Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Akta Notaris Notary Law Research
Aniek Tyaswati Wiji Lestari
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Kedudukan Akta Notaris Dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Hak Atas Merek Polo di Indonesia Yosinta Ayu Carlinda Devi; Sri Mulyani; Aniek Tyaswati Wiji Lestari
Jurnal Akta Notaris Vol. 4 No. 2 (2025): Desember: Jurnal Akta Notaris
Publisher : Program Studi Kenotariatan Program Magister

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/aktanotaris.v4i2.3390

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kedudukan akta notaris sebagai instrumen hukum yang memiliki kekuatan pembuktian otentik, namun efektivitasnya dalam sengketa merek masih diperdebatkan. Rumusan masalah penelitian ini meliputi: (1) bagaimana kedudukan hukum akta notaris dalam perkara sengketa hak atas merek POLO di Indonesia? (2) apa implikasi yuridis dari penggunaan akta notaris terhadap perlindungan hukum pemilik merek dalam sengketa tersebut? Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, didukung data primer melalui wawancara dengan praktisi. Bahan hukum primer berupa UU Jabatan Notaris, UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, serta Putusan Mahkamah Agung Nomor 614 K/Pdt.Sus-HKI/2023 dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akta notaris memiliki kedudukan kuat sebagai alat bukti otentik dalam perjanjian lisensi maupun pengalihan merek. Namun, dalam kasus POLO, Mahkamah Agung lebih mengutamakan prinsip penggunaan pertama (first use) dibanding sekadar keberadaan akta notaris, sehingga akta tersebut tidak menjadi penentu utama. Kesimpulannya, meskipun akta notaris memberikan kepastian hukum dan perlindungan preventif, efektivitasnya tetap bergantung pada kesesuaian dengan fakta penggunaan merek. Saran penelitian adalah perlunya penguatan regulasi mengenai keharusan pencatatan akta pengalihan atau lisensi merek di DJKI, serta peningkatan peran notaris dalam memastikan substansi akta sesuai fakta hukum agar dapat mendukung perlindungan hukum yang lebih optimal.
Perlindungan Hukum Terhdapa Konsumen Perumahan Akibat Developer Dinyatakan Pailit Fajar Rabiul Amal; Agus Nurudin; Aniek Tyaswati Wiji Lestari
Notary Law Research Vol. 6 No. 1 (2024): Desember: Notary Law Research
Publisher : Program Studi Kenotariatan Program Magister Fakultas Hukum UNTAG Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/nlr.v6i1.2200

Abstract

Putusan pailit dianggap sebagai solusi terbaik bagi para debitor khususnya bagi pengembang dalam melunasi hutang-hutangnya, akan tetapi dapat dikatakan upaya tersebut merugikan para pembeli satuan rumah susun atau apartemen yang telah membayar lunas sebelum pembangunan selesai dengan hanya diikat dengan ppjb sebagai bentuk kesepakatan jual beli antara pengembang dengan pembeli tanpa adanya proses levering. Hal tersebut tentu menimbulkan ketidak pastian hukum terkait dengan kepemilikan unit rumah susun yang telah dibeli. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui akibat hukum kepailitan bagi pengembang terhadap pembeli (konsumen) satuan rumah perumahan. Metode penelitian ini adalah metode yuridis normatif yaitu menelaah teori dan konsep hukum serta peraturannperundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa uu kepailitan dan pkpu, uupk, serta kuhperdata belum mengatur secara detail terkait perlindungan hukum bagi pembeli satuan rumah perumahan yang pengembangnya dinyatakan pailit. Oleh karena itu, akibat hukum dari adanya permasalahn tersebut yaitu pembeli dapat mengupayakan serta menuntut ganti rugi pelunasan piutang kepada pengembang atas dasar gugatan wanprestasi, dan terkait pelunasan piutang dapat berupa pembayaran tunai atau angsur atau tetap dengan proses pembangunan unit apabila dalam pelunasan kreditor terdapat sisa dana dalam melanjutkan proyeknya.
Implikasi Hukum Peralihan Hak Atas Harta Bersama Tanpa Persetujuan  Suami  Dalam Kasus Perceraian (Putusan Nomor 1990/Pdt.G/2023/PA.Pml) Cecep Indra Purnama; Aniek Tyaswati Wiji Lestari
Notary Law Research Vol. 6 No. 2 (2025): Juni: Notary Law Research
Publisher : Program Studi Kenotariatan Program Magister Fakultas Hukum UNTAG Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/dsr6nj17

Abstract

Penelitian ini membahas sengketa peralihan hak atas harta bersama tanpa persetujuan salah satu pihak dalam kasus perceraian, sebagaimana terjadi pada Putusan PA No. 1990/Pdt.G/2023/PA.Pml. Adapun rumusan masalah yang diangkat adalah: 1) bagaimana pengaturan hukum mengenai peralihan hak atas harta bersama dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, 2) bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan sah atau tidaknya peralihan hak atas harta bersama tanpa persetujuan suami dalam kasus perceraian, dan 3) bagaimana implikasi hukum dari peralihan hak tanpa persetujuan suami dalam kasus tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kasus, khususnya Putusan Pengadilan Agama Pemalang Nomor 1990/Pdt.G/2023/PA.Pml. Data diperoleh dari sumber sekunder dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peralihan hak atas harta bersama diatur dalam Pasal 35 dan 36 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mensyaratkan persetujuan kedua belah pihak. Jika persetujuan tidak ada, pengalihan hak dianggap tidak sah dan dapat dibatalkan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1320 KUHPerdata serta Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur hak atas harta bersama setelah perceraian. Dalam kasus ini, pengadilan membatalkan tindakan istri yang mengalihkan hak tanpa persetujuan suami, mengembalikan status harta sebagai milik bersama, dan mewajibkan pihak ketiga yang menerima harta untuk mengembalikannya atau memberikan kompensasi.
Co-Authors Agus Nurudin Cecep Indra Purnama Fajar Rabiul Amal Sri Mulyani Yosinta Ayu Carlinda Devi