Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.182
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Kompilasi Hukum Jurnal Risalah Kenotariatan Private Law Commerce Law
Hera Alvina Satriawan
Unknown Affiliation
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Dalam Upaya Menekan Angka Perkawinan Usia Anak Di Desa Pandan Dure, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur Nurfatlah, Titin; Hera Alvina Satriawan
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 5 No. 1 (2024): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v5i1.239

Abstract

Dalam kehidupan masyarakat pernikahan usia dini masih sering terjadi, terlebih di pedesaan. Salah satunya di Desa Pandan Dure. Desa Pandan Dure merupakan sebuah desa di Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur dengan angka pernikahan usia anak yang cukup tinggi. Tujuan pengabdian ini adalah meningkatkan pemahaman masyarakat perkait dengan perkawinan usia anak dalam perspektif hukum positif Indonesia dan perkawinan usia anak dalam perspektif hukum pidana. Selain itu juga untuk mengetahui peran serta Masyarakat Desa Pandan Dure Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur dalam upaya menurunkan angka parkawinan usia anak. Hasil kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan menunjukkan terjadi peningkatan pemahaman dan peningkatan kemahiran hukum Masyarakat di Desa Pandan Dure Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur. Peningkatan kemampuan ini diukur dari tingkat pengetahuan baik sebelum dan sesudah dilakukan kegiatan pengabdian masyarakat. Pengukuran ini dilakukan dengan metode pertanyaan langsung secara acak kepada peserta pengabdian masyarkat. peran serta Masyarakat yang dalam upaya menurunkan angka perkawianan usia anak sangat penting.
Efektivitas Peran Balai Konservasi Sumber Daya Alam Dalam Penanganan Konflik Tenurial Di Kawasan Wisata Tanjung Tampa Hera Alvina Satriawan; Allan Mustafa Umami
Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 9 No. 2 (2024): Jurnal Kompilasi Hukum
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v9i2.178

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas peran Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) dalam penanganan konflik tenurial di kawasan wisata Tanjung Tampa. Konflik tenurial di kawasan ini seringkali melibatkan perbedaan klaim atas hak penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam antara masyarakat setempat, pemerintah, dan pihak pengelola kawasan wisata. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, yang mengandalkan wawancara mendalam dan observasi terhadap proses penyelesaian konflik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BKSDA memiliki peran strategis dalam mediasi dan pengelolaan konflik, namun masih dihadapkan pada tantangan seperti keterbatasan sumber daya, ketidakpastian hukum, serta resistensi dari beberapa kelompok masyarakat. Meskipun demikian, BKSDA telah berhasil menciptakan ruang dialog yang konstruktif dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya konservasi. Artikel ini menyimpulkan bahwa untuk meningkatkan efektivitasnya, BKSDA perlu memperkuat koordinasi antar lembaga terkait dan memperbaiki mekanisme resolusi konflik yang lebih inklusif dan adaptif terhadap dinamika lokal.
Tanggungjawab Influencer Dalam Pelaksanaan Endorsment Produk Kosmetik Illegal Terhadap Konsumen Nizia Kusuma Wardani; AD. Basnawati; Hera Alvina Satriawan; Titin Nurfatlah
Commerce Law Vol. 4 No. 1 (2024): Commerce Law
Publisher : Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan memahami bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna kosmetik illegal yang diiklankan oleh influencer dan bentuk pertanggungjawaban influencer dalam mempromosikan produk kosmetik illegal terhadap konsumen berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Tentunya hasil penelitian ini nantinya akan memberikan kontribusi bagi pengembangan Ilmu Hukum dan pemerhati masalah anak yang berhadapan dengan hukum. Disamping itu pula menjadi masukan bagi para praktisi hukum atau penentu kebijakan dalam menentukan kebijakan-kebijakan baru yang lebih efektif dalam melakukan perlindungan hukum terhadap konsumen.
Optimalisasi Pemahaman Tentang Struktur Organisasi Tata Kelola di Desa Sesait, Kabupaten Lombok Utara. Amalia, Riska Ari; Hera Alvina Satriawan
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 5 No. 2 (2024): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v5i2.270

Abstract

Keberadaan peraturan desa memiliki peran yang signifikan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, sebab peraturan desa merupakan legalitas terhadap tindakan hukum yang dilaksanakan oleh pemerintah desa karena jabatannya. Sehingga pemerintah desa harus memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai hal yang diatur dalam peraturan desa. Tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan pemahaman kepada Kepala Desa, perangkat desa, dan Badan Permusyawaratan Desa mengenai fungsi Struktur Organisasi Tata Kelola di Desa Sesait Kabupaten Lombok Utara, serta mengoptimalkan pemahaman tentang Struktur Organisasi Tata Kelola kepada Kepala Desa, perangkat desa dan anggota BPD di Desa Sesait Kabupaten Lombok Utara. Hasil menunjukkan bahwa kegiatan ini telah membantu mengoptimalkan pemahaman pemerintah desa terhadap Struktur Organisasi Tata Kelola. Optimalisasi pemahaman diukur melalui sesi diskusi dan focus group discussion dalam memberikan saran terhadap rancangan peraturan desa tentang Struktur Organisasi Tata Kelola.
Tanggungjawab Influencer Dalam Pelaksanaan Endorsment Produk Kosmetik Illegal Terhadap Konsumen Nizia Kusuma Wardani; AD. Basnawati; Hera Alvina Satriawan; Titin Nurfatlah
Commerce Law Vol. 4 No. 1 (2024): Commerce Law
Publisher : Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan memahami bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna kosmetik illegal yang diiklankan oleh influencer dan bentuk pertanggungjawaban influencer dalam mempromosikan produk kosmetik illegal terhadap konsumen berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Tentunya hasil penelitian ini nantinya akan memberikan kontribusi bagi pengembangan Ilmu Hukum dan pemerhati masalah anak yang berhadapan dengan hukum. Disamping itu pula menjadi masukan bagi para praktisi hukum atau penentu kebijakan dalam menentukan kebijakan-kebijakan baru yang lebih efektif dalam melakukan perlindungan hukum terhadap konsumen.
Analisis Ekofeminisme Pada Perhutanan Sosial Di Nusa Tenggara Barat Hera Alvina Satriawan; Nathania Permata S; Dika Pola Rizki
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 6 No. 2 (2025): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v6i2.402

Abstract

Penelitian ini menganalisis responsivitas gender dalam pelaksanaan Perhutanan Sosial di Nusa Tenggara Barat melalui perspektif ekofeminisme. Meskipun kebijakan nasional menekankan inklusivitas, struktur kelembagaan di tingkat lokal masih didominasi nilai patriarkal yang membatasi peran substantif perempuan dalam pengambilan keputusan. Pengetahuan ekologis perempuan yang berakar pada pengalaman langsung mengelola lanskap agroforestri dan menjaga keanekaragaman hayati belum memperoleh legitimasi formal dalam dokumen perencanaan, sehingga menciptakan ketimpangan epistemik dalam tata kelola hutan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan analisis normatif terhadap regulasi terkait, penelitian ini menemukan bahwa orientasi program yang menekankan komoditas pasar memperkuat bias antroposentris dan mengabaikan nilai-nilai ekologis yang dijaga perempuan. Hasil penelitian menegaskan pentingnya reformasi kelembagaan melalui kebijakan afirmatif, pengakuan pengetahuan ekologis perempuan, serta penerapan instrumen audit gender untuk memastikan keberlanjutan ekologis dan kesetaraan gender dalam Perhutanan Sosial.
Pengaturan Mangrove Pasca Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2025 Nathania Permata Satriawan; Hera Alvina Satriawan
Private Law Vol 6 No 1 (2026): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/tdmre621

Abstract

Ekosistem mangrove menempati posisi startegis dalam kerangka hukum sumber daya alam Indonesia karena memuat fungsi ekologis, sosial, dan ekonomi secara simultan. Namun demikian, pengaturannya selama ini ditandai oleh fragmentasi dalam berbagai rezim hukum, yakni hukum lingkungan, hukum kehutanan, serta hukum pesisir dan kelautan, yang menimbulkan ketegangan normative antara kepentingan pemanfaatan sumber daya dan perlindungan ekologis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan ekosistem mangrove pasca diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2025 serta menilai sejauh mana regulasi tersebut memberikan perlindungan hukum terhadap ekosistem mangrove. Oleh karena itu, penguatan pengaturan mangrove memerlukan konsolidasi normative dsn komitmen implementasi yang tegas guna menjamin terpenuhinya amanat konstitusi mengenai penguasaan negara atas sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemamkuram dan kesejahteraan rakyat.
Co-Authors AD. Basnawati Allan Mustafa Umami Amalia, Riska Ari Dika Pola Rizki Nathania Permata S Nathania Permata Satriawan Nizia Kusuma Wardani nurfatlah, titin Titin Nurfatlah