Articles
<![CDATA[Perlindungan Hukum Terhadap Kaum Mustadh’afin: Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif ]]>
<![CDATA[Amrin, Shafwan]]>;
<![CDATA[Marilang]]>
<![CDATA[ Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab VOLUME 3 ISSUE 2, MAY 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/shautuna.vi.24275
<![CDATA[This article describes the Mustadh'afin people as people who are weakened from various aspects, both from the lack and lack of attention from the government or the largest Muslim community in Indonesia. Islamic law as the law of causal belief at the end of life makes the Mustadh'Afin people still lack of concern for helping and helping each other and Positive Law as a basic reference for laws or regulations that have been firm to protect, guide and maintain marginalized people. The mustadh'afin as the axis of social dynamics in the scope of the state, where there is a lack of role and empowerment from the parties responsible for addressing and supporting their gap issues. Islam and Positive Law. Because conditionally now it has been shown how the life and fate of the Mustadh'afin themselves are. The results of this study The Mustadh'Afin as a people who are weakened, in Islamic Law has become an order to protect it as in several holy verses of the Qur'an and Hadith, and Positive Law has been firm in several laws to protect and maintain the Mustadhg' Affin. The mandate of the 1945 Constitution emphasizes the obligation of the state to provide the greatest prosperity for the people, and it is the responsibility of the government to meet the needs of its citizens.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Tubuh Sales Promotion Girl; Studi Komparasi Hukum Islam dan Hukum Positif ]]>
<![CDATA[Tanjung, Abdul Jalil]]>;
<![CDATA[Marilang]]>
<![CDATA[ Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab VOLUME 3 ISSUE 1, JANUARY 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/shautuna.vi.24276
<![CDATA[The topic of discussion in this journal is the legal protection against exploitation of the sales promotion girl (SPG) body which is discussed in the legal order in Indonesia. Sales Promotion Girl (SPG) then received various forms of physical and non-physical exploitation which referred to Law no. 13 Regarding Manpower and the Criminal Code. Sales Promotion Girl (SPG) is a profession for women who are active in marketing or promoting a product by the company. Sales Promotion Girl (SPG) in carrying out their work not infrequently workers have to go to the field in the midst of a crowd to sell or promote products from companies where most of the consumers are men. The Sales Promotion Girl (SPG) body seems to play an important role in marketing the company's products because attractive appearance is the main criterion in this job, workers often experience other forms of exploitation and abuse at work. the author takes the understanding that there is exploitation of women's bodies as Sales Promotion Girl (SPG) and how the law provides legal protection against forms of exploitation experienced by Sales Promotion Girl (SPG) workers and how the analysis of Islamic law and positive law on the exploitation of women's bodies as sales promotion Girls (SPG).]]>
<![CDATA[Prospek Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Menuju Penyatuan Kalender Islam di Indonesia ]]>
<![CDATA[Wiwik, Wiwik Triulan]]>;
<![CDATA[Kurniati]]>;
<![CDATA[Marilang]]>
<![CDATA[ ELFALAKY: Jurnal Ilmu Falak Vol 8 No 1 (2024): Juni ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN ALAUDDIN MAKASSAR ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/ifk.v8i1.46899
<![CDATA[This was motivated by religious problems related to differences between Islamic mass organizations in the method of determining the start of the Hijriah month between Nahdlatul Ulama (imkanrukyat) and Muhammadiyah (wujudul hilal). This research aims to analyze the prospects of Nahdlatul Ulama and Muhammadiyah in the Unification of the Islamic Calendar in Indonesia. This research method is library research using an Islamic law and astronomy approach. Based on the existing methods, efforts to unify are carried out on both a national and international scale. It is necessary to have a clear, directed mechanism and jointly unite steps to realize the Islamic calendar in Indonesia. For this reason, the proposed calendar usage is the Uhadi calendar (unified Islamic calendar) and the Tawlifi calendar (Synthesized Islamic calendar). With an agreed calendar, it is hoped that this will be the best way without winning or defeating one party and still maintaining the Islamic brotherhood in Indonesia. This research has limitations so it is hoped that future researchers will complete the shortcomings and develop this research.]]>
<![CDATA[Eksistensi Penyuluh Agama dalam Mewujudkan Moderasi Beragama di Bantaeng ]]>
<![CDATA[Jufri]]>;
<![CDATA[Kurniati]]>;
<![CDATA[Marilang]]>
<![CDATA[ Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam Vol 5 No 1 (2024): Education and Islamic Studies (Januari-Juni) ]]>
Publisher : <![CDATA[STAI DDI Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55623/au.v5i1.303
<![CDATA[Menjadi Penyuluh Agama Islam merupakan pilihan profesi yang sangat membanggakan. Disebabkan karena selain memenuhi kewajiban agama untuk mengajak pada kebaikan dan melarang dari kemungkaran atau sering diistilahkan amar makruf nahi mungkar, juga untuk memenuhi tugas kedinasan sebagai Pegawai Kementerian Agama yang diberi tugas dan wewenang penuh untuk melaksanakan bimbingan dan penyuluhan agama serta konsultasi dan pembangunan dengan bahasa agama di tengah-tengah masyarakat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa jabatan sebagai Penyuluh Agama Islam ini merupakan penghargaan dari pemerintah kepada tokoh-tokoh agama dengan harapan mereka dapat berperanserta mensukseskan program-program pemerintah dalam pembangunan di bidang agama. Dengan demikian, keberadaan Penyuluh Agama Islam di tengah-tengah masyarakat ini sangat signifikan dan diperlukan. Penyuluh Agama Islam menjadi inspirator, motivator, stabilisator, dan dinamisator pembangunan di tengah-tengah masyarakat dengan bahasa agama Islam. Hal ini disebabkan karena pembangunan nasional bangsa Indonesia bukan hanya dimensi fisik-material, tetapi harus diimbangi juga dengan pembangunan mental-spritual. Sebagaimana dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya disebutkan “Bangunlah jiwanya bangunlah badannya untuk Indonesiaa Raya”. Dalam lagu ini terdapat bahasa bangunlah jiwanya di sinilah pentingnya peran dan fungsi Penyuluh Agama Islam untuk membangun jiwa spiritual masyarakat Indonesia yang agamis danmoderat. Peran dan fungsi Penyuluh Agama Islam untuk membangun jiwa keagamaan masyarakat yang moderat sangat dibutuhkan. Karena ancaman bangsa Indonesia sekarang ini adalah maraknya paham-paham keagamaan yang radikal dan liberal yang dapat memecah-belah umat Islam bahkan akan menghancurkan suatu bangsa.]]>
<![CDATA[Problematika Pemberlakuan Hukum Islam di Negara Nomokrasi Indonesia ]]>
<![CDATA[Muhammad Tahir]]>;
<![CDATA[Kurniati]]>;
<![CDATA[Marilang]]>
<![CDATA[ Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam Vol 5 No 2 (2024): Education and Islamic Studies (Juni-Desember) ]]>
Publisher : <![CDATA[STAI DDI Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55623/au.v5i2.342
<![CDATA[Artikel ini membahas tentang bagaimana teori pemberlakuan hukum Islam di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah library research, yaitu dengan mencari dan mengumpulkan data dari perpustakaan seperti buku-buku sejarah. Hasil penelitian ini adalah sejarah hukum Islam di Indonesia diawali dengan masuknya Islam ke Indonesia yang dibawa para ulama yang kemudian masuk kepada wilayah kerajaan. Tantangan berlakunya hukum Islam di Indonesia adalah belum ditransformasinya hukum Islam ke dalam hukum nasional, tantangan politik, tantangan kultural, tantangan sosial. Solusi dalam penerapan hukum Islam di Inonesia adalah transformasi hukum Islam ke dalam hukum nasional, Adaptasi hukum Islam dan hukum nasional serta budaya masyarakat yang perlu menerapkan hukum Islam dalam kehidupan.]]>
<![CDATA[Efektivitas Peraturan Daerah tentang Lembaga Adat Daerah: Studi Kabupaten Gowa ]]>
<![CDATA[Amin, Imran Rosyadi]]>;
<![CDATA[Marilang]]>;
<![CDATA[Asmar, Abd. Rais]]>
<![CDATA[ Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 5 No 1 (2023): ALDEV ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/aldev.v5i1.21153
<![CDATA[Pokok masalah dalam penelitian ini menyoal tentang efektivitas PERDA No.5 Tahun 2016 Tentang Lembaga Adat Daerah di Kabupaten Gowa Serta Faktor-Faktor yang menjadi Pendukung dan Penghambat dalam Proses Implementasi Perda LAD ini. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang bersifat deskriptif. dimana dalam hal ini peneliti berfokus pada kondisi dan situasi masyarakat yang ada khususnya di Kabupaten Gowa. Proses perancangan, pembahasan, dan penetapan dalam pembuatan Perda LAD di Kabupaten Gowa telah mengikuti prosedur penyusunan Pembuatan Perda. Namun melalui proses panjang sebelum perda ini di sah kan, ada beberapa pasal yang di ubah termasuk dari judul perda ini sendiri setelah diadakan evalusi oleh beberapa pihak diantaranya adalah mengenai angka 3 Bupati adalah Bupati Gowa sebagai ketua lembaga adat daerah yang menjalankan fungsi dan peran sombayya selanjutnya, dalam proses perjalanannya Perda LAD ini menimbulkan konflik antar pemerintah daerah Dalam proses perancangan, pembahasan dan penetapan Perda LAD di Kabupaten Gowa mengalami dinamika.]]>
<![CDATA[Implementasi Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung dan Surat Keputusan Bersama 2 Menteri terhadap Pembangunan Rumah Ibadah Non-Muslim di Kabupaten Jeneponto ]]>
<![CDATA[Rifat, Andi Muh. Iqrah]]>;
<![CDATA[Marilang]]>
<![CDATA[ Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 5 No 2 (2023): ALDEV ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/aldev.v5i2.21754
<![CDATA[Implementation of Regional Regulation No. 3 of 2014 concerning Buildings and the Joint Decree (SKB) of 2 Ministers on the Construction of Non-Muslim Houses of Worship by describing some of the results of the research while on site. This research in Kec. Binamu Kab. Jeneponto, field research with an empirical approach which is one of the research methods that uses descriptive data in the form of words from related parties which is then supported by various literary sources from books, journals, articles, theses and other written works. The results obtained by the author in this study Implementation of Ministerial Decree No. 2, 8 and 9 of 2006 and Regional Regulation No. 3 of 2014 Regarding Buildings, everything has been clearly regulated and has been running properly. Without exception the construction of houses of worship which often triggers conflicts to this day. Even though it is clear that the provisions in the above rules do not distinguish between the construction of Muslim and non-Muslim houses of worship. Because the administrative requirements are the same.]]>
<![CDATA[Analisis Terhadap Transaksi Jual Beli Melalui E-Commerce Terkait Kesepakatan Para Pihak ]]>
<![CDATA[Sasmitha, Nisha Pratiwi]]>;
<![CDATA[Marilang]]>;
<![CDATA[Arbani, Tri Suhendra]]>
<![CDATA[ Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 5 No 3 (2023): ALDEV ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/aldev.v5i3.22047
<![CDATA[Penelitian ini menganalisis tentang analisis terhadap transaksi jual beli melalui e-commerce terkait kesepakatan para pihak. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik secara ilmiah dalam studi ilmu hukum, serta secara praktis maupun akademis yakni dapat dijadikan sebagai masukan bagi penulis, dan pihak-pihak yang memiliki suatu keinginan untuk mengetahui bagaimanakah ketentuan pelaksanaan transaksi jual beli melalui e-commerce serta akibat hukumnya jika tidak terpenuhi kesepakatan sempurna dalam perjanjian jual beli melalui e-commerce. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif yang mengacu pada norma-norma hukum yang ada dalam peraturan perundang-undangan, literatur, pendapat ahli dan makalah-makalah. Undang-Undang yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.]]>
<![CDATA[Application of Criminal Offenders Misuse of National Identification Numbers for Phone Card Registration in Makassar City ]]>
<![CDATA[Sri Buyung]]>;
<![CDATA[Marilang]]>;
<![CDATA[Kahfi, Ashabul]]>
<![CDATA[ Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 6 No 1 (2024): Social Justice Issues in The National and Global Context ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/aldev.v6i1.22403
<![CDATA[The research aims to investigate the protection of privacy rights for SIM card users under the registration system and identify obstacles faced by individuals misusing others' National Identification Numbers (NIK) without consent. This study employs a combination of normative legal research and empirical legal research, focusing on telecommunications businesses in Makassar City, South Sulawesi Province. Data collection involves primary and secondary sources. The findings indicate that despite the absence of specific laws on starter pack registration, Indonesian citizens are protected by constitutional, administrative, ITE (Information and Electronic Transactions), and personal data protection laws. However, obstacles exist in enforcing criminal offenses related to NIK misuse, including outlet registration by actors lacking buyer identities due to fierce competition and public preference for instant solutions without considering the consequences of using others' NIK for SIM card registration.]]>
<![CDATA[Responsible Mining Governance: Minimizing Environmental Impact for a Better Future ]]>
<![CDATA[Marilang]]>
<![CDATA[ Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Vol 11 No 1 (2024): Volume 11 Nomor 1 Juni 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum uin alauddin ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/jurisprudentie.v11i1.48065
<![CDATA[Mining management regulations aim to create new buildings that meet the needs of the community. Good mining management can transform Indonesia into the country with the strongest economy in the world through the implementation of the concept of Indonesia. The proposal aims to strengthen the character of the NKRI as a legitimate state and prosper its people through the exploitation of mineral resources. This study has already demonstrated Indonesia's responsibility for building communities in mining areas under Article 33 UUD 1945. The Mining Management System in the national legal system is intended to organize mining with a vision of the welfare state. This prompted him to strengthen the legislation as the basis for the validity of a national mining policy. Mining governance is framed in a legal framework of social justice as a manifestation of the welfare state. Mining activities that do not prosper the people will lose their legitimacy (Pancasila), constitutional (UUD 1945), and social. Total mining governance is based on the principle of sustainable development for the well-being of the people.]]>
