Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyebaran Konten Pornografi Anak Berbasis Deepfake Nanda Afaf Azzahra; Triana Apriyanita
JURNAL MULTIDISIPLIN ILMU AKADEMIK Vol. 3 No. 4 (2026): Agustus
Publisher : CV. KAMPUS AKADEMIK PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61722/jmia.v3i4.11706

Abstract

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan (Artficial Intelligence) telah memunculkan bentuk kejahatan siber baru, salah satunya penyebaran konten pornografi anak berbasis deepfake. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum positif Indonesia terhadap penyebaran konten tersebut serta pertanggungjawaban pidana pelakunya. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif melalui metode dekstiptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan terkait penyebaran konten pornografi anak berbasis deepfake dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Namun, regulasi tersebut belum secara khusus mengatur pornografi sintetis berbasis kecerdasan buatan sehingga masih terdapat kekosongan hukum terkait definisi, unsur perbuatan, pembuktian, dan pertanggungjawaban pidana.
Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Atas Manipulasi Data Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dalam Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) Rizqy Rahmansyah; Ilham Firmansyah; Bintang Alfina Wijayanti; Nanda Afaf Azzahra; Vivi Neiska Hendriana
Journal of Industrial Relations Studies Vol. 2 No. 1 (2026): Journal of Industrial Relations Studies Januari 2026
Publisher : DPPM Universitas Pelita Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37366/jirs.v2i1.6437

Abstract

This study aims to examine the legal obligations of employers in implementing the Job Loss Guarantee Program (JKP) based on the provisions of applicable laws and regulations and analyze the form of legal protection for workers in cases of manipulation of BPJS Ketenagakerjaan participant data in the program. The research method used is a normative juridical method with a statutory approach, through a review of legal regulations governing the implementation of the JKP Program and the protection of workers' rights against manipulation of BPJS Ketenagakerjaan participant data. The results of the study indicate that manipulation of participant data, such as changing the employment relationship status from termination of employment (PHK) to resignation, is a violation of workers' rights that can result in administrative and criminal sanctions. Legal protection for workers who are harmed can be achieved through administrative data correction, industrial relations dispute resolution, and criminal legal proceedings in the event of data falsification