Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Journal of Accounting Law Communication and Technology SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law
Rachel Adeline Siregar
Universitas Tarumanagara
Religion Humanities Astronomy Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Nursing

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Dampak Transformasi Digital Terhadap Ketenagakerjaan: Peluang dan Tantangan di Era Industri 4.0 Rachel Adeline Siregar; Gunardi Lie
SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law Vol. 3 No. 1 (2026): April 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/sakola.v3i1.8239

Abstract

Transformasi digital telah menjadi kekuatan utama yang mengubah lanskap ketenagakerjaan di era Industri 4.0. Perkembangan teknologi informasi, kecerdasan buatan, otomatisasi, dan Internet of Things (IoT) memengaruhi cara perusahaan beroperasi, pola kerja, serta keterampilan yang dibutuhkan oleh tenaga kerja. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak transformasi digital terhadap ketenagakerjaan, baik dari sisi peluang maupun tantangan yang muncul. Dari sisi peluang, digitalisasi membuka akses terhadap pekerjaan berbasis teknologi, memperluas fleksibilitas kerja melalui konsep remote working, serta meningkatkan produktivitas dan efisiensi operasional perusahaan. Namun, di sisi lain, transformasi ini juga menghadirkan tantangan signifikan, seperti pengurangan kebutuhan terhadap pekerjaan rutin, meningkatnya kesenjangan keterampilan (skill gap), dan potensi pengangguran struktural bagi pekerja yang tidak beradaptasi dengan teknologi baru. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi literatur dari jurnal akademik, laporan industri, dan data statistik ketenagakerjaan terkini. Hasilnya menunjukkan bahwa keberhasilan adaptasi tenaga kerja terhadap era digital sangat bergantung pada kemampuan pembelajaran berkelanjutan, pengembangan keterampilan digital, serta kebijakan pemerintah dan perusahaan yang mendukung reskilling dan upskilling. Temuan ini menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, institusi pendidikan, dan sektor industri untuk memastikan transformasi digital memberikan manfaat maksimal bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan pekerja.
Kekuatan Yuridis Terhadap Perjanjian Hutang Piutang dibawah Tangan Saat Terjadi Wanprestasi Grace Cheryanti; Luqyana Shafira Alfarhani; Rachel Adeline Siregar; Moody Rizqy Syailendra Putra
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol. 2 No. 1 (2025): Januari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v2i1.4588

Abstract

Perjanjian hutang piutang di bawah tangan sering digunakan dalam praktik sehari-hari oleh individu maupun badan usaha karena kesederhanaannya dan tidak memerlukan proses formal. Meskipun sah secara hukum, perjanjian ini dapat menimbulkan masalah ketika terjadi wanprestasi, yaitu ketika salah satu pihak gagal memenuhi kewajibannya.Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji aspek yuridis dari perjanjian utang piutang yang dibuat secara informal dalam konteks terjadinya wanprestasi. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini mengeksplorasi syarat-syarat yang harus dipenuhi agar perjanjian di bawah tangan tetap memiliki kekuatan hukum yang sah, serta bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa yang mungkin timbul. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun perjanjian ini memiliki kekuatan hukum, bukti yang kuat dan alat pembuktian yang tepat sangat diperlukan untuk menguatkan klaim dalam kasus wanprestasi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi praktisi hukum dan masyarakat umum mengenai pentingnya formalitas dalam perjanjian hutang piutang.
Tinjauan Hukum Terhadap Pemalsuan Dokumen Izin Usaha Pertambangan Untuk Keperluan Investasi oleh PT Churchill Mining Dengan Indonesia Chyrila Tifany Mailakay Hernics Wadu; Indah Siti Aprillia; Junika Gabriella Cecille Hutapea; Luqyana Shafira Alfarhani; Maura Lysandra; Rachel Adeline Siregar; Revina Revina; Tatsbita Khaulah
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol. 2 No. 1 (2025): Januari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v2i1.4589

Abstract

Kasus sengketa antara PT Churchill Mining Plc dan Pemerintah Indonesia terkait dugaan pemalsuan dokumen izin usaha pertambangan menjadi studi penting dalam memahami dampak hukum, ekonomi, dan hubungan internasional pada sektor investasi. Sengketa ini bermula dari pencabutan izin usaha tambang PT Ridlatama oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur pada 2010, yang didasarkan pada indikasi kuat pemalsuan dokumen, termasuk tanda tangan dan stempel pejabat. Perselisihan hukum ini diajukan ke forum arbitrase internasional ICSID, dengan nilai klaim mencapai USD 1,31 miliar. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak pemalsuan dokumen terhadap hubungan hukum antara pemerintah dan investor, serta kebijakan pemerintah dalam menyikapi sengketa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemalsuan dokumen merusak kredibilitas hukum dan menciptakan ketidakpastian yang mengurangi daya tarik investasi. Pemerintah Indonesia berhasil memenangkan sengketa di ICSID pada 2016, yang menjadi preseden penting dalam menegakkan kedaulatan hukum di tengah tekanan internasional. Proses panjang ini menggarisbawahi pentingnya due diligence dan pengawasan ketat terhadap perizinan investasi. Selain itu, biaya penyelesaian sengketa yang tinggi menjadi beban ekonomi, meskipun kemenangan ini memperkuat reputasi hukum Indonesia. Kesimpulannya, kasus ini menekankan pentingnya penegakan hukum, prinsip itikad baik dalam investasi, dan penguatan regulasi untuk menciptakan iklim investasi yang sehat dan berkelanjutan. Implementasi teknologi dalam sistem perizinan serta edukasi hukum kepada pejabat daerah diusulkan sebagai langkah strategis untuk mencegah kasus serupa di masa depan. Adapun saran dari penelitian ini pemerintah perlu memperkuat regulasi, meningkatkan pengawasan, mengedukasi pihak terkait, menerapkan sanksi tegas, memanfaatkan teknologi digital untuk transparansi, memperkuat diplomasi guna mencegah pemalsuan dokumen izin usaha pertambangan dan menciptakan iklim investasi sehat dan berkeadilan.
Legal Implications in Health Services: Rights and Obligations of Medical Personnel and Patients Christine S.T. Kansil; Rachel Adeline Siregar
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol. 3 No. 2 (2024): December 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v3i2.4252

Abstract

Health services play an important role in fulfilling human rights, especially the right to health. In this context, health law serves to protect the rights and obligations between medical personnel and patients. Various regulations, such as Law No. 36 of 2009 concerning Health and Law No. 29 of 2004 concerning Medical Practice, regulate standards and ethics in medical services. Medical personnel are required to provide professional services and respect patient rights, such as the right to information and consent, while patients are required to provide accurate information. However, legal issues such as malpractice and violations of patient rights often occur, which shows the importance of understanding and implementing the law in health services. The era of digitalization and the pandemic also presents new challenges, such as data security and electronic medical consent. Therefore, this study discusses the legal implications in health services, highlighting the importance of education and compliance with regulations to prevent conflict and improve the quality of services. By understanding each other's rights and obligations, it is hoped that a fairer, more transparent, and quality health service system can be created.
Co-Authors Christine S.T. Kansil Chyrila Tifany Mailakay Hernics Wadu Grace Cheryanti Gunardi Lie Indah Siti Aprillia Junika Gabriella Cecille Hutapea Luqyana Shafira Alfarhani Maura Lysandra Moody Rizqy Syailendra Putra Revina Revina Tatsbita Khaulah