Garuda - Garba Rujukan Digital

Strategi Pemerintah Desa Dalam Mendukung Pembangunan Air Terjun Tattiri Di Desa Banagan Kecamatan Dampal Utara Kabupaten Tolitoli Rahman; Daniati Hi. Arsyad; Andi Nur’ Aini
Jurnal Sektor Publik Vol 1 No 2 (2024): Edisi Desember 2024
Publisher : FISIP Universitas Madako Tolitoli

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56630/jsp.v1i2.836

Tujuan penelitian untuk menganalisa strategi pemerintah desa dalam mendukung pembangunan daya tarik wisata Air Terjun Tattiri di Desa Banagan Kecamatan Dampal Utara Kabupaten Tolitoli. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, penentuan informan menggunakan pendekatan purposive sehingga terpilih 6 orang. Analisis masalah penelitian menggunakan teori strategi dengan 4 indikator yaitu sarana dan prasarana, promosi wisata, pengadaan tenaga administrasi dan rencana induk pembangunan pariwisata. Selain itu, penelitian ini juga menggabungkan analisis SWOT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sarana dan prasarana yang ada di daya tarik wisata Air Terjun Tattiri sudah cukup baik, dan akan lebih baik lagi apabila lebih ditingkatkan kualitasnya, misalnya jalan yang ada saat ini sebaiknya segera di aspal agar akses menuju ke tempat wisata lebih nyaman. Dari segi promosi wisata yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk mendukung pengembangan Air Tejun Tattiri sudah mulai berjalan, dimana pemerintah desa sudah mempromosikan daya tarik wisata itu dengan memanfaatkan media sosial. Selain itu pemerintah desa juga sudah melaksankan sosialisasi sadar wisata kepada masyarakat lokal, sehingga untuk indikator ini bisa dikatakan memadai. Kemudian indiktor pengadaan tenaga administrasi, pemerintah desa memang sudah membangun Air Terjun Tattiri namun khusus pengadaan tenaga administrasi sama sekali belum dilaksanakan, karena selama ini pemerintah desa fokus pada kegiatan pembangunan sarana dan prasarana walaupun dengan keterbatasan anggaran yang ada. Indikator rencana induk pembangunan pariwisata, pemerintah desa sudah sejak lama ingin membangun Air Terjun Tattiri, namun karena minimnya anggaran yang dimiliki oleh pemerintah desa dan terbatasnya anggaran pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pariwisata Kabupaten Tolitoli, maka hingga saat ini pembangunanan daya tarik Air Terjun Tattiri belum terlaksana dengan optimal.

Strategi Pemerintah Desa Dalam Penanggulangan Stunting Di Desa Dungingis Kecamatan Dako Pemean Kabupaten Tolitoli Novalinda; Andi Nur’ Aini; Abd. Kahar
Jurnal Sektor Publik Vol 1 No 2 (2024): Edisi Desember 2024
Publisher : FISIP Universitas Madako Tolitoli

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56630/jsp.v1i2.837

Strategi merupakan suatu bentuk dan rencana yang mengintegrasikan tujuan-tujuan utama, kebijakan-kebijakan, serta rangkaian tindakan dalam sebuah organisasi agar menjadi satu kesatuan yang utuh. Menerapkan srtategi yang tepat dapat mempercepat penurunan angka stunting, maka dari itu perlu disusun atau ditetapkan program dan intervensi kegiatan yang berfokus pada tindakan pencegahan dan penanganan gizi buruk, serta kronis pada balita dan ibu hamil, agar tidak berlanjut menjadi stunting. Tujuan penelitian untuk menelaah strategi yang dilakukan pemerintah desa dalam menanggulangi stunting di Desa Dungingis Kecamatan Dako Pemean Kabupaten Tolitoli. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan triangulasi. Analisis masalah penelitian mengadopsi teori yang dikemukakan oleh Goeff Mulgan yang terdiri dari 5 (Lima) indikator yaitu tujuan, lingkungan, pengarahan, tindakan dan pembelajaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi yang dilakukan pemerintah desa belum optimal, hal ini disebabkan oleh lingkungan di sekitar tempat tinggal masyarakat khususnya sanitasi belum tertata dengan baik, anggaran kesehatan dan sumber daya manusia yang terbatas, kurangnya kesadaran masyarakat terkait pencegahan stunting, termasuk minimnya pengetahuan gizi yang dibutuhkan oleh ibu hamil dan balita.

Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Di Kelurahan Baru Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli Risnawati; Andi Nur’ Aini; Nursam
Jurnal Sektor Publik Vol 1 No 2 (2024): Edisi Desember 2024
Publisher : FISIP Universitas Madako Tolitoli

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56630/jsp.v1i2.838

Salah satu topik penting dalam konteks kesetaraan politik dan inklusi adalah pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam pemilihan umum. Mereka diberikan hak yang sama untuk berpartisipasi secara penuh dan adil dalam politik, termasuk hak untuk dipilih dan memilih. Namun, meskipun ada kemajuan dalam memperjuangkan hak-hak ini, masih banyak tantangan yang harus diatasi. Tujuan penelitian untuk menguraikan lebih dalam bagaimana pemenuhan hak penyandang disabilitas pada pemilihan umum serentak tahun 2024 di Kelurahan Baru Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli. Penentuan informan dilakukan dengan teknik purposive, jumlah informan sebanyak 7 orang terdiri dari Ketua KPU Kabupaten Tolitoli, Ketua Bawaslu Kabupaten Tolitoli, Ketua PPS Kelurahan Baru, Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi KPU Kabupaten Tolitoli, masyarakat atau keluarga penyandang disabilitas. Analisis masalah penelitian merujuk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Hak Politik Penyandang Disabilitas khususnya Pasal 13. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terjadi ketimpangan dalam pemenuhan hak terutama hak politik para penyandang disabilitas, hal ini terjadi karena mereka dibatasi oleh kondisi fisik dan minimnya perhatian dari pemerintah daerah dan KPU sebagai pelaksana pemilihan umum. Dari 8 indikator hanya 2 indikator yang sudah berjalan maksimal yaitu memilih partai politik atau individu yang menjadi peserta pemilihan umum, kedua indikator ini sudah bisa dikatakan optimal karena disabilitas yang sudah wajib pilih diberikan haknya untuk memilih partai politik atau individu yang menjadi calon anggota legislatif maupun eksekutif. Kemudian indikator membentuk atau menjadi anggota /pengurus organisasi masyarakat atau partai politik sudah berjalan dengan baik, karena beberapa penyandang disabilitas bergabung dalam partai politik yang ada di Kabupaten Tolitoli.

Pelayanan Prima Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Unit IKK Tinabogan Kecamatan Dondo KabupatenTolitoli Noniyanti; Muhammad Iqbal; Andi Nur’ Aini
Jurnal Sektor Publik Vol 2 No 1 (2025): Edisi Juni 2025
Publisher : FISIP Universitas Madako Tolitoli

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56630/jsp.v2i1.849

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pelayanan prima pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Unit IKK Tinabogan Kecamatan Dondo Kabupaten Tolitoli. Penelitian ini menggunakan metode deskriftif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan triangulasi. Teknik analisis data pada penelitian ini melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Informan penelitian ditentukan secara purposive, sehingga terpilih 8 orang informan yang terdiri dari pegawai PDAM Unit IKK Tinabogan dan masyarakat lokal sebagai pelanggan. Masalah penelitian ini dianalisis menggunakan taori pelayanan prima menurut Atep Adya Barata (2003:31), adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa Sikap (attitude), sikap karyawan PDAM Unit IKK Tinabogan sudah sesuai dengan kode etik perilaku pelayanan yang seharusnya ditampilkan oleh karyawan. Penampilan (appearance), karyawan sudah memperlihatkan cara berpakaikan yang baik yang sesuai dengan penampilan karyawan pada umumnya. Perhatian (attention), masyarakat merasa tidak diperhatikan oleh karyawan karena kebutuhan yang pelanggan inginkan tidak diwujudkan atau tersalurkan. Tindakan (action), yaitu tidak ada tindakan yang nyata yang dilakukan oleh karyawan seperti melaksanakan aturan atau kebijakan yang diberikan oleh perusahaan kapada karyawan. Kemampuan (ability), yaitu karyawan belum mampu menangani keluhan yang di akibatkan oleh kurangnya karyawan pada perusahaan. Tanggung Jawab (accountability), belum ada keberpihakan karyawan pada pelanggan seperti karyawan yang belum mempertanggung jawabkan tugas pokok dan fungsi sebagai karyawan atau pemberi layanan.Maka dari 6 indikator yang ada, hanya 2 indikator yang sudah terpenuhi diantanya itu sikap dan penampilan sedangkan yang tidak terpenuhi ada 4 yaitu perhatian, kemampuan, tindakan dan tanggung jawab.

Implementasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Di UPT Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kecamatan Dondo Kabupaten Tolitoli Riswandi; Nursifa; Andi Nur’ Aini
Jurnal Sektor Publik Vol 2 No 1 (2025): Edisi Juni 2025
Publisher : FISIP Universitas Madako Tolitoli

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56630/jsp.v2i1.1025

Tujuan penelitian untuk menelaah lebih dalam bagaimana implementasi pelayanan administrasi kependudukan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Dondo Kabupaten Tolitoli. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi dan triangulasi. Penelitian ini mengadopsi teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Edward III (Subarsono, 2011) dengan empat indikator yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan keempat indikator tersebut semuanya belum terpenuhi. 1) Indikator komunikasi khususnya aspek transmisi (Sosialisasi) dan aspek kejelasan informasi tidak terpenuhi, hal ini terlihat masih minimnya sosialisasi yang dilakukan oleh UPT terkait pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat dan masih terjadi miskomunikasi antara pihak UPT dengan masyarakat sebagai tager group kebijakan. 2) Indikator sumber daya tidak terpenuhi hal ini dikarenakan kurangnya jumlah sumber daya manusia yang ditempatkan di UPT dan fasilitas yang belum memadai dalam menunjang pelayanan administasi kependudukan. 3) Indikator disposisi tidak terpenuhi, sikap pegawai UPT sebagai implementor kebijakan belum menunjukkan komitmen yang kuat dalam mengimplementasikan pelayanan administrasi kependudukan di Kecamatan Dondo. 4) Indikator struktur birokrasi juga tidak terpenuhi, kondisi ini terlihat kurangnya sikap profesionalitas para pegawai UPT dan adanya kekosongan jabatan yang sudah berlangsung cukup lama, serta SOP yang belum dilaksanakan secara optimal.

PERAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DALAM MENURUNKAN ANGKA PUTUS SEKOLAH DI RW 12 (SALU) KELURAHAN NALU KECAMATAN BAOLAN KABUPATEN TOLITOLI Moh Fadel; Abd Kahar; Andi Nur’ Aini
Jurnal Sektor Publik Vol 2 No 2 (2025): Edisi Desember 2025
Publisher : FISIP Universitas Madako Tolitoli

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56630/jsp.v2i2.1329

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam menurunkan angka putus sekolah di Salu Kelurahan Nalu RW 12 Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan triangulasi. Dengan teknik analisis melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini menggunakan teori peran dengan 3 indikator yaitu peraturan, pelaksanaan dan perilaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa indikator peraturan belum terpenuhi secara optimal. Hambatan utamanya meliputi distribusi bantuan pendidikan yang belum merata, sosialisasi program wajib belajar 12 tahun yang terbatas, serta rendahnya akses informasi bantuan atau beasiswa seperti BOS dan PIP sehingga masih banyak anak putus sekolah di Salu khususnya dari keluarga kurang mampu. Indikator pelaksanaan juga belum optimal, sosialisasi akan pentingnya pendidikan belum sepenuhnya menjangkau seluruh masyarakat, sehingga masih diperlukan strategi yang lebih efektif untuk menekan angka putus sekolah. Indikator perilaku juga belum terpenuhi secara maksimal. Sementara responsivitas, akuntabilitas dan efektivitas program masih perlu ditingkatkan melalui perencanaan, koordinasi dan evaluasi yang lebih tepat sasaran.

Partisipasi Politik Suku Lauje Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 Di Desa Anggasan Kecamatan Dondo Kabupaten Tolitoli Tasya; Andi Nur’ Aini; Nursam
Jurnal Sektor Publik Vol 2 No 2 (2025): Edisi Desember 2025
Publisher : FISIP Universitas Madako Tolitoli

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56630/jsp.v2i2.1471

Suku Lauje merupakan kelompok minoritas juga memiliki hak yang sama seperti sebagai WNI lainnya untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data melalui teknik observasi, wawancara, dokumentasi dan triangulasi. Penelitian ini bertujuan mengindentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik Suku Lauje dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024 di Desa Anggasan Kecamatan Dondo Kabupaten Tolitoli. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis domain, analisis taksonomi, analisis komponensial dan analisis tema kultural. Penelitian ini menggunakan 9 informan yang dipilih dengan teknik purposive, adapun yang menjadi informan kunci dalam penelitian ini yaitu Kepala Desa Anggsan. Penelitian ini meminjam teori kesadaran politik, hasil penelitian menunjukkan bahwa; 1) Segi kesadaran politik, indikator ini belum optimal, karena masih ada masyarakat dari Suku Lauje tidak berpartisipasi dalam Pilkada meskipun sebagian dari mereka menyadari pentingya hak pilih, bahkan ada beberapa di antara mereka belum mengetahui apa itu Pilkada. 2) Segi kepercayaan kepada pemerintah, indikator ini juga belum berjalan optimal karena masyarakat Suku Lauje khususnya yang tinggal di Dusun Sinungkud menunjukkan kepercayaan kepada pemerintah, tetapi meraka masih merasa kurang diperhatikan terutama dalam hal bantuan dan pembangunan infrastruktur. Kondisi ini menjadi salah satu faktor penyebab rendahnya partisipasi politik Suku Lauje dalam Pilkada. 3) Segi status sosial, indikator ini belum berjalan maksimal sebab masih ada masyarakat Suku Lauje yang berada di Dusun Sinungkud belum bisa menyalurkan suaranya meskipun ada arahan dari kepala suku. 4) Status ekonomi, indikator ini juga belum terpenuhi karena sebagian besar masyarakat Suku Lauje bekerja sebagai pekebun yang seringkali harus berkebun di lokasi yang jauh dari tempat tinggalnya, hal ini juga menjadi penghambat partisipasi mereka dalam kegiatan Pilkada.

Title

Found 7 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 7 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 7 Documents
Search