Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.702
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Accounting Law Communication and Technology SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law Journal of Health Education Law Information and Humanities
Luqyana Shafira Alfarhani
Universitas Tarumanagara
Humanities Astronomy Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Tinjauan Hukum Terkait Implementasi Perlindungan Hak Perempuan pada UU Ketenagakerjaan di Indonesia Indah Aprilia; Cesilia Aprianes; Devi Devi; Marcela Octavia; Luqyana Shafira Alfarhani; Nicholas Owen
Journal of Health Education Law Information and Humanities Vol. 2 No. 1 (2025): Februari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/helium.v2i1.4508

Abstract

Indonesia sedang mencapai kemajuan di semua bidang, dan tujuan utamanya adalah menjadi negara maju dengan persatuan dan kebersamaan pada tahun 2045. Pembangunan ketenagakerjaan adalah bagian penting dari pembangunan negara. Semua hak asasi manusia, terutama hak asasi perempuan, harus dilindungi. Meskipun secara konvensional, pekerja perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama di tempat kerja, faktanya kondisi perempuan di bidang ketenagakerjaan masih kurang baik. Ini terbukti oleh fakta bahwa persentase perbedaan gender yang cukup besar antara perempuan dan laki-laki di tempat kerja. Penelitian yang dilakukan dalam artikel ini dilakukan dari sudut pandang Yuridis Normatif. Metode ini didasarkan pada definisi lengkap dari ahli sosiologi hukum Indonesia Soerjono Soekanto, yang menyatakan bahwa penelitian yuridis normatif memerlukan pemeriksaan bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar penelitian. Di Indonesia, perempuan memainkan peran penting dalam pembangunan ekonomi dan sosial. Meskipun berbagai regulasi telah dibuat untuk melindungi hak-hak perempuan, masih ada masalah dalam menerapkannya. Perlindungan pekerja perempuan di Indonesia mencakup beberapa elemen penting. Pertama, kesadaran hukum pekerja perempuan rendah, yang menyebabkan banyak dari mereka tidak memahami hak-haknya secara menyeluruh. Dalam hal hak dan perlindungan perempuan, pemerintah harus lebih aktif menyuarakan dan mempromosikan peraturan, terutama yang berkaitan dengan bidang ketenagakerjaan. Dalam hal ini, pemerintah harus memastikan bahwa hak, kewajiban, dan ketentuan yang berlaku setara untuk semua karyawan khususnya karyawan wanita.
Pertanggungjawaban Hakim yang Terbukti Menerima Suap dalam Penanganan Perkara: Studi Kasus Hakim DS di Pengadilan Negeri Jakarta Barat Rasji Rasji; Luqyana Shafira Alfarhani; Tatsbita Khaulah
SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law Vol. 2 No. 1 (2025): April 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/sakola.v2i1.5938

Abstract

Penelitian ini membahas mekanisme pertanggungjawaban hukum terhadap hakim yang terbukti menerima suap di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dengan fokus pada kasus Hakim Dede Suryaman. Metode penelitian normatif yuridis digunakan untuk menganalisis ketentuan hukum, kode etik hakim, serta putusan Majelis Kehormatan Hakim (MKH) dan peran Komisi Yudisial (KY) dalam penegakan disiplin dan hukum. Hasil kajian menunjukkan bahwa hakim yang menerima suap dikenai sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), sanksi etik dan administratif dari MKH dan KY, serta pembatalan putusan yang dipengaruhi suap sesuai ketentuan hukum acara. Meskipun mekanisme ini bertujuan menjaga integritas lembaga peradilan dan memberikan efek jera, masih terdapat kendala seperti lemahnya pengawasan internal dan praktik mafia peradilan yang menghambat penegakan hukum secara efektif. Oleh karena itu, penguatan pengawasan, transparansi proses hukum, penegakan sanksi yang konsisten, dan peningkatan kesadaran hakim terhadap kode etik sangat diperlukan untuk memulihkan kepercayaan publik dan mewujudkan sistem peradilan yang bersih, berwibawa, dan adil di Indonesia.
Kekuatan Yuridis Terhadap Perjanjian Hutang Piutang dibawah Tangan Saat Terjadi Wanprestasi Grace Cheryanti; Luqyana Shafira Alfarhani; Rachel Adeline Siregar; Moody Rizqy Syailendra Putra
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol. 2 No. 1 (2025): Januari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v2i1.4588

Abstract

Perjanjian hutang piutang di bawah tangan sering digunakan dalam praktik sehari-hari oleh individu maupun badan usaha karena kesederhanaannya dan tidak memerlukan proses formal. Meskipun sah secara hukum, perjanjian ini dapat menimbulkan masalah ketika terjadi wanprestasi, yaitu ketika salah satu pihak gagal memenuhi kewajibannya.Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji aspek yuridis dari perjanjian utang piutang yang dibuat secara informal dalam konteks terjadinya wanprestasi. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini mengeksplorasi syarat-syarat yang harus dipenuhi agar perjanjian di bawah tangan tetap memiliki kekuatan hukum yang sah, serta bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa yang mungkin timbul. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun perjanjian ini memiliki kekuatan hukum, bukti yang kuat dan alat pembuktian yang tepat sangat diperlukan untuk menguatkan klaim dalam kasus wanprestasi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi praktisi hukum dan masyarakat umum mengenai pentingnya formalitas dalam perjanjian hutang piutang.
Tinjauan Hukum Terhadap Pemalsuan Dokumen Izin Usaha Pertambangan Untuk Keperluan Investasi oleh PT Churchill Mining Dengan Indonesia Chyrila Tifany Mailakay Hernics Wadu; Indah Siti Aprillia; Junika Gabriella Cecille Hutapea; Luqyana Shafira Alfarhani; Maura Lysandra; Rachel Adeline Siregar; Revina Revina; Tatsbita Khaulah
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol. 2 No. 1 (2025): Januari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v2i1.4589

Abstract

Kasus sengketa antara PT Churchill Mining Plc dan Pemerintah Indonesia terkait dugaan pemalsuan dokumen izin usaha pertambangan menjadi studi penting dalam memahami dampak hukum, ekonomi, dan hubungan internasional pada sektor investasi. Sengketa ini bermula dari pencabutan izin usaha tambang PT Ridlatama oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur pada 2010, yang didasarkan pada indikasi kuat pemalsuan dokumen, termasuk tanda tangan dan stempel pejabat. Perselisihan hukum ini diajukan ke forum arbitrase internasional ICSID, dengan nilai klaim mencapai USD 1,31 miliar. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak pemalsuan dokumen terhadap hubungan hukum antara pemerintah dan investor, serta kebijakan pemerintah dalam menyikapi sengketa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemalsuan dokumen merusak kredibilitas hukum dan menciptakan ketidakpastian yang mengurangi daya tarik investasi. Pemerintah Indonesia berhasil memenangkan sengketa di ICSID pada 2016, yang menjadi preseden penting dalam menegakkan kedaulatan hukum di tengah tekanan internasional. Proses panjang ini menggarisbawahi pentingnya due diligence dan pengawasan ketat terhadap perizinan investasi. Selain itu, biaya penyelesaian sengketa yang tinggi menjadi beban ekonomi, meskipun kemenangan ini memperkuat reputasi hukum Indonesia. Kesimpulannya, kasus ini menekankan pentingnya penegakan hukum, prinsip itikad baik dalam investasi, dan penguatan regulasi untuk menciptakan iklim investasi yang sehat dan berkelanjutan. Implementasi teknologi dalam sistem perizinan serta edukasi hukum kepada pejabat daerah diusulkan sebagai langkah strategis untuk mencegah kasus serupa di masa depan. Adapun saran dari penelitian ini pemerintah perlu memperkuat regulasi, meningkatkan pengawasan, mengedukasi pihak terkait, menerapkan sanksi tegas, memanfaatkan teknologi digital untuk transparansi, memperkuat diplomasi guna mencegah pemalsuan dokumen izin usaha pertambangan dan menciptakan iklim investasi sehat dan berkeadilan.
Co-Authors Cesilia Aprianes Chyrila Tifany Mailakay Hernics Wadu Devi Devi Grace Cheryanti Indah Aprilia Indah Siti Aprillia Junika Gabriella Cecille Hutapea Marcela Octavia Maura Lysandra Moody Rizqy Syailendra Putra Nicholas Owen Rachel Adeline Siregar Rasji Revina Revina Tatsbita Khaulah