Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

TANGGUNG JAWAB JASA APPRAISAL INDEPENDENT AGUNAN BANK TERKAIT NILAI LELANG EKSEKUSI OBYEK HAK TANGGUNGAN Febri Atikawati Wiseno Putri; Arga Baskara
Jurnal Cakrawala Ilmiah Vol. 5 No. 5 (2026): Januari 2026
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam proses pemberian kredit perbankan oleh Bank, pada umumnya wajib menyerahkan agunan sebagai jaminan pengembalian kredit. Agunan sertipikat / fixed asset paling digemari oleh kreditur/ bank. Pemberian kredit oleh bank tidak lepas dari penilaian agunan terlebih dahulu. Penilaian dilakukan oleh Internal Bank atau dapat juga dilakukan oleh Penilai Publik atau KJPP (KantorJasa Penilai Publik). Penilai Publik akan memberikan laporan nilai agunan yang diajukan oleh debitur untuk kemudian dijadikan dasar oleh bank untuk menentukan Plafond (jumlah maksimum pemberian kredit). Posisi kreditur yang lebih dominan dalam proses pemberian kredit, sedikit banyak akan mempengaruhi nilai pasar dan likuidasi sebuah agunan. Dalam hal ini debitur memiliki resiko terhadap nilai agunan yang telah ditetapkan oleh Penilai Publik apabila agunan tersebut pailit. Penelitian ini menggunakan pendekatan lesgislatif dan konseptual.
REKONSTRUKSI SISTEM SANKSI HUKUM TERHADAP PELANGGARAN TATA RUANG DALAM PERIZINAN LOKASI DAN PEMANFAATAN RUANG Arga Baskara; Febri Atikati Wiseno Putri
Jurnal Cakrawala Ilmiah Vol. 5 No. 12 (2026): Agustus 2026
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perizinan lokasi dan pemanfaatan ruang berperan penting dalam menjamin kepastian hukum, kedamaian tata ruang, perlindungan lingkungan, dan kepentingan masyarakat. Penerapan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui sistem OSS-RBA mengubah mekanisme perizinan dengan menempatkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) sebagai persyaratan dasar. Namun, penyederhanaan perizinan belum diikuti efektivitas pengawasan dan sanksi terhadap pelanggaran tata ruang. Penelitian ini bertujuan menganalisis kelemahan sistem sanksi serta menetapkan penegakan hukum pelanggaran tata ruang. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan-undangan dan konseptualisasi, serta dianalisis menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakefektifan sanksi dipengaruhi oleh lemahnya struktur hukum, ketidakharmonisan substansi hukum, dan budaya hukum yang permisif terhadap pelanggaran. Rekonstruksi diperlukan melalui penguatan kelembagaan, sistem pengawasan integrasi, reformulasi sanksi administratif dan pidana yang tegas dan proporsional, serta penguatan budaya kepatuhan hukum. Upaya tersebut diharapkan dapat menjamin kepastian hukum, keadilan, dan keberlanjutan pemanfaatan ruang.