Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Simbur Cahaya Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan
Dian Afrilia
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Implementasi Prinsip Strict Liability (Prinsip Tanggung Jawab Mutlak) Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen Dian Afrilia; Helena Primadianti Sulistyaningrum
Simbur Cahaya VOLUME 24 NOMOR 3, SEPTEMBER 2017
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (309.776 KB) | DOI: 10.28946/sc.v24i3 Sep 2017.86

Abstract

Dalam hubungan hukum antara seorang pelaku usaha dan seorang konsumen pada umumnya konsumen berada di posisi yang tidak beruntung atau bahkan cenderung selalu dirugikan atas konsumsi dari suatu barang dan/ atau jasa yang telah diproduksi produsen selaku pelaku usaha. Maraknya permasalahan yang terjadi pada masyarakat di Indonesia berkaitan dengan tingkat perlindungan konsumen yang rendah yang disebabkan beberapa faktor seperti ketidaktahuan konsumen atau bahkan konsumen yang kurang mau mempermasalahakan hal yang terjadi pada mereka akibat kecurangan pelaku usaha, membuat konsumen hanya berdiam diri bahkan apatis. Dari latar belakang tersebut sebenarnya bagaimakah upaya perlindungan hukum yang telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen untuk memberikan kepastian hukum terhadap konsumen. Adanya prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability) yang dikenal di bidang hukum apakan mampu diterapkan dalam implemtasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
Klausula Baku Dalam Perspektif Asas Kebebasan Berkontrak Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen Helena Primadianti Sulistyaningrum; Dian Afrilia
Simbur Cahaya VOLUME 27 NOMOR 1, JUNI 2020
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (513.777 KB) | DOI: 10.28946/sc.v27i1.807

Abstract

The existence of standard clause is commonly seen in the world of commerce or business today. The sandard clause is clearly made unilaterally by the business actors. Consumers as a user of products or services pay less attention to this, unless a certain loss happened. Actually, in the standard clause should applied the principle of freedom of contract which is ruled in a contract. That principle is being fundamental for the existence of standard contract in regulating the legal relationship between business actors and consumers, but the implementation of this principle requires that the parties on their contract have a balanced position. So, how is the standard clause in the perspective the principle of freedom of contract according to the Consumers Protection Act. Therefore, a limitation is needed in the using of the standard clause in order to palce the same position between business actor and consumers based on the principle of freedom of contract
PERJANJIAN BAKU DAN PENGGUNAANNYA DI BIDANG PERBANKAN, PERUSAHAAN PEMBIAYAAN, PERASURANSIAN, JASA PENERBANGAN, JASA PE NGIRIMAN BARANG, JASA LAUNDRY, DAN PERPAKIRAN Dian Afrilia
Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan Vol 2 No 02 (2017): Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan
Publisher : Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25170/paradigma.v2i02.1897

Abstract

Saat ini perkembangan teknologi tumbuh dengan pesatnya. Segala sesuatu dapat dilakukan dengan mudah dan cepat. Teknologi yang datangnya dari luar seharusnya dapat disaring sebelum diterapkan di Negara Indonesia karena belum tentu teknologi tersebut dapat kita terapkan di negara ini. Untuk melakukan transaksi baik jual beli, pengiriman barang dan lain-lain, bisa dilakuan dengan hanya melalui internet. Dalam transaksi jual beli, jasa perbankan, jasa penerbangan biasanya digunakan perjanjian standar. Perjanjian standar dibuat oleh salah satu pihak, dan pihak lain harus mematuhi perjanjian tersebut. Meskipun pada umumnya pihak yang harus mematuhi perjanjian tersebut “terpaksa” menyetujui isi perjanjian tersebut. hal tersebut berarti pihak tersebut berada pada posisi yang “lemah” yang artinya hak dan kewajiban masingmasing pihak tidak seimbang. Dalam hukum perdata, khususnya perjanjian jual beli, pihak yang mematuhi perjanjian biasa dikenal dengan istilah konsumen. atau dalam jasa perbankan disebut nasabah. Dalam hal ini, konsumen atau nasabah, mempunyai pilihan menyetujui atau menolak isi perjanjian. Jika tidak menyetujui isi perjanjian maka konsumen dapat menolak. Untuk itu, Perjanjian standar ini juga dikenal dengan nama take it or leave it contract. Perkembangan perjanjian standar tidak terbendung dalam era yang menuntut kepraktisan dalam melakukan transaksi. Pada dasarnya tujuan dibuatnya perjanjian standar untuk memberikan kemudahan atau kepraktisan bagi para pihak dalam melakukan transaksi. Namun, penggunaan perjanjian standar rawan terjadinya pelanggaran akan hak dan kewajiban hukum, terutama pihak yang posisinya lebih lemah.
Co-Authors Sulistyaningrum, Helena Primadianti