Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Benturan Antara Hukum Adat Patrilineal Batak dan Hukum Perdata Nasional Dalam Sengketa Waris (Analisis Putusan Nomor 435/Pdt/2018/PT Medan) Junika Gabriella Cecille Hutapea; Imelda Martinelli; Putri Audea Gabriella Rigan; Angel Oktavianni Putri Sianturi
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol. 4 No. 2 (2025): December 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v4i2.7560

Abstract

Sistem hukum di Indonesia mengenal keberagaman, termasuk keberadaan hukum adat yang masih hidup di tengah masyarakat. Salah satunya adalah hukum adat Batak yang menganut sistem patrilineal, di mana garis keturunan dan hak waris hanya diakui melalui laki-laki. Namun, hal ini sering kali menimbulkan benturan dengan ketentuan hukum perdata nasional yang menjunjung asas kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan dalam pewarisan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis benturan antara hukum adat patrilineal Batak dan hukum perdata nasional dalam sengketa waris sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 435/Pdt/2018/PT Medan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim dalam putusan tersebut berupaya menyeimbangkan antara penghormatan terhadap nilai-nilai adat dengan prinsip keadilan dalam hukum nasional. Namun, masih terdapat ketegangan antara penerapan hukum adat dan perlindungan terhadap hak-hak perempuan dalam konteks pewarisan.
Tinjauan Hukum Terhadap Pemalsuan Dokumen Izin Usaha Pertambangan Untuk Keperluan Investasi oleh PT Churchill Mining Dengan Indonesia Chyrila Tifany Mailakay Hernics Wadu; Indah Siti Aprillia; Junika Gabriella Cecille Hutapea; Luqyana Shafira Alfarhani; Maura Lysandra; Rachel Adeline Siregar; Revina Revina; Tatsbita Khaulah
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol. 2 No. 1 (2025): Januari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v2i1.4589

Abstract

Kasus sengketa antara PT Churchill Mining Plc dan Pemerintah Indonesia terkait dugaan pemalsuan dokumen izin usaha pertambangan menjadi studi penting dalam memahami dampak hukum, ekonomi, dan hubungan internasional pada sektor investasi. Sengketa ini bermula dari pencabutan izin usaha tambang PT Ridlatama oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur pada 2010, yang didasarkan pada indikasi kuat pemalsuan dokumen, termasuk tanda tangan dan stempel pejabat. Perselisihan hukum ini diajukan ke forum arbitrase internasional ICSID, dengan nilai klaim mencapai USD 1,31 miliar. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak pemalsuan dokumen terhadap hubungan hukum antara pemerintah dan investor, serta kebijakan pemerintah dalam menyikapi sengketa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemalsuan dokumen merusak kredibilitas hukum dan menciptakan ketidakpastian yang mengurangi daya tarik investasi. Pemerintah Indonesia berhasil memenangkan sengketa di ICSID pada 2016, yang menjadi preseden penting dalam menegakkan kedaulatan hukum di tengah tekanan internasional. Proses panjang ini menggarisbawahi pentingnya due diligence dan pengawasan ketat terhadap perizinan investasi. Selain itu, biaya penyelesaian sengketa yang tinggi menjadi beban ekonomi, meskipun kemenangan ini memperkuat reputasi hukum Indonesia. Kesimpulannya, kasus ini menekankan pentingnya penegakan hukum, prinsip itikad baik dalam investasi, dan penguatan regulasi untuk menciptakan iklim investasi yang sehat dan berkelanjutan. Implementasi teknologi dalam sistem perizinan serta edukasi hukum kepada pejabat daerah diusulkan sebagai langkah strategis untuk mencegah kasus serupa di masa depan. Adapun saran dari penelitian ini pemerintah perlu memperkuat regulasi, meningkatkan pengawasan, mengedukasi pihak terkait, menerapkan sanksi tegas, memanfaatkan teknologi digital untuk transparansi, memperkuat diplomasi guna mencegah pemalsuan dokumen izin usaha pertambangan dan menciptakan iklim investasi sehat dan berkeadilan.