Claim Missing Document
Check
Articles

Found 17 Documents
Search

Mainstreaming Human Rights in the Governance of HIV/AIDS Response in Indonesia: A Study of Children with HIV/AIDS in Jakarta and Surakarta PRABANDARI, ATIN; RIMBAWATI, PUTRI RAKHMADHANI NUR; DINARTO, DEDI; ARDHANI, IRFAN; KURNIAWAN, MUHAMMAD DIAZ; IRSADANAR, RAFYOGA JEHAN PRATAMA
Jurnal Studi Pemerintahan Vol 9, No 3 (2018): August 2018
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (545.035 KB)

Abstract

This research aims to compare the advocacy model of Children Living with HIV/AIDS (CLWH) informal-- non-professional and formal--non-professional network, represented by Lentera Anak Surakarta (LAS) and Lentera Anak Pelangi Jakarta (LAP) respectively. The characterization of the network was adapted from Lhawang Ugyel conceptual framework on four types of social network based on their personnel types and formality. Meanwhile, the comparison was made under the metric of 3 advocacy channels; legislation, political and mobilization process. This research found out that LAS informal—non-professional advocacy model reflected a more dominant usage of law and political channel compared to LAP formal—non-professional model since LAS was rising from marginalized society hence they need well lobbying politically and involving in legal drafting. Meanwhile, LAP had shown a more systematic maneuver on the socialization and mobilization channel of advocacy. This was because LAP was formally driven by academia spectrum that could establish methodical movements of CLWH advocacy; thus the engagement with policymaker was less prioritized, even though it was still an essential element of its advocacy.
Pemilihan Presiden Tahun 2016 dan Politik Luar Negeri Amerika Serikat Yuliantoro, Nur Rachmat; Prabandari, Atin; Agussalim, Dafri
Jurnal Hubungan Internasional Vol 5, No 2 (2016): October
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/hi.5297

Abstract

This study is trying to project some trends of U.S. foreign policy based on the results of presidential election in 2016. The United States had recently held presidential election on November 8, 2016. The victory of Republican candidate Donald Trump shocked the world that he defeated Democratic Hillary Clinton, who had excelled in some polls before the election. Various controversies raised by Trump did not prevent him from becoming the president-elect, as the global community soon became concerned with the possibility of the unstable international politics. After describing Clinton and Trump’s stand on foreign policy during their campaign, the study will present the results of the presidential election. Trump’s foreign policy is expected to show “the great American power,” but at the same time his favor of protectionism could threaten international economic cooperations involving the United States. The U.S. could see its image of “world police” reduced, but this would not automatically make the world safer. Under the leadership of Trump, American foreign policy will face many problems and challenges that are not easy to solve. Tulisan ini mencoba untuk memproyeksikan beberapa kecenderungan kebijakan luar negeri Amerika Serikat berdasarkan hasil pemilihan presiden tahun 2016. Amerika Serikat baru saja menyelenggarakan pemilihan presiden pada tanggal 8 November 2016. Kemenangan kandidat Partai Republik, Donald Trump, mengejutkan dunia. Ia mengalahkan kanditat partai Demokrat Hillary Clinton, yang unggul dalam beberapa jajak pendapat sebelum pemilu. Berbagai kontroversi yang disampaikan oleh Trump tidak mencegahnya memenangkan pemilihan, membuat masyarakat dunia segera menjadi khawatir dengan kemungkinan politik internasional yang kacau. Setelah menggambarkan posisi Clinton dan Trump pada isu luar negeri selama kampanye mereka, studi ini akan menyajikan hasil pemilihan presiden tahun 2016. Kebijakan luar negeri Trump diharapkan menunjukkan “kekuatan besar Amerika,” tetapi pada saat yang sama kecenderungan proteksionismenya bisa mengancam kerja sama ekonomi internasional yang melibatkan Amerika Serikat. AS akan melihat bahwa citra “polisi dunia”-nya bisa berkurang, tapi ini tidak akan otomatis membuat dunia lebih aman. Di bawah kepemimpinan Trump, kebijakan luar negeri Amerika akan menghadapi banyak masalah dan tantangan yang tidak mudah untuk dipecahkan.
Sinergi Motif Politik dan Motif Normatif dalam Diplomasi Kemanusiaan Tiongkok Pada Masa Pandemi Covid-19 Prabaningtyas, Rizka Fiani; Prabandari, Atin
Jurnal Penelitian Politik Vol 17, No 2 (2020): Konstelasi Politik di Tengah Pandemi Covid-19 (I)
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jpp.v17i2.905

Abstract

This article seeks to map the patterns of humanitarian diplomacy carried out by China as emerging power in responding to the COVID-19 pandemic. Departing from the debate about political motives in the humanitarian diplomacy strategy carried out by the states, it is increasingly relevant and crucial to examine how humanitarian action, which should be a solution in a crisis situation such as a pandemic, can actually be exploited to serve political interests and how the state humanitarian diplomacy can affect the whole performance of international humanitarian system. The focus on China as a developing country as well as a non-Western donor country (emerging donors) in the international humanitarian aid regime is expected to provide an alternative perspective in seeing the dynamics of actors in the regime. It will be argued that in the context of efforts against COVID-19, China’s humanitarian diplomacy is a mixture of normative and political motives to serve three main national interests, namely normative obligation, stigma management to defend international reputation, and domestic legitimacy of national government. These interests cannot be separated from its status as emerging power trying to fit in the established international humanitarian system while defending its eligibility as influential power in global politics. Penelitian ini berupaya untuk memetakan pola pelaksanaan diplomasi kemanusiaan yang dilakukan oleh negara emerging powers dalam merespon pandemi COVID-19. Berangkat dari perdebatan tentang motif politik dalam strategi diplomasi kemanusiaan yang dilakukan oleh negara selama ini, penelitian ini menjadi semakin relevan dan krusial untuk dilakukan untuk mengetahui bagaimana aksi kemanusiaan yang seharusnya menjadi solusi di tengah situasi krisis semacam pandemi dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kepentingan politik negara. Selain itu, fokus terhadap Tiongkok sebagai negara berkembang sekaligus negara donor non-Barat (emerging donors) dalam rezim bantuan kemanusiaan internasional diharapkan dapat memberikan pandangan alternatif dalam melihat dinamika karakteristik aktor dalam rezim tersebut. Argumen utama yang dibangun adalah diplomasi kemanusiaan Tiongkok dalam konteks memerangi pandemic COVID-19 adalah perpaduan antara motif normative dan politik untuk memenuhi tiga kepentigan utama, yakni obligasi normative, manajemen stigma untuk mempertahankan reputasi internasional dan legitimasi domestik dari pemerintah pusat. Kepentingan-kepentingan ini tidak dapat dilepaskan dari status dan posisi Tiongkok sebagai emerging power yang harus beradaptasi dan beroperasi di dalam sistem kemanusiaan internasional sekaligus berjuang menjaga eligibilitasnya sebagai negara berpengaruh di dunia.
Sinergi Motif Politik dan Motif Normatif dalam Diplomasi Kemanusiaan Tiongkok Pada Masa Pandemi Covid-19 Rizka Fiani Prabaningtyas; Atin Prabandari
Jurnal Penelitian Politik Vol 17, No 2 (2020): Konstelasi Politik di Tengah Pandemi Covid-19 (I)
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jpp.v17i2.905

Abstract

This article seeks to map the patterns of humanitarian diplomacy carried out by China as emerging power in responding to the COVID-19 pandemic. Departing from the debate about political motives in the humanitarian diplomacy strategy carried out by the states, it is increasingly relevant and crucial to examine how humanitarian action, which should be a solution in a crisis situation such as a pandemic, can actually be exploited to serve political interests and how the state humanitarian diplomacy can affect the whole performance of international humanitarian system. The focus on China as a developing country as well as a non-Western donor country (emerging donors) in the international humanitarian aid regime is expected to provide an alternative perspective in seeing the dynamics of actors in the regime. It will be argued that in the context of efforts against COVID-19, China’s humanitarian diplomacy is a mixture of normative and political motives to serve three main national interests, namely normative obligation, stigma management to defend international reputation, and domestic legitimacy of national government. These interests cannot be separated from its status as emerging power trying to fit in the established international humanitarian system while defending its eligibility as influential power in global politics. Penelitian ini berupaya untuk memetakan pola pelaksanaan diplomasi kemanusiaan yang dilakukan oleh negara emerging powers dalam merespon pandemi COVID-19. Berangkat dari perdebatan tentang motif politik dalam strategi diplomasi kemanusiaan yang dilakukan oleh negara selama ini, penelitian ini menjadi semakin relevan dan krusial untuk dilakukan untuk mengetahui bagaimana aksi kemanusiaan yang seharusnya menjadi solusi di tengah situasi krisis semacam pandemi dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kepentingan politik negara. Selain itu, fokus terhadap Tiongkok sebagai negara berkembang sekaligus negara donor non-Barat (emerging donors) dalam rezim bantuan kemanusiaan internasional diharapkan dapat memberikan pandangan alternatif dalam melihat dinamika karakteristik aktor dalam rezim tersebut. Argumen utama yang dibangun adalah diplomasi kemanusiaan Tiongkok dalam konteks memerangi pandemic COVID-19 adalah perpaduan antara motif normative dan politik untuk memenuhi tiga kepentigan utama, yakni obligasi normative, manajemen stigma untuk mempertahankan reputasi internasional dan legitimasi domestik dari pemerintah pusat. Kepentingan-kepentingan ini tidak dapat dilepaskan dari status dan posisi Tiongkok sebagai emerging power yang harus beradaptasi dan beroperasi di dalam sistem kemanusiaan internasional sekaligus berjuang menjaga eligibilitasnya sebagai negara berpengaruh di dunia.
Mainstreaming Human Rights in the Governance of HIV/AIDS Response in Indonesia: A Study of Children with HIV/AIDS in Jakarta and Surakarta ATIN PRABANDARI; PUTRI RAKHMADHANI NUR RIMBAWATI; DEDI DINARTO; IRFAN ARDHANI; MUHAMMAD DIAZ KURNIAWAN; RAFYOGA JEHAN PRATAMA IRSADANAR
Jurnal Studi Pemerintahan Vol 9, No 3 (2018): August 2018
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jgp.9387

Abstract

This research aims to compare the advocacy model of Children Living with HIV/AIDS (CLWH) informal-- non-professional and formal--non-professional network, represented by Lentera Anak Surakarta (LAS) and Lentera Anak Pelangi Jakarta (LAP) respectively. The characterization of the network was adapted from Lhawang Ugyel conceptual framework on four types of social network based on their personnel types and formality. Meanwhile, the comparison was made under the metric of 3 advocacy channels; legislation, political and mobilization process. This research found out that LAS informal—non-professional advocacy model reflected a more dominant usage of law and political channel compared to LAP formal—non-professional model since LAS was rising from marginalized society hence they need well lobbying politically and involving in legal drafting. Meanwhile, LAP had shown a more systematic maneuver on the socialization and mobilization channel of advocacy. This was because LAP was formally driven by academia spectrum that could establish methodical movements of CLWH advocacy; thus the engagement with policymaker was less prioritized, even though it was still an essential element of its advocacy.
Pemilihan Presiden Tahun 2016 dan Politik Luar Negeri Amerika Serikat Nur Rachmat Yuliantoro; Atin Prabandari; Dafri Agussalim
Jurnal Hubungan Internasional Vol 5, No 2 (2017)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/hi.5297

Abstract

This study is trying to project some trends of U.S. foreign policy based on the results of presidential election in 2016. The United States had recently held presidential election on November 8, 2016. The victory of Republican candidate Donald Trump shocked the world that he defeated Democratic Hillary Clinton, who had excelled in some polls before the election. Various controversies raised by Trump did not prevent him from becoming the president-elect, as the global community soon became concerned with the possibility of the unstable international politics. After describing Clinton and Trump’s stand on foreign policy during their campaign, the study will present the results of the presidential election. Trump’s foreign policy is expected to show “the great American power,” but at the same time his favor of protectionism could threaten international economic cooperations involving the United States. The U.S. could see its image of “world police” reduced, but this would not automatically make the world safer. Under the leadership of Trump, American foreign policy will face many problems and challenges that are not easy to solve. Tulisan ini mencoba untuk memproyeksikan beberapa kecenderungan kebijakan luar negeri Amerika Serikat berdasarkan hasil pemilihan presiden tahun 2016. Amerika Serikat baru saja menyelenggarakan pemilihan presiden pada tanggal 8 November 2016. Kemenangan kandidat Partai Republik, Donald Trump, mengejutkan dunia. Ia mengalahkan kanditat partai Demokrat Hillary Clinton, yang unggul dalam beberapa jajak pendapat sebelum pemilu. Berbagai kontroversi yang disampaikan oleh Trump tidak mencegahnya memenangkan pemilihan, membuat masyarakat dunia segera menjadi khawatir dengan kemungkinan politik internasional yang kacau. Setelah menggambarkan posisi Clinton dan Trump pada isu luar negeri selama kampanye mereka, studi ini akan menyajikan hasil pemilihan presiden tahun 2016. Kebijakan luar negeri Trump diharapkan menunjukkan “kekuatan besar Amerika,” tetapi pada saat yang sama kecenderungan proteksionismenya bisa mengancam kerja sama ekonomi internasional yang melibatkan Amerika Serikat. AS akan melihat bahwa citra “polisi dunia”-nya bisa berkurang, tapi ini tidak akan otomatis membuat dunia lebih aman. Di bawah kepemimpinan Trump, kebijakan luar negeri Amerika akan menghadapi banyak masalah dan tantangan yang tidak mudah untuk dipecahkan.
Implementasi Pengarusutamaan Gender dalam Sistem Penanggulangan Bencana di Indonesia Studi Kasus: Analisis Implementasi Renstra BPBD Kabupaten Sleman di Desa Kepuharjo Kecamatan Cangkringan Nala Nourma Nastiti; Titik Firawati; Eric Hieriej; Atin Prabandari
Dinamika Global : Jurnal Ilmu Hubungan Internasional Vol 1 No 01 (2016): Dinamika Global : Jurnal Ilmu Hubungan Internasional
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (281.708 KB) | DOI: 10.36859/jdg.v1i01.14

Abstract

Bencana dapat memberikan pengaruh dan dampak gender yang berbeda bagi perempuan dan laki-laki. Selain dampak korban jiwa dan kerusakan, bencana dapat menjadi kesempatan memperbaiki struktur relasi sosial masyarakat. Peristiwa erupsi Merapi tahun 2010 menjadi salah satu peristiwa bencana yang menjadi pelajaran bagi pemerintah, untuk memperhatikan integrasi gender dalam sistem dan kebijakan penanggulangan bencana (PB) di Indonesia. Desa Kepuharjo di Kecamatan Cangkringan Sleman merupakan salah satu daerah rawan bencana yang terkena dampak erupsi Merapi 2010 terparah. Pemerintah Daerah (Pemda) Istimewa Yogyakarta melalui lembaga PB BPBD Kabupaten Sleman, menginterasikan perspektif gender sebagai perwujudan pengarusutamaan gender dalam sistem PB melalui rencana strategis 2011-2015. Penelitian ini akan menganalisis implementasi pengarusutamaan gender yang dilakukan BPBD Kabupaten Sleman dalam upaya pengurangan risiko bencana pada masyarakat Desa Kepuharjo, Kecamatan Cangkringan, Yogyakarta.
Mainstreaming Human Rights in the Governance of HIV/AIDS Response in Indonesia: A Study of Children with HIV/AIDS in Jakarta and Surakarta Atin Prabandari; Putri Rakhmadhani Nur Rimbawati; Dedi Dinarto; Irfan Ardhani; Muhammad Diaz Kurniawan; Rafyoga Jehan Pratama Irsadanar
Jurnal Studi Pemerintahan Vol 9, No 3 (2018): August 2018
Publisher : Department of Government Affairs and Administration, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jgp.9387

Abstract

This research aims to compare the advocacy model of Children Living with HIV/AIDS (CLWH) informal-- non-professional and formal--non-professional network, represented by Lentera Anak Surakarta (LAS) and Lentera Anak Pelangi Jakarta (LAP) respectively. The characterization of the network was adapted from Lhawang Ugyel conceptual framework on four types of social network based on their personnel types and formality. Meanwhile, the comparison was made under the metric of 3 advocacy channels; legislation, political and mobilization process. This research found out that LAS informal—non-professional advocacy model reflected a more dominant usage of law and political channel compared to LAP formal—non-professional model since LAS was rising from marginalized society hence they need well lobbying politically and involving in legal drafting. Meanwhile, LAP had shown a more systematic maneuver on the socialization and mobilization channel of advocacy. This was because LAP was formally driven by academia spectrum that could establish methodical movements of CLWH advocacy; thus the engagement with policymaker was less prioritized, even though it was still an essential element of its advocacy.
Indonesia's Contested Norms, Selective Humanitarianism and ASEAN Refugee Governance Prabandari, Atin; Segara, Balya A.; Ketaren, Emma Seruni
Nation State: Journal of International Studies Vol. 8 No. 2 (2025): Norm Contestation, Identity and Cultural Dynamics in Contemporary International
Publisher : Faculty of Economics and Social Science, Department of International Relations, Universitas Amikom Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24076/nsjis.v8i2.2307

Abstract

This article reinterprets Indonesia’s refugee governance and ASEAN’s regional approach as sites of norm contestation rather than mere institutional or capacity gaps. While the 1951 Refugee Convention promotes universal protection, Southeast Asia largely avoids fully integrating these norms. Indonesia exemplifies this paradox: it champions humanitarian diplomacy in forums like the Bali Process. It offers ad-hoc aid during crises, such as the 2015 Rohingya influx, yet it simultaneously upholds a restrictive asylum policy and remains outside key international refugee agreements. ASEAN, similarly, resists formalizing refugee protection, adhering to its core tenets of non-interference, informal regionalism, and consensus. Drawing on regionalism, securitization, and postcolonial theories, the article argues these are not failures, but deliberate political choices driven by concerns of sovereignty, security, and normative pluralism. It reveals how Southeast Asian refugee governance stems from conflicting regional identities and historical legacies, fostering a fragmented landscape where humanitarianism becomes a selective political tool. This analysis enriches critical discussions on refugee protection in the Global South and highlights the limitations of liberal humanitarian norms in diverse postcolonial contexts.
Pangan Biru sebagai Pilar Ketahanan Pangan Global: Implikasi dan Peran Diplomasi Indonesia Kawidastra, Raden Adhi; Darmawan, Arief Bakhtiar; Prabandari, Atin
JURNAL HUBUNGAN LUAR NEGERI Vol. 10 No. 2 (2025): Jurnal Hubungan Luar Negeri
Publisher : Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70836/tjp4t302

Abstract

Artikel ini membahas urgensi pangan biru sebagai pilar ketahanan pangan global dan implementasinya dalam diplomasi Indonesia dengan menyintesis tiga rumpun literatur—pangan biru, ekonomi biru dan tata kelola laut, serta kebijakan dan diplomasi pangan Indonesia—untuk mengembangkan kerangka “diplomasi pangan biru Indonesia”. Pangan biru, yang mencakup sumber daya akuatik seperti ikan dan rumput laut, dipandang menawarkan solusi terhadap krisis iklim dan kelaparan karena memiliki jejak lingkungan yang relatif lebih rendah sekaligus berkontribusi besar pada pemenuhan gizi dan penghidupan masyarakat pesisir. Sebagai negara kepulauan dengan kekayaan laut melimpah, Indonesia memiliki potensi signifikan untuk menjadi pelopor transformasi pangan biru melalui penguatan kebijakan ekonomi biru, integrasi pangan biru dalam perencanaan pembangunan nasional, dan diplomasi pangan yang inklusif. Artikel ini menyoroti tantangan utama yang dihadapi, antara lain dinamika geopolitik Indo‑Pasifik, regulasi perdagangan dan standar keberlanjutan yang berpotensi proteksionis, praktik IUUF, serta keterbatasan tata kelola dan kapasitas nelayan kecil, dan menawarkan strategi diplomasi pangan biru yang berlandaskan penguatan kebijakan nasional, pembentukan koalisi internasional berbasis kepentingan bersama, dan pemberdayaan masyarakat pesisir. Dengan langkah yang terarah, Indonesia berpeluang tampil sebagai pelopor transformasi pangan biru di kawasan sekaligus aktor normatif dalam tata kelola pangan laut global yang berkeadilan dan berkelanjutan.