Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Atas Manipulasi Data Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dalam Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) Rizqy Rahmansyah; Ilham Firmansyah; Bintang Alfina Wijayanti; Nanda Afaf Azzahra; Vivi Neiska Hendriana
Journal of Industrial Relations Studies Vol. 2 No. 1 (2026): Journal of Industrial Relations Studies Januari 2026
Publisher : DPPM Universitas Pelita Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37366/jirs.v2i1.6437

Abstract

This study aims to examine the legal obligations of employers in implementing the Job Loss Guarantee Program (JKP) based on the provisions of applicable laws and regulations and analyze the form of legal protection for workers in cases of manipulation of BPJS Ketenagakerjaan participant data in the program. The research method used is a normative juridical method with a statutory approach, through a review of legal regulations governing the implementation of the JKP Program and the protection of workers' rights against manipulation of BPJS Ketenagakerjaan participant data. The results of the study indicate that manipulation of participant data, such as changing the employment relationship status from termination of employment (PHK) to resignation, is a violation of workers' rights that can result in administrative and criminal sanctions. Legal protection for workers who are harmed can be achieved through administrative data correction, industrial relations dispute resolution, and criminal legal proceedings in the event of data falsification
Tinjauan Terhadap Penyesuaian Pasal 34 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional tentang Pembelaan Terpaksa (NOODWEER) Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 101/Pid.B/2024/PN/Snj) Vivi Neiska Hendriana; Trias Saputra
JURNAL ILMIAH RESEARCH STUDENT Vol. 3 No. 2 (2026): September
Publisher : KAMPUS AKADEMIK PUBLISING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61722/jirs.v3i2.11986

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan pembelaan terpaksa (noodweer) dalam Pasal 34 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional serta mengkaji penerapannya dalam perspektif hak asasi manusia melalui Putusan Pengadilan Negeri Nomor 101/Pid.B/2024/PN.Snj. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum diperoleh dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin, buku, serta jurnal ilmiah yang dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 34 KUHP Nasional memperkuat perlindungan hukum terhadap individu yang melakukan pembelaan diri dari serangan melawan hukum yang bersifat seketika dengan menekankan prinsip keterpaksaan, proporsionalitas, dan legalitas. Penerapan ketentuan tersebut dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 101/Pid.B/2024/PN.Snj juga mencerminkan perlindungan terhadap hak untuk hidup, hak atas rasa aman, dan keadilan substantif. Meskipun demikian, perbedaan penafsiran oleh aparat penegak hukum masih menjadi kendala dalam mewujudkan penerapan pembelaan terpaksa secara konsisten.