Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS) Jurnal Kolaboratif Sains
Widayanti
Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Sanksi Administratif Atas Pelanggaran Izin Bangunan: Studi Kritis Hukum Administrasi Negara: Administrative Sanctions for Building Permit Violations: A Critical Study of State Administrative Law Widayanti; Kusworini; Widiati Dwi Winarni
Jurnal Kolaboratif Sains (Special Issue) - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) - September 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i9.7988

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara kritis penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran izin mendirikan bangunan (IMB) dalam perspektif hukum administrasi negara di Indonesia. IMB merupakan instrumen hukum yang memiliki fungsi strategis dalam pengendalian tata ruang, perlindungan kepentingan umum, serta menjamin keselamatan dan ketertiban pembangunan. Namun, dalam praktiknya masih banyak ditemukan pelanggaran perizinan bangunan yang tidak diimbangi dengan penegakan sanksi administratif yang efektif dan konsisten. Penelitian ini memfokuskan kajian pada bentuk-bentuk sanksi administratif yang diterapkan oleh pemerintah daerah, hambatan dalam pelaksanaannya, serta relevansi penerapan prinsip legalitas dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, yang didukung oleh kajian literatur dari jurnal hukum nasional dan regulasi terkait perizinan bangunan. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis untuk menilai kesesuaian antara norma hukum dan praktik penegakan sanksi administratif di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi administratif, seperti peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan pembangunan, pencabutan izin, hingga pembongkaran bangunan, telah diatur secara normatif, namun implementasinya masih menghadapi berbagai kendala. Kendala tersebut meliputi lemahnya koordinasi antarinstansi, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta keterbatasan sumber daya aparat pemerintah daerah. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa penerapan sanksi administratif belum sepenuhnya mencerminkan prinsip legalitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas sebagaimana diamanatkan dalam hukum administrasi negara. Oleh karena itu, diperlukan upaya optimalisasi penegakan sanksi administratif melalui penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparatur, serta pendekatan preventif dan edukatif kepada masyarakat agar tercipta kepatuhan hukum yang berkelanjutan dalam bidang perizinan bangunan.
Tanggung Jawab Hukum Aparatur Negara atas Keputusan Administratif yang Melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB): Legal Responsibility of State Apparatus for Administrative Decisions that Violate the General Principles of Good Governance (AUPB) Widayanti; Ana Maria Gadi Djou; Kuswarini; Sri Hartati; Heri Budianto
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 7 No. 12: Desember 2024 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v7i12.6583

Abstract

Penelitian ini menganalisis tanggung jawab hukum aparatur negara dalam pelanggaran Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) serta kendala yang dihadapi dalam implementasinya. Dengan menggunakan metode yuridis normatif dan pendekatan perundang-undangan serta konseptual, penelitian ini menyoroti pentingnya prinsip AUPB seperti kepastian hukum, keadilan, keterbukaan, profesionalitas, dan proporsionalitas dalam keputusan administratif. Pelanggaran AUPB yang sering terjadi, akibat kelalaian atau kepentingan tertentu, berimplikasi pada kerugian masyarakat dan menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Mekanisme tanggung jawab hukum melalui sanksi administratif, perdata, pidana, dan etika profesi menjadi instrumen penting, meskipun penerapannya sering terkendala oleh lemahnya pengawasan, resistensi aparatur, dan minimnya pemahaman tentang AUPB. Penelitian ini juga membahas strategi pencegahan, termasuk reformasi kebijakan, penguatan pengawasan, dan peningkatan kapasitas aparatur negara untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Hasil penelitian memberikan rekomendasi strategis guna memperbaiki mekanisme penegakan hukum dan implementasi AUPB untuk menciptakan pemerintahan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
The Role of Local Governments in Spatial and Building Regulations: A Review of State Administrative Law Widayanti; Kusworini; Widiati Dwi Winarni
International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS) (Special Issue) - International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/ijhess.v7i2.7333

Abstract

Local governments are pivotal in spatial planning and building regulations, ensuring organized and sustainable territorial governance. Within administrative law, these regulations are key in managing land use to address social, economic, and environmental demands. This article aims to explore the role of local governments in spatial planning and building regulations through the lens of administrative law. The focus is on evaluating the responsibilities and powers of local authorities in policy formulation, alongside the challenges encountered in implementing spatial planning and building policies at the local level.
Co-Authors Ana Maria Gadi Djou Heri Budianto Kuswarini Kusworini Sri Hartati WIDIATI DWI WINARNI