Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Urgensi Jaminan Sosial dalam Memberikan Kepastian Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga di Kabupaten Bekasi Cut Adelia Maharani; Melinda Riyanti Tanjung; Nabila Syka Anggita; Syalsya Syabilla Suherman; Rismanro Simatupang
Journal of Industrial Relations Studies Vol. 2 No. 2 (2026): Journal of Industrial Relations Studies April 2026
Publisher : DPPM Universitas Pelita Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37366/jirs.v2i2.6451

Abstract

This study examines the relevance of social security in strengthening legal certainty for Domestic Workers (PRT) and evaluates the role of the Bekasi Regency Government in implementing such protection. Using a qualitative approach with a case study in Bekasi Regency, data were collected through a review of regulatory documents, semi-structured interviews with domestic workers, employers, and related institutions, as well as field observations on work practices and access to social security. The findings indicate that social security—particularly BPJS Employment programs such as Work Accident Insurance (JKK) and Death Insurance (JKM)—functions not only as a protection mechanism but also as a formal instrument recognizing the status of domestic workers as legitimate workers. Registered domestic workers reported receiving direct benefits. These findings reaffirm that participation in social security strengthens legal recognition, provides certainty in employment relations, and places employers within a clearer legal responsibility framework.
Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Merek "Sarung Gajah Duduk" Oleh Pt Prisma Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis (Studi Putusuan Nomor: 438/PID.SUS/2023/PT.Smg) Syalsya Syabilla Suherman; Dian Utari
JURNAL ILMIAH PENELITIAN MAHASISWA Vol 4 No 5 (2026): Oktober
Publisher : Kampus Akademik Publiser

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61722/jipm.v4i5.3073

Abstract

Perkembangan perdagangan dan persaingan usaha meningkatkan kebutuhan terhadap perlindungan hukum merek sebagai identitas serta aset ekonomi pelaku usaha. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis telah mengatur perlindungan merek, tetapi praktik pemalsuan masih terjadi. Penelitian ini menganalisis pengaturan dan bentuk perlindungan hukum terhadap merek terdaftar serta penerapan ketentuan hukum merek pada Putusan Nomor 438/PID.SUS/2023/PT.Smg terkait pemalsuan merek “Sarung Gajah Duduk” oleh PT Prisma dan implikasinya bagi pemilik merek terdaftar. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum berasal dari bahan kepustakaan yang dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 memberikan hak eksklusif kepada pemilik merek setelah pendaftaran pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Perlindungan hukum mencakup perlindungan preventif melalui sistem pendaftaran dan perlindungan represif melalui mekanisme perdata serta pidana. Putusan Nomor 438/PID.SUS/2023/PT.Smg menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekalongan dan menyatakan unsur tindak pidana pelanggaran merek berdasarkan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 terbukti secara sah dan meyakinkan. Putusan tersebut mencerminkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan serta memperkuat perlindungan hak pemilik merek dan memberikan efek jera kepada pelaku pelanggaran. Kondisi ini menunjukkan pentingnya penegakan hukum konsisten untuk menjaga persaingan usaha yang sehat.