Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Kebebasan Berserikat sebagai Prinsip Fundamental dalam Dinamika Hubungan Industrial di Indonesia Ilham Firmansyah; Rizqy Rahmansyah; Cindy Gracella Hutabarat; Rismanro Simatupang; Julius Caesar Transon Simorangkir
Journal of Industrial Relations Studies Vol. 2 No. 1 (2026): Journal of Industrial Relations Studies Januari 2026
Publisher : DPPM Universitas Pelita Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37366/jirs.v2i1.6433

Abstract

This study aims to analyze the implementation of the freedom of association as a fundamental right within industrial relations in Indonesia. It highlights the application of this right as guaranteed by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Law No. 13 of 2003 on Manpower, Law No. 21 of 2000 on Trade Unions/Labor Unions, and the ILO Convention No. 87 of 1948 on Freedom of Association and Protection of the Right to Organize. Using a normative juridical approach, this research examines the effectiveness of legal protection for workers against discriminatory practices such as union busting, which refers to systematic efforts by companies to obstruct the establishment or activities of labor unions. The results show that although the right to organize is legally guaranteed, its implementation remains weak due to inadequate law enforcement and unequal power relations between workers and employers. Therefore, stronger labor supervision, firm legal sanctions, and the empowerment of labor unions are required to realize fair and democratic industrial relations
Urgensi Jaminan Sosial dalam Memberikan Kepastian Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga di Kabupaten Bekasi Cut Adelia Maharani; Melinda Riyanti Tanjung; Nabila Syka Anggita; Syalsya Syabilla Suherman; Rismanro Simatupang
Journal of Industrial Relations Studies Vol. 2 No. 2 (2026): Journal of Industrial Relations Studies April 2026
Publisher : DPPM Universitas Pelita Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37366/jirs.v2i2.6451

Abstract

This study examines the relevance of social security in strengthening legal certainty for Domestic Workers (PRT) and evaluates the role of the Bekasi Regency Government in implementing such protection. Using a qualitative approach with a case study in Bekasi Regency, data were collected through a review of regulatory documents, semi-structured interviews with domestic workers, employers, and related institutions, as well as field observations on work practices and access to social security. The findings indicate that social security—particularly BPJS Employment programs such as Work Accident Insurance (JKK) and Death Insurance (JKM)—functions not only as a protection mechanism but also as a formal instrument recognizing the status of domestic workers as legitimate workers. Registered domestic workers reported receiving direct benefits. These findings reaffirm that participation in social security strengthens legal recognition, provides certainty in employment relations, and places employers within a clearer legal responsibility framework.
Implikasi Pembaruan KUHAP terhadap Kedudukan Peraturan Kejaksaan dan Kepolisian dalam Restorative Justice Rismanro Simatupang; Sarman Sarman
JURNAL ILMIAH RESEARCH STUDENT Vol. 3 No. 2 (2026): September
Publisher : KAMPUS AKADEMIK PUBLISING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61722/jirs.v3i2.12199

Abstract

Penelitian ini membahas peran Peraturan Kejaksaan 15 Tahun 2020 dan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 dalam menyelesaikan kasus restorative justice untuk tindak pidana pencurian ringan setelah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mulai berlaku. Kedua peraturan tersebut dibuat sebelum undang-undang itu berlaku, jadi keseimbangan dan kesesuaian dari kedua peraturan itu perlu diperiksa kembali. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan fokus pada peraturan perundang-undangan dan konseptualisasi, yang dijelaskan melalui teori keadilan restoratif, hierarki norma hukum , serta teori sinkronisasi hukum . Penelitian menunjukkan bahwa kedua peraturan tersebut tetap menjadi pedoman teknis bagi Kepolisian dan Kejaksaan selama tidak bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi. Secara pokok, pengaturan tentang keadilan restoratif dalam kedua peraturan tersebut sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, tetapi ada beberapa ketentuan teknis , seperti syarat kesukarelaan dalam mencapai perdamaian dan kewajiban meminta permohonan pengadilan, yang masih perlu diperbaiki. Oleh karena itu, diperlukan keselarasan dalam peraturan untuk memastikan hukum yang jelas, membantu korban untuk pulih, serta menuntut pelaku dalam menyelesaikan tindak pidana pencurian ringan.