Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Kebebasan Berserikat sebagai Prinsip Fundamental dalam Dinamika Hubungan Industrial di Indonesia Ilham Firmansyah; Rizqy Rahmansyah; Cindy Gracella Hutabarat; Rismanro Simatupang; Julius Caesar Transon Simorangkir
Journal of Industrial Relations Studies Vol. 2 No. 1 (2026): Journal of Industrial Relations Studies Januari 2026
Publisher : DPPM Universitas Pelita Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37366/jirs.v2i1.6433

Abstract

This study aims to analyze the implementation of the freedom of association as a fundamental right within industrial relations in Indonesia. It highlights the application of this right as guaranteed by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Law No. 13 of 2003 on Manpower, Law No. 21 of 2000 on Trade Unions/Labor Unions, and the ILO Convention No. 87 of 1948 on Freedom of Association and Protection of the Right to Organize. Using a normative juridical approach, this research examines the effectiveness of legal protection for workers against discriminatory practices such as union busting, which refers to systematic efforts by companies to obstruct the establishment or activities of labor unions. The results show that although the right to organize is legally guaranteed, its implementation remains weak due to inadequate law enforcement and unequal power relations between workers and employers. Therefore, stronger labor supervision, firm legal sanctions, and the empowerment of labor unions are required to realize fair and democratic industrial relations
Analisis Hukum Kepatuhan Industri Manufaktur terhadap Permenaker Nomor 5 Tahun 2018 : Tantangan Pengawasan dan Efektivitas Sanksi K3L Yuliana Yuliana; Adella Dwi Agustina; Cindy Gracella Hutabarat; Muhamad Seip
Journal of Industrial Relations Studies Vol. 2 No. 2 (2026): Journal of Industrial Relations Studies April 2026
Publisher : DPPM Universitas Pelita Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37366/jirs.v2i2.6986

Abstract

This research analyzes the compliance of the manufacturing industry with Ministry of Manpower Regulation No. 5 of 2018 concerning Occupational Safety and Health in the Working Environment (K3L). Using a normative legal method, it was found that industrial compliance is often merely administrative and fails to penetrate the operational level. The main challenges lie in the low ratio of labor inspectors, the lack of technical specialization of supervisors, and legal sanctions that provide no deterrent effect for large corporations. The results conclude that the effectiveness of this regulation requires progressive fine reforms and the strengthening of supervisory functions through digitalization. Transforming the safety culture is crucial to bridging the gap between legal norms and field practicesnt
KEABSAHAN PENCATATAN PERKAWINAN BEDA AGAMA DI LUAR NEGERI MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA Cindy Gracella Hutabarat; Sifa Mulya Nurani
JURNAL ILMIAH PENELITIAN MAHASISWA Vol 4 No 5 (2026): Oktober
Publisher : Kampus Akademik Publiser

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61722/jipm.v4i5.3018

Abstract

Perkawinan beda agama yang dilangsungkan di luar negeri masih menjadi persoalan hukum dalam sistem hukum positif Indonesia karena adanya perbedaan pengaturan antara Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023. Kondisi tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai keabsahan pencatatan perkawinan, status hukum pasangan, anak, serta hak-hak keperdataan lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan pencatatan perkawinan beda agama yang dilaksanakan di luar negeri menurut hukum positif Indonesia serta pelaksanaannya oleh instansi yang berwenang. Penelitian menggunakan Teori Kepastian Hukum sebagai landasan analisis untuk menilai kejelasan, konsistensi, dan kepastian penerapan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus, yang dianalisis secara kualitatif melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai pencatatan perkawinan beda agama di luar negeri masih menimbulkan multitafsir akibat disharmoni antara ketentuan peraturan perundang-undangan dan praktik administrasi. Penerapan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 semakin mempersempit peluang pencatatan perkawinan beda agama, sehingga diperlukan harmonisasi pengaturan untuk mewujudkan kepastian hukum serta perlindungan terhadap hak-hak keperdataan pasangan dan anak yang lahir dari perkawinan tersebut.