Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.882
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum Jurisdictie
Slamet Riyanto
Universitas Islam As-Syafi`iyah
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Akibat Hukum Keterlambatan Pemberitahuan Akuisisi Saham PT. Global Loket Sejahtera Oleh PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa Dalam Perspektif Persaingan Usaha Tidak Sehat Studi Kasus Putusan KPPU Nomor 30/KPPU-M/2020 Ghaly Novandri; Slamet Riyanto; Muhammad Fahruddin
Jurnal Hukum Jurisdictie Vol. 6 No. 2 (2024): Telaah Penerapan Hukum Merespon Peluang Investasi
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam As-Syafi'iyah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34005/jhj.v6i2.201

Abstract

Dalam memaksimalkan keuntungan menjalankan kegiatan usahanya, dilakukan oleh pelaku usaha dengan berbagai cara, salah satu cara yang dapat dilakukan pelaku usaha adalah dengan cara merger, akuisisi dan konsolidasi. Dalam skripsi ini terdapat rumusan masalah yakni: 1) Bagaimana pengaturan akuisisi saham yang menimbulkan persaingan usaha tidak sehat ? 2) Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan keterlambatan pemberitahuan akuisisi saham PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa ? 3) Bagaimana sanksi yang dijatuhkan KPPU atas keterlambatan pemberitahuan akuisisi saham PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa ? Guna menjawab rumusan masalah diatas, data yang dibutuhkan dalam skripsi ini data sekunder berupa beberapa peraturan, buku, artikel, serta beberapa literatur lainnya yang didapatkan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen terkait dengan data dan informasi yang selanjutnya akan dianalisis dengan kajian yuridis normatif. Kemudian hasil dari sumber-sumber tersebut dideskripsikan dengan secara deskriptif analitis dengan bahasa yang baku, mudah dipahami, dan mudah dimengerti. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan faktor faktor-faktor yang menyebabkan keterlambatan pemberitahuan akuisisi saham PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa menggunakan pendekatan rule of reason serta memaparkan sanksi yang dijatuhkan KPPU atas keterlambatan pemberitahuan akuisisi saham tersebut.
Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Developer Perumahan Atas Penutupan Akses Jalan Ke Unit Rumah (Studi Kasus Nomor 553/Pdt.G/2016/Pn.Bks) Mia Ameliawati; Slamet Riyanto; Ade Salamah
Jurnal Hukum Jurisdictie Vol. 8 No. 1 (2026): Hukum Indonesia
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam As-Syafi'iyah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34005/jhj.v8i1.234

Abstract

Fenomena penutupan akses jalan sering kali terjadi baru-baru ini, salah satunya penutupan akses jalan di Cluster Green Village Bekasi. Penutupan Akses Jalan Ini disebabkan oleh adanya sengketa tanah yang dijadikan jalan merupakan tanah milik orang lain. Sengketa ini didasari karena adanya perbuatan developer megeser patok tanah. Dalam skripsi ini terdapat rumusan masalah yakni: 1) Bagaimana pengaturan mengenai pembangunan dan pemanfaatan akses jalan ke unit perumahan?, 2) Bagaimana pertanggungjawaban developer terhadap penutuan akses jalan ke unit rumah pada Cluster Green Village Bekasi?, 3) Bagaimana penyelesaian hukum atas penutupan akses jalan ke unit rumah pada Cluster Green Village Bekasi?. Guna menjawab rumusan masalah diatas, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Sumbar data yang digunakan pada penelitian ini ialah data sekunder yaitu berupa Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor: 553/Pdt.G/2016/PN.Bks. Dan ditunjang dengan hasil studi lapangan berupa wawancara. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman, pebangunan perumahan dalam harus memenuhi unsur prasarana, sarana dan utilitas umum, sedangkan pada penelitian ini developer perumahan tidak memenuhi unsur prasarana berupa jalan karena tanah yang digunakan sebagai jalan adalah tanah milik orang lain dan developer melakukan tindakan penggeseran patok tanah. Hal tersebut membuat developer harus bertanggungjawab berdasarkan liabilyti based on fault yaitu pertanggungjawaban berdasarkan unsur kesalahan.
Kerugian Terhadap Pemilik Merek Terkenal Yang Mengalami Trademark Squatting Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis (Studi Kasus Gojek Tokopedia Melawan PT. Terbit Financial) Annisa Alizaldi; Efridani Lubis; Slamet Riyanto
Jurnal Hukum Jurisdictie Vol. 8 No. 1 (2026): Hukum Indonesia
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam As-Syafi'iyah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34005/jhj.v8i1.235

Abstract

Perlindungan hukum di indonesia terhadap pengusaha yang terkena praktik trademark squatting yang menyebabkan kerugian materiil dan non-materiil, terutama dalam kasus GOTO, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis. Hasil penelitian menunjukkan pendaftaran merek dengan itikad buruk untuk mengeksploitasi ketenaran merek lain, pengaturan dalam UU Nomor 20 Tahun 2016 yakni pasal 21 Ayat (1), (2), dan Ayat (3) yang kemudian dilanjutkan dengan pasal Pasal 76 Ayat (1), (2), dan (3) hingga pada pasal Pasal 83 Ayat (1), hukum internasional seperti Paris Convention pada Pasal 6 bis, dan Pasal 10 bis. Serta TRIPS Agreement juga mengatur dalam pasal 16 Ayat (2) dan (3) dan pasal 15 Ayat (1). Implementasi perlindungan hukum dengan membatalkan pendaftaran merek yang dilakukan dengan itikad buruk serta upaya hukum lainnya bagi pemegang hak yang dirugikan. Pengadilan Niaga menyatakan menolak gugatan PT TFT. Dalam putusan tersebut, pengadilan menyatakan mengabulkan eksepsi mengenai kewenangan mengadili yang diajukan oleh Gojek dan Tokopedia. Adapun upaya hukum pengajuan gugatan pembatalan merek terdaftar yang melanggar hak dari pemilik merek tidak terdaftar dengan ketentuan terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Menteri yakni DJKI dimana DJKI memberikan keputusan bahwa Gojek dan Tokopedia telah memiliki hak untuk menggunakan merek GOTO untuk kelas barang dan jasa Nomor 9,36, dan 39 sedangkan Sebagian lainnya yakni pada kelas 42 merupakan hak bagi PT. TFT. Berdasarkan keputusa diatas, sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis pada Pasal 20 dan 21 dalam hal ini khususnya Pasal 21 Ayat 1 Huruf A.
Analisis Yuridis Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Atas Pencemaran Sungai Ciliwung Di Jakarta Akibat Sampah Limbah Industri Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengolaan Lingkungan Hidup Joan Haris Iskandar; Slamet Riyanto; Efridani Lubis
Jurnal Hukum Jurisdictie Vol. 8 No. 1 (2026): Hukum Indonesia
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam As-Syafi'iyah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34005/jhj.v8i1.236

Abstract

Pengaturan tanggung jawab Pemerintah Daerah, khususnya Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Pertama, proses perizinan yang ketat memastikan industri memenuhi standar pengelolaan limbah dengan mengharuskan dokumen AMDAL atau UKL-UPL serta pemantauan rutin. Kedua, pengawasan dan inspeksi dilakukan secara berkala dan mendadak untuk memastikan kepatuhan, dengan sanksi tegas bagi pelanggar. Ketiga, pembangunan dan perbaikan IPAL serta rehabilitasi ekosistem menjadi bagian integral dari upaya pengelolaan. Keempat, edukasi dan sosialisasi kepada industri dan masyarakat. 1. Beberapa hal yang dilakukan oleh DLH DKI Jakarta sesuai dengan pasal 63 UUPPLH dan Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah DKI Jakarta yang mengatur tentang perencanaan tata ruang yang berkelanjutan dan memperhatikan aspek lingkungan.Penegakan hukum terhadap industri yang melakukan pencemaran Sungai Ciliwung oleh Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta melibatkan serangkaian Langkah yakni Pemantauan dan Identifikasi. Inspeksi Rutin dan Mendadak, Penerbitan Teguran dan Surat Peringatan, Penegakan Sanksi Administratif, Proses Penegakan Hukum yang Transparan, dan Tindakan Pemulihan. Disarankan agar pemerintah daerah memperkuat implementasi pengawasan dan penegakan hukum dengan melakukan inspeksi yang lebih rutin dan mendalam terhadap industri di sepanjang sungai. Penerapan sanksi yang lebih tegas dan berbobot, serta pencabutan izin bagi pelanggar berat, perlu diperkuat untuk memberikan efek jera. Selain itu, pengembangan dan optimalisasi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) harus diprioritaskan, memastikan semua industri mematuhi standar pengolahan limbah yang ketat. Serta kolaborasi erat dengan lembaga penegak hukum dan sektor swasta untuk mendukung upaya ini akan memastikan kepatuhan yang lebih baik dan pengurangan pencemaran sungai secara signifikan.
Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Perbankan Yang Dirugikan Karena Kesalahan Sistem Pada Layanan Mobile Banking Antar Bank Pandhito Wiratama; Slamet Riyanto; Ade Salamah
Jurnal Hukum Jurisdictie Vol. 8 No. 1 (2026): Hukum Indonesia
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam As-Syafi'iyah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34005/jhj.v8i1.246

Abstract

Perkembangan internet saat ini sudah mengalami kemajuan yang sangat pesat hal ini juga berpengaruh terhadap kemajuan di bidang perbankan. Dengan kemajuan yang pesat di bidang perbankan terdapat potensi terjadinya masalah yang dapat merugikan nasabah perbankan. Rumusan masalah didalam skripsi ini membahas tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah perbankan yang dirugikan karena kesalahan sistem pada layanan mobile banking antar bank dan bagaimana pertanggungjawaban pihak bank terhadap nasabah perbankan yang dirugikan karena kesalahan sistem pada layanan mobile banking antar bank. Untuk menjawab pertanyaaan diatas, metode penelitian yang digunakan pada skripsi ini yaitu metode yuridis normatif yaitu menganalisis penerapan peraturan perundang-undangan yang mempunyai relevansi terhadap masalah yang dikaji. data yang digunakan yaitu data sekunder yang berupa beberapa peraturan, buku, artikel, serta beberapa literatur lainnya yang didapatkan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen terkait dengan data dan informasi yang selanjutnya akan dianalisis secara yuridis normatif. Kemudian hasil dari sumber-sumber tersebut dideskripsikan dengan deskriptif analitis dengan Bahasa yang baku, mudah dipahami dan mudah dimengerti. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat 2 perlindungan hukum terhadap nasabah perbankan yang dirugikan karena kesalahan sistem pada layanan mobile banking antar bank yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Mengenai pertanggungjawaban bank terhadap nasabah perbankan yang dirugikan karena kesalahan sistem pada layanan mobile banking antar bank yaitu bank harus bertanggungjawab atas kerugian yang dialami oleh nasabah dengan ketentuan bahwa kerugian nasabah tersebut disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan pihak perbankan. Saran dari penelitian ini adalah bank harus dapat menjaga kredibilitasnya agar dapat menimbulkan kepercayaan nasabah terhadap kinerja perbankan.
Co-Authors Ade Salamah Annisa Alizaldi Efridani Lubis Ghaly Novandri Joan Haris Iskandar Mia Ameliawati Muhammad Fahruddin Pandhito Wiratama