Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.168
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Abdi: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Corruptio Jurnal Hukum Lex Generalis Jurnal Cakrawala Akademika Jurnal Sumbangsih
Fristia Berdian Tamza
Universitas Lampung
Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Public Health Social Sciences

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
Prison Penalty In Providing A Determination Effect For Criminal Actions Of Corruption Fristia Berdian Tamza
Corruptio Vol 3 No 2 (2022)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/corruptio.v3i2.2736

Abstract

The case of corruption as a phenomenon of deviation from social, cultural and state life has many scientists and philosophers study and criticize it. One of the world's famous philosophers is Aristotle, who formulated what he calls moral corruption. Moral corruption refers to various forms of the constitution that have deviated so that the regime's rulers are included in the democratic system where by they are no longer led by law, but also on the other hand no longer serv themselves. The problem in this research is the Effectiveness of Imprisonment for Criminal Acts of Corruption, and Does Imprisonment Can Have a Deterrent Effect on Perpetrators of Criminal Acts of Corruption? This paper is a normative legal research. This normative legal research method is used because the approach in this paper is carried out by using a case approach and a statute approach. The prison sentence is threatened for someone who has committed a crime. Imprisonment: consists of life imprisonment and temporary imprisonment or imprisonment for a specific time. The temporary prison sentence is a minimum of one day and a maximum of fifteen years. However, temporary imprisonment may be imposed for twenty years if the crime committed by a person is punishable by death or life imprisonment or is threatened with imprisonment of 20 (twenty) years if there is a combination of several criminal acts (same lop) the perpetrators of criminal acts of corruption deserve death penalty, as such being given the death penalty will provide a deterrent effect and also be a lesson for others not to do the same thing (corruption). Almost no judges generally impose the death penalty because it is associated with aggravating or mitigating reasons. The mitigating factor is far more dominant regarding the highest sentence limit, education, and others.
Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Kajian Keterbatasan Restorative Justice dan Alternatif Penyelesaian Ahmad Irzal Ferdiansyah; Fristia Berdian Tamza; Lisa Wulandari
Jurnal Cakrawala Akademika Vol. 1 No. 6 (2025): Edisi April
Publisher : PT. Pustaka Cendekia Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70182/jca.v1i6.309

Abstract

Penerapan pendekatan restorative justice dalam penanganan tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia, dengan fokus pada keterbatasan pendekatan tersebut dan upaya alternatif penyelesaian sengketa yang lebih efektif guna melindungi hak korban. Sebagai negara hukum, Indonesia berkewajiban menjamin hak asasi manusia melalui perlindungan terhadap korban. Namun, dalam praktiknya, sistem penegakan hukum masih dianggap kurang memadai, di mana pendekatan restoratif sering digunakan untuk kasus ringan, sedangkan tindak pidana berat seperti pemerkosaan tidak dapat diselesaikan secara informal. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menegaskan bahwa kasus kekerasan seksual berat harus diproses melalui peradilan formal guna menjamin keadilan substantif bagi korban. Penelitian ini menggunakan metode hukum doktrinal dengan pendekatan deskriptif dan studi kepustakaan, untuk menganalisis regulasi yang berlaku serta mengevaluasi efektivitas restorative justice dalam konteks kekerasan seksual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pendekatan restoratif memiliki nilai pemulihan, penerapannya terbatas karena berisiko mengesampingkan hak korban dan membuka celah kekerasan berulang. Oleh karena itu, diperlukan alternatif penyelesaian sengketa yang mengintegrasikan proses peradilan formal dengan upaya mediasi, guna mencapai perlindungan dan keadilan optimal bagi korban.
Peningkatan kapasitas aparatur desa melalui sosialisasi dan focus group discussion (FGD) pengelolaan dana desa yang bersih dari tindak pidana korupsi pada aparatur desa di Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus Emilia Susanti; Dona Raisa Monica; Dina Haryati; Fristia Berdian Tamza
Jurnal Sumbangsih Vol. 3 No. 2 (2022): Jurnal Sumbangsih (In Process)
Publisher : LPPM Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/jsh.v3i2.92

Abstract

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa dan desa Adat yang disalurkan melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaran pemerintahan, pembangunan,serta pemberdayaan masyarakat desa. Dasar hukum pemberian dana desa adalah UU No 6 tahun 2014 dan PP No 60 tahun 2014 tentang dana desa. Dalam pengelolaan dana desa peran aparatur desa sangat dibutuhkan, aparatur desa harus mampu mengalokasikan dana desa sesuai dengan urgensi dan kepentingan desa. Namun dalam implementasinya pengelolaan dana desa oleh aparatur desa berpotensi menimbulkan perbuatan korupsi. Sasaran pada pengabdian ini adalah aparatur desa Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus dalam rangka meningkatkan kapasitas aparatur desa melalui sosialisasi dan Focus Group Discussion (FGD) yang tujuan akhirnya adalah agar aparatur desa di Kecamatan Kota Agung mengetahui aspek hukum pidana khususnya tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana desa; meningkatkan kemampuan aparatur desa dalam pengelolaan dana desa yang bersih dari tindak pidana korupsi dan mengetahui upaya yang dapat dilakukan dalam pencegahan dan penanggulangan tindak pidana korupsi pada pengelolaan dana desa. Adapun mitra yang terlibat pada penyuluhan hukum ini yaitu Polres Tanggamus, Kejaksaan Tinngi Lampung, Pemerintah daerah Kabupaten Tanggamus yang berwenang dalam peningkatan kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan dana desa yang bersih dari tindak pidana korupsi.
Penguatan Hukum Terhadap Kekerasan Berbasis Gender: Upaya Perlindungan Perempuan di Desa Merak Batin Wujud Pencapaian Goal 5 Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Fristia Berdian Tamza; Rika Septiana; Dona Raisa Monica; Budi Rizki Husin; Diah Gustiniati Maulani; Firganefi Firganefi
ABDI: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Vol 7 No 2 (2025): Abdi: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat
Publisher : Labor Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24036/abdi.v7i2.1172

Abstract

Kekerasan berbasis gender (KBG) merupakan permasalahan serius yang terus meningkat di Indonesia, dengan laporan Komnas Perempuan menyebutkan kenaikan 50% pada tahun 2022, mencapai 339.782 kasus. Desa Merak Batin menghadapi tantangan serupa akibat kurangnya kesadaran masyarakat dan dominasi budaya patriarki yang melekat pada masyarakat dan kurangnya pemahaman mengenai KGB. Pengabdian ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman hukum dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan perempuan dari KGB. Pengabdian ini bertujuan memperkuat pemahaman hukum dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan perempuan dari KBG. Melalui serangkaian penyuluhan, pelatihan, dan diskusi kelompok yang melibatkan berbagai elemen masyarakat desa, terjadi peningkatan kesadaran mengenai KBG dan upaya perlindungan perempuan. Pengabdian ini memiliki kebaruan berupa integrasi pendekatan hukum dengan pemberdayaan sosial yang belum banyak diadopsi dalam pengabdian serupa di wilayah pedesaan di Bandar Lampung. Melalui serangkaian penyuluhan, pelatihan, dan diskusi kelompok yang melibatkan berbagai elemen masyarakat desa, terjadi pemberdayaan perempuan dan masyarakat kemudian di ikuti dengan peningkatan kesadaran mengenai KBG dan upaya perlindungan perempuan di Desa Merak Batin. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap kekerasan berbasis gender masih rendah, terutama akibat budaya patriarki yang kuat. Namun, dengan adanya interaksi aktif melalui pengabdian ini, masyarakat mulai berkomitmen untuk melakukan tindakan preventif dan melibatkan diri dalam upaya pencegahan KGB. Kedepannya, tim pengabdi berencana melanjutkan program pemberdayaan perempuan secara ekonomi dan sosial untuk meminimalisir kerentanan terhadap kekerasan berbasis gender di masa mendatang.
Menjerat Overclaim: Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Skincare dalam Perspektif Perlindungan Konsumen Regita Surya Prameswari; Ahmad Irzal Fardiansyah; Fristia Berdian Tamza
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 6 No 4 (2025): Tema Hukum Perdata dan Kenotariatan
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v6i4.1965

Abstract

The skincare industry in Indonesia has experienced rapid growth in recent years, leading businesses to innovate their beauty products and then promote or advertise them. However, many businesses are currently making exaggerated claims when promoting their products, and some even have products whose contents do not match their labels or promotional claims, causing consumers to suffer losses. The problem addressed in this study is how to regulate overclaiming and product inconsistencies based on the Consumer Protection Law and how to hold business actors accountable for such violations. The method used is normative legal research with a qualitative approach, based on the search and analysis of primary, secondary, and tertiary legal materials, which include legislation (particularly the UUPK and BPOM regulations in the field of cosmetics), legal literature, scientific journals, and other relevant sources. The results of the study show that the practice of overclaiming and product content inconsistencies in skincare products constitute violations of basic consumer rights, particularly the right to safety and the right to accurate, clear, and honest information. In the event of a violation, business actors can be held civilly liable through compensation obligations as stipulated in Article 19 of the UUPK, or criminally liable through the threat of sanctions under Article 62 in conjunction with Article 8 of the UUPK. The research findings also confirm that BPOM supervision and test results play a strategic role as the basis for law enforcement against business actors. Therefore, administrative, civil, and criminal sanctions are expected to have a deterrent effect and strengthen consumer protection in the skincare industry.
Analisis Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Tindak Pidana Ekonomi: Studi pada Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Vannya Quinta Husin; Fristia Berdian Tamza; Ahmad Irzal Fardiansyah
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 6 No 7 (2025): Tema Hukum Pidana
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v6i7.1986

Abstract

Corruption is one of the very serious problems that almost every country in the world, including Indonesia, is currently facing. This crime not only harms the country's finances but also disrupts social relationships and governance, hinders national development, and undermines public trust in the government.   This study aims to discuss and examine the factors that cause the occurrence of corruption crimes in Indonesia. This research uses a literature study method that refers to books, scientific journals, legislation, and relevant documentation data. The literature analyzed in this study employs a descriptive qualitative approach to comprehensively understand the factors and aspects that are the reasons and causes of corruption crimes in Indonesia.   There are four aspects that contribute to the occurrence of corruption crime in Indonesia, and it is very difficult to address this issue without a strong and collective commitment to eradicate it. The aspects are: Political Aspect, Legal Aspect, Economic Aspect, and Institutional or Organizational Aspect. All of these aspects are closely interconnected, making it necessary to have solid synergy to eliminate corruption at its roots and achieve the aspirations desired by all Indonesian people.
Perlindungan Data Pribadi dalam Era Digitalisasi dan Tantangan Keamanan Siber di Indonesia MUHAMMAD RENDI; Fristia Berdian Tamza; Ahmad Irzal Fardiansyah
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 6 No 12 (2025): Tema Hukum dan Hak Asasi Manusia
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v6i12.2452

Abstract

The digital era has brought fundamental transformations in personal data management in Indonesia, yet also presents increasingly complex security challenges. The incident of 341,000 Polri personnel data leaks by an actor named Bjorka in October 2025 provides concrete evidence of vulnerabilities in Indonesia's national cybersecurity infrastructure. Although Law Number 27 of 2022 on Personal Data Protection has been enacted as the primary legal instrument, its practical effectiveness still faces various structural and implementation obstacles.This research employs a normative juridical approach utilizing Lawrence M. Friedman's legal system framework to analyze weaknesses in three main pillars: institutional structure, regulatory substance, and data security culture. The analysis demonstrates that preventing data breaches requires a comprehensive approach integrating legal, technological, organizational, and cultural aspects. Policy recommendations are formulated for four key stakeholders—Government, Polri, Private Sector, and Society—to strengthen personal data protection governance and national cybersecurity in a sustainable manner.
Co-Authors Ahmad Irzal Ferdiansyah Budi Rizki Husin Diah Gustiniati Maulani Dina Haryati Dona Raisa Monica Emilia Susanti Fardiansyah, Ahmad Irzal Firganefi Firganefi Lisa Wulandari MUHAMMAD RENDI Regita Surya Prameswari Rika Septiana Vannya Quinta Husin