan melaksanakan upacara dan ritual adat ngaruwat bumi, masyarakat adat Banceuy dapat mempertahankan dan melestarikan lingkungannya. Untuk itu dibutuhkan usaha dan dukungan dari semua lapisan masyarakat dalam mempertahankan keberadaan masyarakat adat ini agar keberadaannya tetap terlindungi dari derasnya arus modernisasi yang terus menerus berkembang.
PENYELESAIAN SENGKETA PEMBATALAN PERNIKAHAN KARENA ADANYA PENIPUAN STATUS ISTRI Haryanti, Amelia
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 4 No. 2 September 2017
Publisher : Prodi PPKn FKIP Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/jpkn.v4i2.y2017.p121-134

Abstract

Artikel ini membahas mengenai proses penyelesaian sengketa pembatalan perkawinan karena adanya penipuan mengenai status istri. Metode yang di gunakan adalah metode Yuridis Normatif yang bertujuan untuk mendiskripsikan proses penyelesaian sengketa pembatalan perkawinan karena adanya penipuan mengenai status istri. Data primer penelitian ini adalah putusan Pengadilan Agama Makasar Nomor 1098/Pdt.G/2011/PA.Mks. Data sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, pendapat pakar hukum, dan jurnal-jurnal ilmiah yang ada hubungannya dengan perkara permohonan pembatalan perkawinan karena adanya penipuan mengenai status istri. Hasil pengamatan  putusan Pengadilan Agama Makasar Nomor 1098/Pdt.G/2011/PA.Mks. adalah dalam menentukan pembuktian hakim mempertimbangkan alat bukti yang Pemohon ajukan di persidangan. Sedangkan dalam menentukan putusan hakim menjatuhkan putusan verstek dengan mengabulkan permohonan Pemohon. Dan sebagai akibat hukum karena pembatalan perkawinan adalah perkawinan antara Pemohon dan Termohon dianggap tidak pernah ada, dan putusan pembatalan perkawinan tersebut berlaku surut terhadap anak luar kawin.
Konsep Diversi sebagai Bentuk Kebijakan Sanksi Cyber Crime terhadap Anak di Bawah Umur Haryanti, Amelia
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 6 No. 2 September 2019
Publisher : Prodi PPKn FKIP Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/jpkn.v6i2.y2019.p105-122

Abstract

Konsep kebijakan diversi sebagai bentuk alternatif penyelesaian permasalahan terhadap anak yang bermasalah dengan hukum. Ketika seorang anak harus berhadapan dengan hukum sebagai seorang pelaku kejahatan, maka penegakan hukum terhadap anak pelaku kejahatan harus ditegakan melalui lembaga peradilan yang ada di Indonesia.. Tujuan dari penelitian ini adalah memberikan pemahaman kepada penegak hukum dalam melaksanakan mekanisme penyidikan cyber crime, pelaksanaan kebijakan tindak pidana cyber crime, dan menjelaskan hubungan konsep restorative justice dengan konsep diversi dalam penyelesaian perkara anak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris atau juga disebut penelitian hukum sosiologis. Hasil penelitian menunjukan bahwa mekanisme penyidikan cyber crime menurut KUHAP dihubungkan dengan Sistem Peradilan Pidana Anak, pelaksanakan kebijakan tindak pidana cyber cryme terhadap anak dan hubungan konsep restorative justice dengan konsep diversi pada penyelesaian perkara anak harus menjadi perhatian bagi aparat penegak hukum dalam menerapkan kebijakan terhadap anak.
Peran Komisi Pemilihan Umum untuk Meningkatkan Peran Perempuan dalam Partisipasi Politik Tahun 2019 Haryanti, Amelia
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 6 No. 1 Maret 2019
Publisher : Prodi PPKn FKIP Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/jpkn.v6i1.y2019.p37-50

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah memberikan pemahaman dan gambaran mengenai hambatan dan strategi Komisi Pemilihan Umum dalam meningkatkan partisipasi politik perempuan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dan teknik pengumpulan data digunakan melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa rendahnya peran perempuan dalam partisipasi politik adalah karena berbagai macam hambatan yang harus di atasi oleh komisi pemilihan umum agar terjadi peningkatan dalam partisipasi politik yang akan datang. Hasil penelitian menunjukan bahwa upaya untuk mencapai target tersebut, KPU Kota Tangerang Selatan menerapkan sosialisasi politik dengan menerapkan strategi ofensif dan defensif kepada pemilih perempuan secara bersamaan dengan kelompok sasaran yang berbeda dari pemilih perempuan untuk meningkatkan peran perempuan dalam partisipasi politik di Kota Tangerang Selatan pada pemilihan umum mendatang.
Co-Authors Akhirudin, Akhirudin Avivah, Hananda Bambang Santoso Dian Ekawati Dindin, Dindin ENDRI ENDRI Ferry Kurniawan, Ferry Herdiana, Dadan Khoiri, Moch Prastini, Endang Prastini, Endang Setiawati Setiawati Shella Rachmawaty Sri Utaminingsih Sumanto, Djoko Yulita Pujilestari