Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.293
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Humanity SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Pusaka : Jurnal Khazanah Keagamaan Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Siyasatuna Jurnal Ilmiyah Mahasiswa Siyasah Syariyyah Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab
Fadli Andi Natsif
Faculty of Law Bosowa University
Religion Arts Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 13 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

 1   2 
THE MECHANISM OF SETTLEMENT OF GROSS VIOLANCE OF HUMAN RIGHTS ABUSES BY THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT Natsif, Fadli Andi
Journal of Humanity Vol 2, No 1 (2014)
Publisher : Journal of Humanity

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14724/jh.v2i1.16

Abstract

Although there were differences in the mechanism of enforcement against Human Rights violations or Human Rights crimes among national law (Law Court of Human Rights) and international law (Statute of Rome 1998) between the two jurisdictions, however, have a relationship. Jurisdiction in the Statute of Rome was said to be only as a complement to the jurisdiction of the national law. When there are indications of "unwilling and unable" to national jurisdiction in processing the cases of Human Rights violations which are also regulated in the Statute of Rome, then this is the reason the Roman Statute of the jurisdiction can apply. In addition, previous State should ratify the Statute of Rome became part of national law.  
Analisis Hukum Islam dan Hukum Perdata dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Dengan Kepemilikan Ganda: Studi Kasus Badan Nasional Gowa Sayful, Muh.; Natsif, Fadli Andi
Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab VOLUME 3 ISSUE 3, SEPTEMBER 2022
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/shautuna.vi.27393

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui pandangan hukum Islam dan hukum Perdata terhadap penyelesaian sertifikat Ganda dan penyelesaian sengketa sertifikat ganda oleh pihak Badan Pertanahan Nasional Gowa. Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian lapangan atau biasa disebut dengan Field Research Kualitatif. Field Research Kualitatif Deskriptif adalah jenis yang menggambarkan suatu penelitian sebagai kualitatif yang berangkat dari pengamatan dan penemuan fakta sosial yang dikaji menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Dalam hukum islam terdapat beberapa penyelesaian konflik sengketa sertifikat ganda antara lain: a. Perdamaian (Islah) merupakan suatu cara penyelesaian konflik yang dapat menghilangkan dan menghentikan segala bentuk permusuhan dan pertikaian antara manusia. b. Musyawarah yang merupakan upaya memunculkan sebuah pendapat dari seorang ahli untuk mencapai titik terdekat pada kebenaran demi kemaslahatan umum. Sedangkan dalam hukum perdata yaitu antara lain: a. Melalui Jalur Peradilan, b. Melalui Jalur di Luar Pengadilan misalnya negosiasi, mediasi, konsoliasi, fasilitasi, dan arbitrase. 2) Badan Pertahanan Nasional (BPN) Kab. Gowa dalam penyelesaian kasus sengketa tanah dan sertifikat ganda, melakukan dengan dua cara yakni Mediasi atau upaya memanggil kedua belah pihak untuk saling mencari solusi win-win solution. Namun bila tidak terdapat jalan keluar maka penyelesaian dilakukan melalui proses pengadilan”.
Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Kepulauan Selayar: Analisis Qiyas Mazhab al-Syafi’i dan Maslahah Mursalah Mazhab Maliki Pratama, Azfar Aswin Adhlil; Natsif, Fadli Andi; Anis, Muhammad
Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab VOLUME 4 ISSUE 3, SEPTEMBER 2023
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/shautuna.vi.35715

Abstract

Dana di desa di setiap tahun telah teranggarkan, baik berasal dari pemerintah di atasnya maupun dari Badan usaha Desa itu sendiri. Pezgelolaan dana desa dengan baik akan berdampak kepada kepuasan dan kesejahteraan masyarakat. Pokok masalah pada penelitian ini adalah Bagaimana strategi mengelola dana terhadap kepuasan masyarakat di Desa harapan, Kecamatan Bontosikuyu, Kabupaten Kepulauan Selayar, Berdasarkan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang desa serta bagaimana pandangan Maslahah Syafi’iah dan Malikia Dalam Pengelolaan Dana terhadap kepuasan masyarakat Desa Harapan, Kecamatan Bontosikuyu, Kabupaten Kepulauan Selayar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi mengelola dana terhadap kepuasan masyarakat di Desa harapan, Kecamatan Bontosikuyu, Kabupaten Kepulauan Selayar, Berdasarkan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang desa serta pandangan Maslahah Syafiah dan Malikia Dalam Pengelolaan Dana terhadap kepuasan masyarakat Desa Harapan, Kecamatan Bontosikuyu, Kabupaten Kepulauan Selayar. Metode yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif yang berusaha mendapatkan informasi tentang objek yang diteliti sesuai realitas yang ada dalam Lapangan dengan menggunakan metode wawancara, dan pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukan bahwa strategi pengelolaan ADD yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa Harapan Kecamatan Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar yaitu menggunakan strategi musyawarah, transparansi, akuntabel dan bertanggung jawab dalam meningkatkan kepuasan dan kesejahteraan masyarakat desa harapan. Pandangan Maslahah Syafi’iah dan Malikiyah mengedepankan kemaslahatan untuk kepentingan umum dan termasuk ke dalam kategori mashlahah dharuri. Pentingnya pendekatan kemaslahatan mulai dari tahap perencanaan pembangunan sampai ke tahap pembangunan hingga ke tahap evaluasi impek dari pembangunan yang di lakukan pemerintah desa harapan guna terwujudnya desa yang maju dan berkembang.
The Impact of Theological Interpretations on Divorces within Muslim Families in Makassar City, Indonesia Abdullah, Abdullah; Nurhayati, Nurhayati; Natsif, Fadli Andi; Siddik, Hasbi; Fathurrahman, Fathurrahman
Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Vol 8, No 1 (2024): Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam
Publisher : Islamic Family Law Department, Sharia and Law Faculty, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/sjhk.v8i1.20621

Abstract

In Makassar City, located in South Sulawesi, one of the contributing factors to divorce is the level of theological comprehension or grasp of the teachings of the Islamic faith. Comprehension of the theology can shape perspectives on the duties of the husband and the wife within the marriage institution. This study employs a qualitative-empirical methodology using a theology of law framework. Theology of law is a methodological approach in Islamic studies that focuses on integrating and interconnecting many aspects. The data was gathered through comprehensive interviews and analysis of documents. The informants interviewed were husband and wife who had divorced. The research findings indicate a robust correlation between theology and the Islamic law. An individual with a moderate and contextual theological comprehension will likewise possess a flexible and moderate comprehension of the Islamic legislation. Conversely, an individual with a limited and inflexible comprehension of theology will interpret the Islamic law based on the Qur’an and likely have extremist perspectives. Moreover, the incidence of divorce is a manifestation of Allah SWT's decree or fate. In Jabariyah theology, the acceptance of fate leads to a lack of initiative in pursuing settlement through the established religious courts. These theological reasons are not independent, but rather influenced by economic circumstances and inherited issues that contribute to conflict and discord, ultimately resulting in divorce. From a legal theology standpoint, it is important to highlight that an interpretation of theology that passively submits to and embraces destiny, without making any attempts at reconciliation, leads to divorce, resulting in a failure to effectively apply the Islamic law. According to the Islamic law, a divorce is preceded by a mediation process in a religious court, during which the husband and the wife are given the opportunity to carefully consider all the adverse consequences.
Problematika Hak Ketenagakerjaan Dalam Penerapan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Dan Pelayanan Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Bulukumba Ra, Sri Rejeki; Natsif, Fadli Andi
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 3 No 3 (2021): ALDEV
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v3i3.16427

Abstract

Penelitian ini berjudul Problematika Penerapan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pelayanan Penyandang Disabilitas di Kabupaten Bulukumba dalam Memperoleh Hak Ketenagakerjaan yang bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah dalam penerapan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pelayanan Penyandang Disabilitas di Kabupaten Bulukumba dalam memperoleh hak Ketenagakerjaan dan untuk mengetahui faktor penghambat dalam penerapan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pelayanan Penyandang Disabiltas di Kabupaten Bulukumba dalam memperoleh hak Ketenagakerjaan. Jenis penelitian ini adalah melalui penelitian lapangan dengan mengumpulkan data-data melalui wawancara, dokumentasi dan observasi. Sumber data penelitian adalah data primer dan sekunder serta melakukan teknik pengolahan data dan analisis data. Untuk melaksanakan berjalannya penelitian tersebut maka hal tersebut harus dilakukan guna mendapatkan informasi yang di inginkan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) jumlah Penyandang Disabilitas di Kabupaten Bulukumba dari 10 Kecamatan adalah 1.223 Penyandang Disabilitas dan di antara jumlah keseluruhan tersebut hanya ada 3 orang yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan 11 orang yang bekerja sebagai Pegawai Swasta. Dari hasil penelitian dapat di katakana bahwa pemenuhan hak bagi penyandnag disabilitas di bidang ketenagakerjaan belum di terapkan sebagaimana mestinya.  2) Faktor penghambat dalam penerapan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2018 adalah Pemerintah masih kesulitan dalam melakukan tinjauan ke lapangan di karenakan kurangnya dana dari pemerintah pusat sehingga mereka tidak dapat mendata penyandang disabilitas sejak 2019-2020 dan tidak dapat melakukan pelatihan kerja bagi penyandang disabilitas karena mereka membutuhkan dana untuk turun langsung ke lapangan terlebih dahulu agar dapat membuka pendaftaran untuk pelatihan kerja bagi penyandang cacat. Pemerintah daerah belum bisa menyediakan akses untuk penyandang disabilitas sehingga penyandang disabilitas kesulitan dalam penggunaan akses apalagi jika mereka ingin bekerja, alat yang mereka gunakan tidak dapat di penuhi oleh pemerintah. Implikasi penelitian Pemerintah seharusnya menyediakan lapangan pekerjaan untuk penyandang disabilitas dan menerapkan peraturan daerah No 2 Tahun 2018 tentang perlindungan dan pelayanan penyandang disabilitas khususnya di bidang ketenagakerjaan sebanyak 1%.
Problematika dan Akibat Hukum Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia Samudra, Arung; Hamsir; Natsif, Fadli Andi
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 5 No 1 (2023): ALDEV
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v5i1.20845

Abstract

Pokok pembahasan dari penelitian ini adalah problematika dan akibat hukum pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia di Makassar dengan permasalahan: 1. Problematika apa yang menyebabkan pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia di Makassar. 2. Bagaimana akibat hukum pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia di Makassar.Adapun jenis penelitian adalah kepustakaan. Yang dimaksud kepustakaan tidak melakukan penelitian dilapangan atau wawancara langsung. Hasil dari penelitian ini bahwa Hizbut Tahrir Indonesia dengan gagasannya tentang konsep khilafah tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia menghilangkan segala hak dan kewajibannya sebagai organisasi kemasyarakatan yang telah diberikan oleh Undang-Undang.
Problematika Pemberian Diskresi dan Impunitas kepada Pemerintah Terkait Kebijakan Keuangan Negara dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Saharuddin; Asmar, Abd. Rais; Natsif, Fadli Andi
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 5 No 2 (2023): ALDEV
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v5i2.21423

Abstract

This study analyzes the use of discretion and impunity in the management of state finances during the COVID-19 pandemic. The results showed that regulation No. 1 of 2020 which became law No. 2 of 2020 is contrary to the principle of the rule of law because it abolishes criminal and civil sanctions for officials who harm the state. This has implications for the state budget. Normative research with data collection from library sources was used in this study. Overall, this study concludes that discretion and impunity in the management of state finances during the COVID-19 pandemic are contrary to the principles of the rule of law and have an impact on the state budget.
Perjanjian Sewa Beli dengan Mengatasnamakan Pihak Ketiga dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Pratama, M Fariz; Natsif, Fadli Andi
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 5 No 3 (2023): ALDEV
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v5i3.22209

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kasus posisi pada putusan No. 38/Pdt/G.S/2020/PN.Mks beserta dengan pertimbangan hakimnya dalam memenangkan Sofyan Alexander (pihak pertama) dalam sengketa kepemilikan atas satu unit toyota kijang innova V luxury tahun 2017. Secara teoritis penelitian ini mempunyai manfaat memberikan penjelasan kepada pembaca tentang perjanjian sewa beli dan faktor-faktor penyebab terjadinya perjanjian sewa beli dengan mengatasnamakan pihak ketiga. Sedangkan secara praktis penelitian ini mempunyai manfaat sebagai acuan atau referensi untuk mahasiswa hukum ataupun masyarakat dalam hal perjanjian sewa beli.Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa sengketa terjadi karena adanya itikad tidak baik oleh Selvi Alexander (pihak ketiga) yang ingin menguasai mobil tersebut. Disamping itu hakim juga berpendapat bahwa Sofyan Alexander (pihak pertama) mempunyai bukti yang kuat bahwa ia yang membayar seluruh biaya pembelian mobil tersebut dengan menunjukkan bukti pembayaran yang telah bermaterai cukup. Oleh karena itu, hakim memutuskan bahwa Sofyan Alexander berhak atas satu unit mobil Toyota Kijang Innova Luxury tahun 2017.
A Review of Juridical and Criminological The Crime of Horrible Bodily Damage Muh. Iqbal Ameth; Hamsir; Natsif, Fadli Andi
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 6 No 1 (2024): Social Justice Issues in The National and Global Context
Publisher : Department of Law, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v6i1.22532

Abstract

This study aims to examine the application of material criminal law related to the crime of grievous bodily harm and the consideration of judges in determining criminal sanctions against perpetrators. Conducted in the Makassar District Court with a qualitative approach using the interview method. The results showed that the panel of judges in certain cases found the defendant guilty in accordance with Article 351 of the Criminal Code, based on the facts of the trial such as witness statements and evidence. Although the judge's decision tends to judicial considerations without specifying the background of the subjective consideration, the sanctions imposed are in accordance with the law, although they are lower than the prosecutor's demands.
The Islamic Governance Law on Environmental Conservation in Sinjai Regency Junaid, Bismar; Jayadi, Ahkam; Natsif, Fadli Andi; Singh, Prasad; Hamsir
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 6 No 3 (2024): The Effectiveness of Law Enforcement and Prevention in Modern Society
Publisher : Department of Law, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v6i3.22538

Abstract

This study aims to assess the preservation of the environment in Sinjai Regency in the perspective of Islamic Constitutional Law (siyasah syariah). The focus of the study includes: 1) the role of local governments in maintaining environmental conservation, 2) factors that influence its implementation, and 3) Environmental Conservation Review according to Islamic law. This study uses a qualitative descriptive approach with formal juridical methods and normative Syar'i based on the Qur'an. Data collection techniques include observation, interview, and documentation, analyzed through classification, verification, and conclusion. The results showed that the Local Government, through the Department of Environment, has implemented various environmental conservation programs. The supporting factor is competent human resources, while the obstacle is the lack of budget. In addition, the lack of involvement of public and religious figures in socialization causes environmental jurisprudence to be neglected, despite its importance in the face of the current ecological crisis.
Co-Authors Akmal, M. Rijal B. Asmar, Abd. Rais Fathurrahman Fathurrahman Ferdiansyah Ferdiansyah Hamsir Jafar, Usman Jayadi, Ahkam Junaid, Bismar Muh. amiruddin Muh. Iqbal Ameth Muhammad Anis, Muhammad Musyfikah Ilyas, Musyfikah Nurhayati Nurhayati Nurjannah, St. Pratama, Azfar Aswin Adhlil Pratama, M Fariz Ra, Sri Rejeki Reza Ardiansyah Sabila, Shafiyyah Atina Saharuddin Samudra, Arung Sayful, Muh. Siddik, Hasbi Singh, Prasad Sukkuru, Suriani Veithzal Rivai Zainal