Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Illegal Fishing dan Pertanggungjawaban Pidana: Studi atas Sengketa Maritim Indonesia-Vietnam Rachel Sophia Joy Aprilia Gultom; Maya Shafira; Fristia Berdian Tamza; Muhammad Farid; Siti Azizah
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol. 4 No. 2 (2025): December 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v4i2.7770

Abstract

Penelitian ini mengkaji pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana illegal fishing melalui kajian terhadap pendekatan hukum antara Indonesia dan Vietnam serta implikasinya terhadap sengketa maritim di Laut Natuna Utara. Fokus analisis diarahkan pada penegakan hukum perikanan nasional Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 dan Vietnam melalui Law on Fisheries No. 18/2017/QH14. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif-komparatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia menerapkan hukum pidana sebagai primum remedium melalui sanksi represif, sedangkan Vietnam menempatkan pidana sebagai ultimum remedium dengan penekanan pada sanksi administratif dan pengawasan preventif. Dalam kerangka UNCLOS 1982, efektivitas hukum nasional terbukti terbatas tanpa kerja sama bilateral dan regional. Oleh karena itu, artikel ini merekomendasikan penguatan sinergi Indonesia–Vietnam melalui mekanisme ASEAN dan RPOA-IUU guna mewujudkan tata kelola perikanan yang berkelanjutan.
Integrasi Perlindungan Ekosistem Perikanan dan Kawasan Wisata Selancar Pesisir Barat : Kajian Sinkronisasi Perda Terhadap Hukum Laut Internasional Siti Azizah; Salfa Salsabila Arifah
Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol. 2 No. 3 (2026): JULI-SEPTEMBER
Publisher : Indo Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63822/g92kzs25

Abstract

Pesisir Barat Regency possesses abundant fishery resources and serves as one of the premier international surf tourism destinations in Indonesia. However, the acceleration of marine tourism activities alongside fishery exploitation frequently creates ecological friction, including coral reef degradation, coastal waste pollution, and spatial utilization conflicts. This study aims to examine the integration of fishery ecosystem protection and surf tourism zones in Pesisir Barat through a synchronization analysis of Local Regulations (Perda) against international law of the sea norms (UNCLOS 1982). Using normative legal research with statutory and comparative approaches, the findings indicate that local legal frameworks have not fully integrated marine-based ecosystem protection aligned with Articles 192 and 194 of UNCLOS 1982 concerning marine environment preservation obligations. Furthermore, synchronizing Perda with spatial planning frameworks (RZWP3K/RTRW) necessitates an Integrated Coastal Zone Management (ICZM) strategy to ensure the sustainability of capture fisheries and water sports tourism. This paper recommends local legal harmonization to establish legal certainty and sustainable ecosystem protection.