Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Implementasi Zakat Profesi di UPZ Pemerintah Provinsi Riau Astuti, Daharmi; Zulkifli, Zulkifli; Zulbaidi, Zulbaidi
Al-Hikmah: Jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan Vol. 14 No. 1 (2017): Al-Hikmah: Jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan (AJAIP)
Publisher : UIR Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (332.211 KB) | DOI: 10.25299/al-hikmah:jaip.2017.vol14(1).1166

Abstract

Kurangnya maksimal pelaksanaan kinerja BAZ yang ada di dalam memaksimalkan pengumpulan zakat di UPZ yang ada seharusnya dengan pesatnyapertumbuhan yang ditandai dengan peningakatan taraf hidup masyarakat yang dapat dilihat dari perkembangan perekonomian yang baik, peningkatan perekonomian masyarakat tidak dibarengi dengan peningkatan dalam membayar zakat khususnya zakat profesi. Hal tersebut dipengaruhi kurangnya maksimal kinerja BAZ dalam pelaksanaan pengumpulan zakat serta kurangnya juga kesadaran masyarakat untuk membayar zakat profesi. Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah implementasi pengumpulan zakat profesi di UPZ Pemerintah Provinsi Riau. Penelitian ini dilakukan bertujuan menganalisa implementasi pengumpulan zakat profesi di UPZ Pemerintah Provinsi Riau. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini dalam mengelola data yang diperoleh ialah dengan metode statistik deskriptif yaitu penyajian data dengan tabel, grafik, diagram lingkaran, piktogram, perhitungan modus, median mean, persentase, dan standar deviasi. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 14 orang. Teknik pengambilan sampel dengan menggunakan sampel jenuh. Pengumpulan data dilakukan secara langsung kepada responden di UPZ Pemerintah Provinsi Riau. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi zakat profesi di UPZ Pemerintah Provinsi Riau dikatakan “sangat tidak baik” berdasarkan data yang diperoleh dari 14 responden maka rata-rata skor penelitian sebesar 50,46 terletak pada daerah sangat tidak setuju.
KETAHANAN PANGAN RUMAH TANGGA PETANI DALAM TEKANAN PRODUKSI DAN KEBIJAKAN BANTUAN: ANALISIS LINTAS PROVINSI Noviar, Helmi; Badli, Saiful; Rizki, Darlin; Zulbaidi, Zulbaidi; Fadhlain, Said
Jurnal Al-Kharaj: Studi Ekonomi Syariah, Muamalah, dan Hukum Ekonomi Vol. 6 No. 1 (2026): Januari-Juni 2026
Publisher : IAIN BONE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/alkharaj.v6i1.11087

Abstract

Ketahanan rumah tangga petani merupakan isu krusial dalam pembangunan pertanian di Indonesia, terutama di tengah tekanan permasalahan produksi dan keberagaman kebijakan bantuan yang diterapkan lintas wilayah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara pendapatan usaha pertanian, permasalahan produksi, serta berbagai bentuk program bantuan sosial dan pertanian terhadap ketahanan rumah tangga petani di Indonesia. Penelitian menggunakan data Survei Ekonomi Pertanian (SEP) 2024 dengan unit analisis lintas provinsi. Metode analisis meliputi statistik deskriptif, klasifikasi resiko ketahanan pendapatan, korelasi parsial, dan regresi linier berganda dengan pendekatan Ordinary Least Squares (OLS). Hasil penelitian menunjukkan adanya heterogenitas ketahanan rumah tangga petani yang signifikan antarprovinsi. Provinsi dengan resiko ketahanan tinggi didominasi oleh rumah tangga petani pada kategori cukup dan rentan, mencerminkan keterbatasan struktural dalam pendapatan usaha pertanian dan akses input produksi. Estimasi regresi menunjukkan bahwa bantuan bersifat konsumtif, khususnya Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Indeks Ketahanan Pangan, sementara bantuan produktif berupa pupuk subsidi berpengaruh positif meskipun dengan tingkat signifikansi terbatas. Temuan ini mengindikasikan bahwa keberadaan bantuan tidak secara otomatis meningkatkan ketahanan rumah tangga petani, melainkan sangat bergantung pada orientasi dan fungsi bantuan tersebut. Penelitian ini menegaskan pentingnya pendekatan kebijakan berbasis wilayah yang mengintegrasikan perlindungan sosial jangka pendek dengan penguatan kapasitas produksi pertanian yang berkelanjutan.