p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Private Law
Nathania Permata Satriawan
University of Mataram

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Pengaturan Mangrove Pasca Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2025 Nathania Permata Satriawan; Hera Alvina Satriawan
Private Law Vol 6 No 1 (2026): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/tdmre621

Abstract

Ekosistem mangrove menempati posisi startegis dalam kerangka hukum sumber daya alam Indonesia karena memuat fungsi ekologis, sosial, dan ekonomi secara simultan. Namun demikian, pengaturannya selama ini ditandai oleh fragmentasi dalam berbagai rezim hukum, yakni hukum lingkungan, hukum kehutanan, serta hukum pesisir dan kelautan, yang menimbulkan ketegangan normative antara kepentingan pemanfaatan sumber daya dan perlindungan ekologis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan ekosistem mangrove pasca diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2025 serta menilai sejauh mana regulasi tersebut memberikan perlindungan hukum terhadap ekosistem mangrove. Oleh karena itu, penguatan pengaturan mangrove memerlukan konsolidasi normative dsn komitmen implementasi yang tegas guna menjamin terpenuhinya amanat konstitusi mengenai penguasaan negara atas sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemamkuram dan kesejahteraan rakyat.
Tinjauan Hukum Terhadap Keadilan Gender dalam Pengelolaan Kehutanan di Nusa Tenggara Barat Hera Alvina Satriawan; Nathania Permata Satriawan
Private Law Vol 6 No 1 (2026): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/p1t4ck50

Abstract

Pengelolaan kehutanan di Indonesia, khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), memainkan peran penting dalam kelestarian lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, dalam implementasinya, keadilan gender sering kali terabaikan, dengan perempuan yang memiliki peran signifikan dalam pengelolaan hutan sering kali terpinggirkan. Penelitian ini menganalisis regulasi dan kebijakan yang mengatur pengelolaan kehutanan di NTB, serta mengeksplorasi sejauh mana kebijakan tersebut mendukung partisipasi perempuan. Berbagai peraturan, seperti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, serta Peraturan Menteri LHK No. 9 Tahun 2021 tentang Perhutanan Sosial, memberikan dasar hukum untuk melibatkan masyarakat, termasuk perempuan, dalam pengelolaan hutan. Namun, meskipun kebijakan tersebut telah mengakomodasi prinsip keadilan gender, implementasinya di tingkat lokal sering kali menghadapi hambatan. Perempuan masih terbatas aksesnya dalam pengelolaan hutan dan pengambilan keputusan penting, baik secara hukum maupun sosial. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis tantangan serta solusi untuk meningkatkan peran perempuan dalam pengelolaan hutan di NTB, guna menciptakan pengelolaan sumber daya alam yang lebih adil dan berkelanjutan.