Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Analisis Hukum Kepatuhan Industri Manufaktur terhadap Permenaker Nomor 5 Tahun 2018 : Tantangan Pengawasan dan Efektivitas Sanksi K3L Yuliana Yuliana; Adella Dwi Agustina; Cindy Gracella Hutabarat; Muhamad Seip
Journal of Industrial Relations Studies Vol. 2 No. 2 (2026): Journal of Industrial Relations Studies April 2026
Publisher : DPPM Universitas Pelita Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37366/jirs.v2i2.6986

Abstract

This research analyzes the compliance of the manufacturing industry with Ministry of Manpower Regulation No. 5 of 2018 concerning Occupational Safety and Health in the Working Environment (K3L). Using a normative legal method, it was found that industrial compliance is often merely administrative and fails to penetrate the operational level. The main challenges lie in the low ratio of labor inspectors, the lack of technical specialization of supervisors, and legal sanctions that provide no deterrent effect for large corporations. The results conclude that the effectiveness of this regulation requires progressive fine reforms and the strengthening of supervisory functions through digitalization. Transforming the safety culture is crucial to bridging the gap between legal norms and field practicesnt
ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM DAN UPAYA PENCEGAHAN PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN PADA TRANSPORTASI PUBLIK KERETA REL LISTRIK (KRL) Yuliana Yuliana; Anisa Hermawati
JURNAL ILMIAH PENELITIAN MAHASISWA Vol 4 No 5 (2026): Oktober
Publisher : Kampus Akademik Publiser

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61722/jipm.v4i5.3058

Abstract

Pelecehan seksual pada transportasi publik Kereta Rel Listrik (KRL) merupakan permasalahan yang masih sering terjadi dan dapat mengancam rasa aman serta kenyamanan penumpang, khususnya perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum terhadap korban pelecehan seksual pada transportasi KRL menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia serta menganalisis bentuk perlindungan hukum dan upaya pencegahan pelecehan seksual dalam mewujudakan transportasi publik yang aman. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normative dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui studi terhadap bahan hukum prime, sekunder, tersier. Hasil penelitian menunjukan bahwa perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual di KRL telah diatur dalam berbagai peraturan, di antaranya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang perkeretaapian, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai hambatan seperti kurangnya optimalnya sistem pengawasan, rendahnya kesadaran masyarakat, serta bekum maksimalnya mekanisme penanganan dan pelaporan korban. Oleh karena itu, diperlukan upaya pencegahan yang dilakukan melalui peningkatan fasilitas keamanan seperti CCTV dan petugas keamanan, penguatan sistem pelaporan korban yang mudah diakses, edukasi kepada masyarakat, serta peningkatan tanggung jawab penyelenggara jasa perkeretaapian dalam memberikan perlindungan dan rasa aman bagi seluruh pengguna KRL.