Nala Nourma Nastiti
Unknown Affiliation

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

Implementasi Pengarusutamaan Gender dalam Sistem Penanggulangan Bencana di Indonesia Studi Kasus: Analisis Implementasi Renstra BPBD Kabupaten Sleman di Desa Kepuharjo Kecamatan Cangkringan Nala Nourma Nastiti; Titik Firawati; Eric Hieriej; Atin Prabandari
Dinamika Global : Jurnal Ilmu Hubungan Internasional Vol 1 No 01 (2016): Dinamika Global : Jurnal Ilmu Hubungan Internasional
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (281.708 KB) | DOI: 10.36859/jdg.v1i01.14

Abstract

Bencana dapat memberikan pengaruh dan dampak gender yang berbeda bagi perempuan dan laki-laki. Selain dampak korban jiwa dan kerusakan, bencana dapat menjadi kesempatan memperbaiki struktur relasi sosial masyarakat. Peristiwa erupsi Merapi tahun 2010 menjadi salah satu peristiwa bencana yang menjadi pelajaran bagi pemerintah, untuk memperhatikan integrasi gender dalam sistem dan kebijakan penanggulangan bencana (PB) di Indonesia. Desa Kepuharjo di Kecamatan Cangkringan Sleman merupakan salah satu daerah rawan bencana yang terkena dampak erupsi Merapi 2010 terparah. Pemerintah Daerah (Pemda) Istimewa Yogyakarta melalui lembaga PB BPBD Kabupaten Sleman, menginterasikan perspektif gender sebagai perwujudan pengarusutamaan gender dalam sistem PB melalui rencana strategis 2011-2015. Penelitian ini akan menganalisis implementasi pengarusutamaan gender yang dilakukan BPBD Kabupaten Sleman dalam upaya pengurangan risiko bencana pada masyarakat Desa Kepuharjo, Kecamatan Cangkringan, Yogyakarta.
TANTANGAN IMPLEMENTASI KERJASAMA ANTI- TERORISME ANTARA INDONESIA DAN AUSTRALIA TAHUN 2007-2016 Nala Nourma Nastiti; Yuswari Octonain Djemat; Indah Dwiprigitaningtias
Dinamika Global : Jurnal Ilmu Hubungan Internasional Vol 2 No 02 (2017): Dinamika Global : Jurnal Ilmu Hubungan Internasional
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (299.453 KB)

Abstract

The impact of this terrorism incident has been felt by Indonesia and Australia. Although Australia has never experienced direct terrorist attacks in the country, Australia as an ally of the United States is trying to tighten the country's security. Australia and Indonesia are committed to fighting against terrorism explicitly through bilateral anti-terrorism agreements and cooperation. This is strengthened after the Bali bomb attacks I and II that cause casualties Australians. So in addition to the close georgraphical reasons between the two countries, Australia considers Indonesia as a strategic partner to maintain security. With the Lombok agreement in 2006 the beginning of the intensity of cooperation between Indonesia and Australia in combating terrorism. This is enhanced by continued agreements that are continually renewed by both countries. But along with the development of the era of globalization, the effort raises a variety of challenges that can then be analyzed, so that can implement efforts to combat terrorism will be the maximum amid the challenges and obstacles encountered until 2016.
DIPLOMACY AND DEFENSE SPATIAL PLANNING Renaldo Benarrivo; Nala Nourma Nastiti
Dinamika Global : Jurnal Ilmu Hubungan Internasional Vol 5 No 02 (2020): Dinamika Global : Jurnal Ilmu Hubungan Internasional
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jdg.v5i02.236

Abstract

The border issue is one of the important aspects related to the main elements for the establishment of a state. From a defense point of view, the unclear physical and juridical boundaries of the territory will make it even more difficult to carry out border security. Therefore, efforts are needed to resolve land border disputes. The relationship between Indonesia and Timor Leste was marked by land border disputes following Timor Leste, which became a sovereign state. Diplomacy needs to be carried out by the two states, especially for Indonesia to support the ideal defense spatial arrangement. This paper analyzes the relationship between diplomacy and defense spatial planning by taking lessons from the settlement of land border disputes between Indonesia and Timor Leste. Keywords: Defense diplomacy, military diplomacy, border dispute.
KERJA SAMA PENGURANGAN RISIKO BENCANA INDONESIA AUSTRALIA 2016-2018 Anggun Dwi Panorama; Nala Nourma Nastiti; Fika Aulia Anfasa
Jurnal Academia Praja Vol 4 No 1 (2021): Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jap.v4i1.290

Abstract

Abstrak Isu terkait bencana telah menjadi sebuah kajian dalam Hubungan Internasional karena isu tersebut masuk ke dalam isu keamanan non-tradisional yang mengancam keamanan manusia. Isu mengenai kebencanaan menjadi sebuah isu yang memiliki tantangan tersendiri karena ia membutuhkan penanganan khusus dan perhatian besar sebab dampak yang ditimbulkan dari berbagai macam bencana amat merugikan manusia. Indonesia dan Australia sebagai dua negara yang meratifikasi kerangka kerja Hyogo Framework for Action (HFA) yang membahas mengenai upaya pengurangan risiko bencana telah lama bekerja sama dalam sektor bencana, salah satunya adalah dalam program rekonstruksi Aceh pasca tsunami tahun 2004 silam. Sejak saat itu kerja sama antara kedua negara terus berlanjut dan berkembang, salah satunya adalah kerja sama di bidang pengurangan risiko bencana yang ditandai dengan penandatanganan MoU Manajemen Risiko Bencana tahun 2016-2018 antara Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) Australia dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Indonesia. Salah satu wilayah yang menjadi fokus dalam kerja sama ini adalah provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang memiliki ancaman bencana paling tinggi keempat di Indonesia. Oleh karena itu penelitian ini akan membahas mengenai implementasi dan juga berbagai hambatan dari kerja sama pengurangan risiko bencana antara DFAT Australia dan BNPB Indonesia di provinsi NTT dengan menggunakan teori bantuan luar negeri dan ketangguhan bencana. Kata Kunci : NTT, Indonesia, Australia, Kerja sama, Pengurangan Risiko Bencana
PENGARUH CAGAR BUDAYA TERHADAP DEMOKRATISASI DI CIREBON RAYA Taufan Herdansyah Akbar; Nala Nourma Nastiti; Amara Thesa; Fadel Ar-raffi; Yoga Dwiyanto
Jurnal Caraka Prabu Vol 7 No 1 (2023): Caraka Prabu : Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jcp.v7i1.1559

Abstract

Di wilayah Cirebon Raya terdapat tiga keraton yaitu: Keraton Kasepuhan, Keraton Kacirebonan, dan Keraton Kanoman. Seiring perkembangan zaman fungsi keraton kini menjadi cagar budaya dan wisata sejarah. Cagar budaya dan wisata sejarah ini menjadi poin penting dalam proses perpolitikan di Indonesia. Proses berjalannya demokratisasi di wilayah Cirebon Raya merupakan salah satu hal yang penting dan menyangkut Cagar Budaya dan Wisata Sejarah karena memberikan pengaruh dalam perpolitikan di wilayah Cirebon Raya. Pesta rakyat yang diadakan setiap lima tahun sekali menjadi sebuah acara yang sangat penting dalam pelaksanaan demokratisasi karena saat itulah proses pemilihan pemimpin untuk wilayah Cirebon Raya ditentukan. Tokoh-tokoh masyarakat akan ikut serta dalam pesta demokrasi tersebut, yang di dalamnya termasuk para keluarga kerajaan/keraton sehingga mereka dijadikan sebagai sebuah simbol di Cirebon Raya. Tujuan mereka mengikutsertakan tokoh-tokoh tersebut adalah untuk menarik simpati dan dukungan dari masyarakat Cirebon Raya. Kata Kunci: Keraton, Cagar Budaya, Demokratisasi, Cirebon Raya
IMPLEMENTASI KERJA SAMA INDONESIA-AUSTRALIA MELALUI AIPTIS (AUSTRALIA-INDONESIA PARTNERSHIP TOWARDS AN INCLUSIVE SOCIETY) DI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021-2023 Nala Nourma nastiti; Anggun Dwi Panorama; Muhammad Fadel Ar-Raffi
Jurnal Dinamika Global Vol 9 No 2 (2024): Dinamika Global : Jurnal Ilmu Hubungan Internasional
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jdg.v9i2.2997

Abstract

Perkembangan isu gender dalam Hubungan Internasional menjadikan pembahasan terkait upayainklusivisme perempuan sebagai kaum marginal mengalami berbagai subordinasi dan diskriminasi dalamketimpangan ekonomi dan sosial masyarakat. Berbagai respon internasional melalui framework global telahmulai mengembangkan pembahasan terkait kesetaraan gender dalam semua bidang kehidupan. Hal tersebut menuntut setiap negara untuk mengembangkan kebijakan domestik dan luar negeri, salah satunya melalui kerja sama dalam upaya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dengan berbagai negara atau aktor lain dalam hubungan internasional. Indonesia terus mengupayakan kerja sama dengan berbagai negara, termasuk dengan Australia sebagai mitra terdekat dan memiliki komitmen tinggi dalam mewujudkan kesetaraan gender. Kesepakatan Aiptis (Australia-Indonesia Partnership Towards an Inclusive Society) merupakan keberlanjutan kerja sama Indonesia dan Australia dengan tujuan utama meningkatkan kesetaraan gender dan inklusi sosial demi terciptanya Masyarakat yang toleran dan inklusif. Kerja sama tersebut menitikberatkan pada kerja sama dengan masyarakat sipil sebagai mitra fasilitator dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk mencapai tujuan. Penelitian ini memfokuskan pada analisis implementasi pelaksanaan dari kerja sama tersebut melalui berbagai LSM yang ada dengan menggunakan sudut pandang kajian kerja sama internasional dan feminism liberal.